BANDUNG,FOKUSJabar.id: Provinsi Jawa Barat tengah dihadapkan pada tantangan fiskal yang berat menjelang tahun 2026. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan signifikan dengan mengurangi dana transfer ke Jabar sebesar Rp2,458 triliun. Pemangkasan drastis ini memaksa jajaran Pemprov Jabar, mulai dari Gubernur hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk mengencangkan ikat pinggang dan bekerja ekstra keras guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menegaskan bahwa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ini tidak boleh sedikit pun mengurangi keberpihakan Pemprov terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jalan harus tetap terbangun, layanan kesehatan harus tetap optimal, dan sarana pendidikan juga harus terus tersedia, sebab kepentingan masyarakat tetap harus terjaga,” kata Asep.
Pengurangan dana ini sangat memukul anggaran daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pusat anjlok tajam dari semula Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp843 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga turun dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Tak hanya itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp276 miliar yang biasanya dialokasikan untuk pembangunan jalan, irigasi, ruang kelas, dan puskesmas, kini dihapus. Bahkan DAK non-fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun berkurang dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat.
“Saya melihat kondisi ini sebagai momentum Bapenda untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja. Ia menyatakan, tidak ada cara lain kecuali bekerja lebih keras, melibatkan rasa dan hati dalam pelayanan, serta menjaga kepatuhan wajib pajak,” katanya.
Ia juga mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan jajarannya, seperti penguatan kerja sama mitra Samsat, perluasan kios Samsat, hingga pengembangan kanal pembayaran, dan berharap inovasi ini terus berkembang demi mendongkrak PAD.
“Saya akui bahwa tugas Bapenda pada 2026 sangat berat dan ia telah ditugaskan Gubernur untuk bekerja keras,” ujar dia.
Sementara itu Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM), merespons pengurangan dana ini dengan merencanakan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Penurunan dana transfer ini membuat proyeksi APBD Jabar 2026 yang semula di angka Rp31,1 triliun anjlok menjadi Rp28,6 triliun. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan tidak boleh berkurang.
BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Anjlok Rp2,4 T, Dedi Mulyadi Tunda Pengangkatan CPNS
Solusi yang ditempuh KDM adalah melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja non-prioritas. Ia akan mengurangi belanja hibah ke instansi dan ormas yang turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Anggaran yang tersisa akan difokuskan untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta, termasuk beasiswa bagi warga yang tidak punya kemampuan sekolah.
Dedi juga mengurangi bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang semula dianggarkan Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Terakhir, belanja barang dan jasa seperti makan minum, alat tulis kantor, hingga perjalanan dinas diturunkan kembali dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun. Langkah efisiensi ekstrem ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar dalam mengelola tantangan fiskal 2026 tanpa mengorbankan program pembangunan.
