BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kalangan DPR RI mempertanyakan progres renovasi 110 rumah sakit oleh Kementrian Pertahanan (Kemenhan) di masa pandemi. DPR menilai bahwa renovasi yang bersumber dari APBN itu tidak transparan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan melalui rilisnya, Selasa (2/3/2021). Dia mengatakan bahwa progres tersebut kurang transparan terhadap komisi 1 yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.
“Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi COVID-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di komisi 1 belum mendapatkan rincian program refocussing dari Kemenhan tersebut,” kata Farhan.
Dari observasi ke lapangan, kata dia, belum menunjukkan progres pengerjaan renovasi. Dia memastikan Komisi I mengawal penggunaan dana itu. Jadi wajar kalau ada pertanyaan transparansi penggunaan refocusing anggaran Kemenhan untuk Covid-19.
BACA JUGA: DPR Sebut Peran 5 Jubir Vaksinasi Covid-19 Tidak Jelas
“Akan menyoroti program hasil refocusing anggaran Kemenhan untuk Covid-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocussing anggaran Kemenhan,” kata dia.
Pihaknya menekankan agar renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit di zona tertinggi penyebaran Covid-19, seperti Bandung Raya dan Jabodetabek. Menurut dia, sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularannya pun lebih besar.
“Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan serta ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemi harus kuat dari hulu sampai ke hilir,” kata Farhan.
Lebih lanjut Farhan meminta kemenhan transparan dengan pengelolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik. Maka sangat perlu Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan lengkap, sehingga menjadi bahan Komisi 1 melakukan verifikasi di dapil masing-masing terkait peran Kemenhan dalam penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia.
Selain terkait renovasi, Farhan pun meminta Kemenhan terbuka terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi.
“Skema vaksinasi berbeda dengan skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain melaporkan penggunaan refocusing anggaran, Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi Covid-19. Karena ini kerja besar bangsa Indonesia,” kata dia.
(LIN)
