CIAMIS,FOKUSJabar.id: Bank Indonesia (BI) Kediri bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah di Jawa Timur mengunjungi Kabupaten Ciamis. Rombongan dari Jawa Timur ini mempelajari langsung kesuksesan Pemkab Ciamis menerapkan sistem transaksi keuangan berbasis digital.
Pemkab Ciamis menyambut tamu dalam acara Capacity Building & Replikasi Best Practice Tim Percepatan dan Pengendalian Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Sekretariat Daerah, Kamis (12/11/2026). Forum ini membahas akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Baca Juga: Tak Hanya Urus Kamtibmas, Polres Ciamis Kini Ikut Bantu Warga Cari Pekerjaan
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triyadi membagikan strategi utama percepatan transformasi digital di wilayahnya. Pihaknya menegaskan kesuksesan digitalisasi membutuhkan komitmen bersama antara pimpinan daerah, aparatur pemerintahan, dan masyarakat.
Semangat kebersamaan Guyub Ngawangun Galuh serta dukungan penuh Bupati Ciamis menjadi fondasi kuat penerapan teknologi keuangan.
“Pertama, kita punya semangat Guyub Ngawangun Galuh. Kemudian, Bupati juga memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan digitalisasi. Masyarakat pun menyambut baik upaya tersebut. Kolaborasi ini menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat digitalisasi daerah,” kata Andang.
Sistem Pembayaran Digital Mudahkan Akses Layanan Publik
Andang menjelaskan transformasi pembayaran nontunai bertujuan menghadirkan kemudahan layanan langsung bagi masyarakat luas. Pemkab Ciamis terus menggencarkan sosialisasi, memperkuat infrastruktur jaringan, dan meningkatkan kompetensi aparatur desa maupun kecamatan.
Langkah ini memastikan seluruh lapisan warga mampu mengakses fasilitas pembayaran elektronik tanpa kendala teknis.
Elektronifikasi Transaksi Dongkrak PAD dan Cegah Kebocoran Anggaran
Selain mempermudah layanan publik, sistem pembayaran digital terbukti mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap transaksi keuangan tercatat otomatis secara real-time sehingga tim pengawas mudah memantau alur kas daerah.
Sistem digital ini menutup celah kebocoran anggaran yang kerap muncul pada pola penarikan retribusi manual.
“Yang kita dorong bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana transaksi itu bisa lebih efektif, lebih cepat, dan langsung tercatat. Tidak perlu lagi ada proses pengumpulan secara manual. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas bisa lebih terjaga,” ujar Andang.
Andang berpesan agar rombongan pemerintah daerah asal Jawa Timur menyesuaikan strategi ini dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pertukaran pengetahuan antardaerah diharapkan mempercepat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.
(Mia)
 Kediri bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah di Jawa Timur mengunjungi Kabupaten Ciamis){kind=link}