TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim Fraksi PPP telah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi apa yang menjadi rekomendasi BPK RI tentang efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya diminta untuk memiliki target jelas.
“Bukan berarti saat ini pemerintah daerah tidak ada target, tetapi maksudnya lebih kepada bagaimana penataannya lebih profesional untuk mencapai loncatan-loncatan signifikan. Dilakukan setahap demi setahap yang penting pasti alias tidak abu-abu,” kata Hidayat Muslim, Jumat (14/1/2022).
Jika dihitung, lanjut dia, PAD Kabupaten Tasikmalaya saat ini berada di kisaran angka 10 persen dari APBD. Jika APBD Rp3,2 trilyun, maka PAD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baru sekitar Rp320 milyar. Itupun di dalamnya terdapat BLUD yang tidak bisa digunakan.
“Dengan potensi PAD yang luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya, minimal PAD kita hari ini sudah berada di angka 20 persen,” kata Hidayat Muslim.
BACA JUGA: Banten Diguncang Gempa M 6,7
Dia menambahkan, pada kesempatan rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pihaknya tegas menyampaikan beberapa hal penting.
Antara lain, tentang besarnya potensi sumber PAD di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya di sektor pariwisata, dimana Kabupaten Tasikmalaya memiliki Galunggung dengan segala potensi di dalamnya.
Pihaknya juga mencatat banyaknya potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Tasikmalaya selatan. Mulai dari perbatasan Garut hingga Ciamis hampir sepanjang 30 kilometer.
“Kita juga punya destinasi wisata religi seperti Pamijahan, kemudian kampung adat seperti Kampung Naga, dan masih banyak lagi. Apalagi dengan menjamurnya tempat-tempat wisata yang dibangun dan dikelola desa, alasan apa lagi sehingga pemerintah tidak mampu meningkatkan PAD,” Hidayat Muslim menegaskan.
Hal lainnya yakni terkait dengan reklame. Hingga kini, urusan pajak reklame masih memunculkan pertanyaan besar bagi pihak legislatif. Sejauh mana semangat pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pajak sebagai potensi penghasilan daerah.
“Kemudian urusan pasar. Kita punya pasar Kabupaten seperti Cikatomas, Ciawi, Manonjaya, Singaparna dan Taraju. Itu semua sangat potensial. Potensi besar tetapi belum dapat dioptimalkan,” dia menambahkan.
Politisi PPP ini mengatakan, target dalam rangka meningkatkan PAD menjadi hal yang wajib dibuat. “Karena tanpa target pastinya bakal ngawang-ngawang, gawe pemerintah pun seadanya,” kata dia.
Rekemondasi BPK RI, lanjut dia, sejatinya menjadi acuan dan lecutan untuk bangkit dan lebih maju ke depan. Sehingga Kabupaten Tasikmalaya bisa duduk sejajar dengan Kabupaten lainnya.
“Mengelola Kabupaten Tasikmalaya ini tidak bisa hanya oleh pemerintah eksekutif ataupun legislatif, tetapi butuh satu mimpi bersama termasuk dukungan masyarakatnya untuk maju dan meningkatkan PAD. Ayo bangun, mari kita bekerja keras sesuai yang termaktub dalam RPJMD yang dihasilkan oleh Pemerintahan Ade-Cecep,” kata Hidayat Muslim.
BACA JUGA: Belum Ada Wali Kota Bandung Definitif, Ini Kata Pengamat
Fraksi PPP, kata dia, sangat mengapresiasi dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hari ini.
“Mudah-mudahan lebih profesional dengan betul-betul menempatkan orang sesuai bidang dan keahliannya. Niscaya rekomendasi BPK RI terjawab dengan cepat dan menggembirakan,” kata dia.
(Farhan/Ageng)
.){kind=link}