PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Manajemen memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kini melaju tanpa hambatan. Program strategis yang sempat mengalami penyesuaian teknis tersebut sekarang sudah keluar dari zona kendala dan berjalan normal.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Pangandaran, Gugun Wiguna, menegaskan bahwa kucuran bantuan pemerintah (banper) untuk menyokong operasional harian SPPG saat ini mengalir lancar ke rekening pengelola.
Baca Juga: Naskah Kuno Eyang Raksa Jagat Ramalkan Pulau Pananjung Terpisah dari Pangandaran pada 2051
“Kami memastikan sekarang sudah tidak ada kendala lagi dalam hal operasional dan anggaran,” tegas Gugun Wiguna, Sabtu (20/6/2026).
Kendati roda operasional sudah kembali normal, manajemen SPPG Pangandaran bakal menghentikan sementara seluruh aktivitas distribusi gizi selama masa libur panjang kenaikan kelas. Kebijakan jeda ini merujuk langsung pada Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026.
Ikuti Kalender Pendidikan Nasional, Jeda Operasional Jadi Momentum Evaluasi MBG
Gugun menjelaskan bahwa penghentian aktivitas dapur gizi mulai berlaku sejak 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Langkah pembekuan sementara ini merupakan instruksi langsung dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat guna menyesuaikan ritme kerja dengan kalender pendidikan sekolah.
“Kami meliburkan operasional SPPG semata-mata karena mengikuti hari libur resmi anak-anak sekolah. Aturan ini merupakan arahan tegas dari pimpinan tertinggi kami di BGN,” jelas Gugun.
Gugun juga menambahkan bahwa seluruh pengurus SPPG di tingkat akar rumput Kabupaten Pangandaran patuh dan wajib tunduk pada keputusan nasional tersebut.
“Teman-teman di lapangan merespons positif dan tegak lurus mengikuti arahan Wakil Kepala BGN. Posisi kami selaku kepala SPPG di daerah murni bertindak sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan, sehingga kami wajib menyukseskan aturan tersebut,” pungkasnya.
Manajemen menekankan bahwa keputusan meliburkan dapur produksi ini bukan penanda adanya hambatan atau kegagalan program. Sebaliknya, BGN memanfaatkan masa rehat sekolah ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi sistem logistik. Serta memperkuat tata kelola, agar penyaluran Program MBG pada semester berikutnya berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
(Sajidin)



