BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengecek simulasi new normal atau kebiasaan baru di sejumlah toko-toko yang berada di dalam mal. Pengecekan bakal dilakukan terhadap 23 mal di Kota Bandung dari Selasa (2/6/2020) sampai Jumat (5/6/2020) mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan pihaknya telah memantau simulasi new normal atau kebiasaan baru di PVJ, BIP dan BEC. Dalam pengecekan simulasi tersebut, pihaknya membagi menjadi dua tim.
BACA JUGA: PSBB Proporsional, Pemkot Bandung Antisipasi Gelombang Wisatawan
“Saya lihat hari ini di PVJ dan BIP secara umum cukup puas dengan kesiapan pengelola mal dengan berbagai variasi, inovasi dan kreativitas (kebiasaan baru),” ujar Ema usai meninjau mal Bandung Indah Plaza (BIP), Jalan Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/6/2020).
Ema mengatakan, pengelola PVJ dan BIP sudah menerapkan kebiasaan baru di masa new normal. Pengelola menyiapkan pencuci tangan, pengecekan suhu tubuh kepada pengunjung, petugas menggunakan masker, face shield dan sarung tangan.
“Di setiap pintu, diwajibkan ada protokol kesehatan,” tambahnya.
Eman mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu seluruh mal dan jika sudah sesuai standar di era new normal maka bisa dibuka. Namun kebijakan pembukaan merupakan kewenangan Wali Kota Bandung.
Ema menegaskan jika terdapat toko-toko di mal yang melanggar, maka akan ditegur dan jika tetap berulah maka pengelola mal yang ditegur. Ia berharap pengelola mal secara berkala melakukan rapid tes kepada para pegawainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah mengungkapkan apabila mal boleh beroperasi berdasarkan evaluasi simulasi new normal di 23 mal maka beberapa tempat yang tetap tidak boleh dibuka yaitu bioskop, tempat mainan anak, dan spa.
“Semua tenant boleh dibuka dengan kapasitas 30 sampai 50 persen pengunjung,” ungkapnya.
Elly mengatakan, pihaknya akan mengecek simulasi new normal mal hingga Jumat mendatang. Hasilnya akan dilaporkan Sekda Bandung ke Wali Kota Bandung.
“Nanti pak sekda melaporkan kebijakan, apakah boleh tidak usah menunggu PSBB proposional tidak beres? Dilihat hasil simulasi 23 mal (kebijakannya) ada di wali kota,” tegasnya.
(Yusuf Mugni/ars)
