JAKARTA,FOKUSJabar.id: Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, berani mengambil risiko untuk kepentingan bangsa, anti korupsi dan mampu merawat demokrasi.
Negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta jiwa, memiliki potensi besar di daratan dan lautan membutuhkan pemimpin yang tepat, memahami kebutuhan rakyat an bekerja keras untuk rakyat. Sehingga potensi besar yang dimiliki Indonesia bisa dimaksimalkan. Demikian disampaikan Jokowi dalam acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
“Rakyat butuh yang paham dan mengerti bagaimana memajukan negara ini, karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara dan bangsa ini. Pemimpin pun harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di Istana dan tanda tangan,” kata Jokowi.
Tidak hanya itu, pemimpin ke depan pun harus memiliki strategi ekonomi dan politik, karena Indonesia bersaing dengan negara lain, apalagi ketidakpastian global mungkin akan berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Karena itu, Pilpres 2024 sangat krusial. Dia mengajak masyarakat memilih sosok yang tepat untuk memimpin Negara ini.
“Nahkoda harus berani mengambil risiko untuk kepentingan negara dan bangsa, kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian global dan berkomitmen kuat untuk anti korupsi serta merawat demokrasi,” kata Jokowi.
BACA JUGA: Prabowo Sambut Muhaimin di Kertanegara, Cawapres?
Adapun Musra, kata dia, digelar untuk menjaring suara masyarakat di akar rumput terkait dukungan kepada Capres. Musra Indonesia dilaksanakan sejak Agustus 2022 di 29 provinsi dan Hongkong. Hasil Musra secara nasional, Prabowo Subianto mendapat dukungan 21,68 persen, Ganjar Pranowo 20,24 persen, dan Airlangga Hartarto 17,12 persen.
Capres Pilihan Jokowi
Sementara itu, peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, preferensi politik Jokowi dalam hal bakal calon presiden bisa jadi berbeda dengan pilihan politik PDI Perjuangan. Sebagai bagian dari kader, Jokowi mengikuti keputusan PDI Perjuangan yang memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Namun, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang didukung secara solid oleh tujuh partai politik, Jokowi juga memiliki kepentingan sendiri.
“Bukan tidak mungkin preferensi politik Jokowi dalam hal Bacapres tidak sama dengan pilihan PDIP. Di berbagai kesempatan Jokowi juga terlihat memberikan dukungan politik terhadap figur Capres di luar pilihan PDIP, yakni Prabowo Subianto,” kata Bawono.
Di berbagai kesempatan kegiatan kenegaraan, Jokowi hampir selalu mengajak Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan Jokowi dan Prabowo kembali terlihat dalam kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu. Kebersamaan mereka di Tabalong, Kalimantan Selatan, juga mencuri perhatian publik. Bahkan dalam momen ulang tahun Partai Perindo, November lalu, secara terang benderang Jokowi mengatakan jatah presiden mendatang milik Prabowo Subianto.
Bawono menilai, pilihan memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai sosok yang meneruskan program pembangunan sangat masuk akal bagi Jokowi dan juga partai-partai koalisi.
“Meskipun pernah menjadi rival pada dua pemilihan presiden terdahulu, tapi Prabowo telah membuktikan kinerja dan dedikasi tinggi serta leadership selama menjadi Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin,” kata dia.
Menurut hasil survei Indikator sepanjang tahun lalu dan tahun ini Prabowo Subianto selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden dengan elektabilitas dua digit. Bahkan temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode April ini, tren elektabilitas Prabowo terus meningkat.
(LIN)
