JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan seluruh batalion Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di luar negeri telah mematuhi protokol kesehatan.
Kemenlu mengatakan, protokol kesehatan itu guna mencegah penularan Covid-19, dalam menjalani tugas kemanusiaan dan operasi militer di daerah konflik.
Terkait situasi saat ini, kami dari TKMPP (Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian), kebetulan saya ketua hariannya, betul-betul melakukan monitoring yang sangat ketat terhadap apa yang sudah ada di lapangan,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu, Febrian Alphyanto Ruddyard, Rabu (27/5/2020).
Febrian mengatakan persoalan keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian Indonesia di luar negeri jadi perhatian utama pemerintah.
“Kita dibantu oleh perwakilan RI di luar negeri, khususnya di wilayah perwakilan yang meliputi wilayah konflik, untuk juga melakukan pengawasan terhadap pasukan perdamaian kita di luar negeri. Kita betul-betul sangat perhatikan pasukan perdamaian kita karena ini adalah aset yang kita pinjamkan ke dunia, dalam hal ini PBB,” katanya.
BACA JUGA: Gelar Resepsi Pernikahan saat Pandemi, 8 Orang di Argentina Ditahan
Pemerintah Indonesia juga mendorong negara lain untuk meningkatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota pasukan perdamaian.
“Pada tahun lalu, waktu kita melakukan open debate (debat terbuka) pada saat kita menjadi presiden Dewan Keamanan PBB, kita angkat isu ini, keselamatan dan keamanan pasukan perdamaian melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Tujuannya untuk memastikan keselamatan dan keamanan para pasukan perdamaian kita,” katanya.
Disisi lain, dua anggota batalion Indonesia di Lebanon, Sersan Satu Imakulata Ngamel dan Letnan Satu Rima Eka Tiara Sari mengatakan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat tertunda selama pandemi.
“Banyak kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang tertunda. Mereka, warga setempat, mengerti, karena pandemi ini. Kegiatan kita, misalnya ingin celebration (hari raya) tertunda, teaching (kegiatan belajar-mengajar) dengan anak-anak tertunda,” kata Rima.
Batalion Indonesia juga membatalkan kegiatan latihan gabungan dan patroli bersama pasukan dari negara lain.
Indonesia menempati urutan kedelapan untuk negara pengirim prajurit terbanyak ke pasukan perdamaian PBB.
Indonesia mengirim lebih dari 2.800 prajurit yang beroperasi di sejumlah daerah konflik, di antaranya Republik Demokratis Kongo, Republik Afrika Tengah, Lebanon, Mali, Sudan, Sudan Selatan, dan wilayah barat Sahara.
Dari angka itu, 159 di antaranya merupakan prajurit perempuan.
(Agung/Ant)
