BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Oded M Danial mengintruksikan kepada Dinas Tenga Kerja (Disnaker) agar memantau perusahaan yang para buruhnya terdampak Covid-19.
Oded mengaku, menerima sejumlah aspirasi dari perwakilan sembilan serikat buruh yang tergabung di Forkom SP/SB Kota Bandung. Di antaranya yang paling krusial yaitu perusahaan mengabaikan hak buruh.
“Saya lihat mungkin tidak semua. Tapi kami berharap pengusaha membuka ruang komunikasi kalau ada masalah. Kalau disampaikan mungkin sama teman-teman buruh bisa dipecahkan bersama-sama. Tapi tadi yang saya tangkap, ada beberapa perusahan yang secara sepihak memutuskan beberapa hal yang dirasakan berat bagi teman-teman buruh,” kata dia usai menerima audiensi dari Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Forkom SP/SB) Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana Jabar Rabu (4/8/2021).
Oleh karna itu, pihaknya memastikan akan mendorong aspirasi para buruh ini ke level pemerintahan yang lebih tinggi. Dia berharap, itu bisa menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan. Baik di level pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.
BACA JUGA: Ketua Harian AKAR Coba Bunuh Diri di depan Balkot Bandung
“Ada beberapa catatan yang bukan ranah Pemerintah Kota Bandung. Teman-teman akan membuat beberapa catatan yang diharapkan bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan memfasilitasi itu,” kata dia.
Selain itu, Yana juga akan mendorong agar para buruh bisa memperoleh vaksinasi Covid-19.
“Kita akan sama-sama lakukan upaya vaksinasi bagi teman-teman. Sehingga herd immunity terbentuk di masing-masing tempat kerja. Itu memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja,” kata dia.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin meminta Forkom SP/SB memberikan data perusahaan yang terindikasi melanggar. Selanjutnya, pihaknya akan sidak ke perusahaan tersebut.
“Tadi yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja dan buruh kira-kira perusahaan mana yang melanggar. Sehingga kami bisa sidak ke sana dan betul-betul menemukan pelanggaran. Kita akan cegah agar tidak sampai melanggar,” kata Arief.
Sementara itu, perwakilan dari Forkom SP/SB Kota Bandung Hermawan mengatakan, kondisi buruh yang terdampak selama pandemi Covid-19 semakin memprihatinkan. Ditambah lagi, banyak kebijakan perusahaan yang tidak berpihak kepada para pekerja.
“Semakin hari semakin ngeri kondisi di lapangan. Ada beberapa pengusaha yang nakal dengan ugal-ugalan menerapkan kebijakan semaunya. Dia merumahkan buruhnya tanpa dibayar upahnya dan tanpa batas waktu. Kemudian kalau ada yang positif ketika masuk harus bayar antigen atau PCR dengan biaya sendiri,” kata Hermawan.
Menurutnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak juga kian sporadis. Hingga kini ada sekitar 5.000an buruh yang tengah memperjuangkan hak pesangonnya.
“Sekarang kita bingung aturan tiap minggu berubah, PPKM instruksi menteri berubah-ubah. Sehingga ini dimanfaatkan pengusaha berlindung di balik PPKM dan sebagainya,”ucapnya.
Meski begitu, pihaknya tetap bersyukur karena Pemkot Bandung selalu responsif menerima aspirasi para buruh. Dia berharap Pemkot Bandung bisa berbuat banyak untuk ikut meringankan masalah buruh.
“Kalau membawa hawa nafsu, kita bisa aksi besar-besaran. Tapi kami berpikir panjang karena komunikasi dengan Pemkot Bandung baik. Jadi kita tidak perlu demo. Karena kalau demo juga sama saja, ujungnya audiensi seperti ini,”ucap Hermawan.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
