BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Nizar Ali menyampaikan bahwa sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian mengenai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Saudi.
Hal tersebut dikatakan Nizar saat Rapat Koordinasi daring bersama Plt. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony, Jumat (1/5/2020).
“Sesuai dengan skenario pertama, karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Arab Saudi maka pembatalan belum dilaksanakan dan proses persiapan haji masih terus berjalan,” terangnya.
BACA JUGA : PSBB Di Perketat, Volume Kendaraan di Bandung Turun 70 Persen
Nizar menjelaskan bahwa perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan surat dari Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi kepada Kementerian Agama RI yang mengeluarkan kebijakan melarang atau menunda penyelesaian kewajiban terkait pelayanan yang ada di Arab Saudi.
“Artinya tidak boleh melakukan pembayaran terlebih dahulu atas fasilitas layanan dan penerbangan jamaah haji, mungkin saat ini yang bisa dilakukan adalah kontrak sebagai pengikatnya. Kondisi ini akan berlangsung dengan melihat perkembangan Covid-19,” tuturnya.
Melihat perkembangannya, Nizar kembali menegaskan bahwa proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.
“Namun, apabila kondisi Pandemi ini mengharuskan untuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji, maka Kementerian Agama RI harus bersiap dan menerima keputusan ini dengan melakukan langkah anitisipatif yaitu melaksanakan skenario kedua,” ungkapnya.
Sampai sejauh ini, Nizar menginformasikan bahwa perkembangan Covid-19 di Arab Saudi sangat positif yaitu pada tanggal 29 April 2020 ada 2 masjid yang sudah dibuka untuk umum melaksanakan Salat Tarawih yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
“Semoga kedepannya terus mengalami perkembangan yang positif baik di negara kita dan di Arab Saudi sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat terlaksana,” harapnya.
Plt. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, H. A. Handiman Romdony mengungkapkan keresahannya mengenai informasi atau isu haji yang saat ini sedang berkembang.
“Di tengah Pandemi Covid-19 banyak sekali informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji terutama kepastian mengenai jadi atau tidaknya terlaksana penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” kata Romdony.
Maka dari itu, sambungnya, diadakannya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Jawa Barat Tahun 1441 Hijriah ini untuk memberikan kejelasan perkembangan penyelenggaraan haji tahun ini kepada peserta yang mengikuti Rakor.
Ia berharap agar seluruh pegawai Kementerian Agama Jawa Barat harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat seputar penyelenggaraan ibadah haji. “Hal ini untuk kepentingan masyarakat agar tidak mempercayai isu-isu hoaks yang beredar,” tegasnya.
Rakor ini dihadiri oleh seluruh Kakankemenag dan Kasi PHU kabupaten/kota se-Jawa Barat dengan 2 pemateri pendukung lainnya yaitu Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, H. Muhajirin Yanis, dan Direktur Bina Haji, H. Khoirizi.
(Asep/Bam’s)
