JAKARTA,FOKUSJabar.id: Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dilakukan atas pertimbangan kondisi keuangan negara, ditambah dengan realokasi anggaran penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
“Faktor kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat harus bisa terhimpun dan dilakukan dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan negara,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Baca Juga: NasDem Desak Pemda Garut Percepat Pembangunan Fly Over Malangbong
Pertimbangan lainnya, pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah masih ada DOB yang belum optimal dalam menjalankan pembangunan. Karenanya, evaluasi terus dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut.
“Termasuk juga pertimbangan teknis lainnya sebagai hasil evaluasi daripada bentukan DOB pada periode sebelumnya,” kata Wapres yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Menurut dia, pembentukan DOB ke depannya akan dilakukan lebih selektif dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.
“Pemekaran DOB sebenarnya merupakan bagian dari solusi menyeluruh terhadap penyelesaian masalah yang ada,” katanya.
Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono meminta pemerintah membuka kesempatan pemekaran DOB terbatas. Terutama untuk Kalimantan, Papua dan Papua Barat.
“Permasalahan di Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan, sama strategisnya dengan Papua. Jadi kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat,” kata Nono.
DPD juga menyampaikan kepada Wapres terkait rekomendasi pembentukan DOB. Yakni, 16 calon provinsi baru, 130 calon kabupaten baru dan 27 calon kota baru.
(Bambang/Ant)
