PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangandaran melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua HMI Pangandaran, Ihsan Sanusi, menyatakan bahwa lemahnya peran pengawasan Inspektorat terlihat dari banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Bupati Pangandaran Resmi Luncurkan Program Pendidikan Karakter Melesat
“Idealnya, Inspektorat sudah mengantongi potensi temuan sebelum BPK turun. Sehingga ketika audit dilakukan, temuan itu bisa dicegah lebih awal melalui rekomendasi Inspektorat,” ujar Ihsan, Senin (23/6/2025).
Menurut Ihsan, beberapa kegiatan OPD yang menjadi sorotan BPK seharusnya bisa dicegah jika fungsi audit internal berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini bersifat administratif dan formalitas belaka.
“Inspektorat seolah hanya menjalankan peran sebagai pencatat, bukan penjaga integritas birokrasi. Mereka baru bereaksi setelah ada notifikasi atau bahkan setelah LHP BPK keluar,” tegasnya.
Ihsan juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pengawasan dari Inspektorat. Karena ia menilai belum terlihat hasil konkret dari kegiatan tersebut.
“Kalau pengawasan berjalan lemah, kepercayaan publik terhadap birokrasi juga ikut tergerus. Kami ingin tahu, ke mana sebenarnya pengawasan anggaran itu sebenarnya?” ungkapnya.
Penyimpangan Anggaran Secara Sistematis
Ia memperingatkan, jika persoalan ini tidak segera dibenahi, maka akan membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran secara sistematis.
“Kelemahan ini menandakan belum adanya komitmen nyata membangun sistem birokrasi yang akuntabel,” tegas Ihsan lagi.
Menurutnya, pengawasan internal seharusnya bersifat preventif, bukan sekadar formalitas atau laporan reaktif setelah terjadi pelanggaran.
“Jika Inspektorat hanya menjadi pemadam kebakaran, maka fungsi utamanya sebagai pengawas gagal total,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, HMI Pangandaran mendesak agar Inspektorat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pengawasan. Mereka juga meminta agar meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan strategis yang rawan pelanggaran sejak dini.
“Permintaan kami sangat sederhana. Kami ingin pengawasan internal yang benar-benar berjalan dan bukan hanya jadi jargon reformasi birokrasi,” tegas Ihsan.
Ia pun menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai mitra strategis OPD dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Inspektorat harus hadir sebagai penguat sistem, bukan pelengkap administratif semata,” pungkasnya.
(Sajidin)
 Cabang Pangandaran melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran){kind=link}