MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi resmi. Pemerintah harus meminta Azerbaijan mencabut aturan larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim.
Maman menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencederai kebebasan beragama dan hak asasi perempuan. Ia menyampaikan desakan tegas ini, Senin (19/10/2026).
Baca Juga: Panas Bumi Gunung Ciremai Kembali Disorot, DPR Minta Pemerintah Buka Hasil Kajian
Langkah Maman merespons gelombang dukungan dari para ulama di Majalengka. Para tokoh agama menuntut pencabutan aturan diskriminatif tersebut.
Ia mendorong Kementerian Luar Negeri segera menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia kepada pemerintah Azerbaijan.
“Freedom of religion itu menjadi komitmen bersama secara global,” kata Maman kepada FOKUSJabar.
Kebebasan Beragama Meliputi Hak Mengekspresikan Keyakinan
Maman menjelaskan bahwa prinsip kebebasan beragama tidak sebatas meyakini kepercayaan di dalam hati. Warga negara berhak menjalankan dan mengekspresikan ajaran agamanya di ruang publik.
Penggunaan jilbab atau menutup aurat merupakan bentuk nyata ekspresi keagamaan. Seluruh negara wajib menghormati dan menjamin hak dasar tersebut.
“Memberikan kesempatan orang untuk mengekspresikan keyakinannya, termasuk menutup aurat berjilbab,” ujarnya.
Maman Sebut Azerbaijan Lakukan Kesalahan Fatal
Para ulama Majalengka telah menyerahkan poin aspirasi tersebut secara resmi kepada DPR RI. Maman berharap pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti tuntutan ini lewat saluran diplomatik.
Komunikasi intensif ini bertujuan agar pemerintah Azerbaijan meninjau ulang kebijakan larangan jilbab. Kemudian Maman mengkritik keras sikap pemerintah Azerbaijan yang membatasi hak Muslimah.
“Sebuah kesalahan fatal kalau pemerintah Azerbaijan tidak mencabut larangan itu,” tegasnya.
Dorong Dukungan Internasional Demi Hak Perempuan Muslim
Maman menekankan arti penting dukungan masyarakat internasional dalam mengawal isu kebebasan beragama ini. Selanjutnya Negara wajib melindungi setiap warga tanpa membatasi hak mengekspresikan keyakinan.
Ia berharap diplomasi aktif Indonesia mampu menggugah pemerintah Azerbaijan. Terlebih Negara modern harus menjunjung tinggi hak perempuan Muslim dalam menjalankan syariat agamanya.
(Jilly Ortega)
