BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan respons langsung terkait polemik tarif masuk kawasan Taman Tegallega yang memicu perbincangan di tengah masyarakat. Saat ini, pengelola kawasan masih menarik retribusi sebesar Rp2.000 kepada pengunjung berdasarkan ketentuan resmi dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) yang berlaku.
Farhan menegaskan bahwa penarikan tarif masuk tersebut sejauh ini masih berjalan di atas koridor regulasi yang sah. Kendati demikian, ia membuka lebar peluang perombakan kebijakan publik di masa depan, termasuk meluncurkan opsi untuk menggratiskan akses masuk ke ruang publik legendaris di pusat kota tersebut.
Baca Juga: Kasus Korupsi Gedung Setda Cirebon Nasrudin Azis Dituntut 10 Tahun, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi
“Pemerintah Kota Bandung saat ini memang menerapkan tarif masuk sebesar Rp2.000 mengacu pada aturan dalam Peraturan Wali Kota. Namun, saya sedang memimpin kajian mendalam agar ke depan masyarakat bisa menikmati fasilitas ini secara gratis,” ungkap Muhammad Farhan, Kamis (18/6/2026).
Farhan menjelaskan bahwa Taman Tegallega mengemban fungsi yang sangat kompleks pada masa sekarang. Kawasan ini tidak lagi sekadar berdiri sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pasif, melainkan menjadi wadah bertemunya rupa-rupa aktivitas masyarakat, mulai dari pusat olahraga, geliat roda ekonomi pelaku usaha, hingga pusat utilitas lingkungan.
“Tegallega memikul fungsi yang sangat beragam hari ini. Mulai dari paru-paru hijau kota, sarana olahraga, area berniaga, hingga fasilitas pengolahan sampah mandiri. Oleh karena itu, jajaran Pemkot Bandung tengah melakukan penataan ulang secara menyeluruh di kawasan tersebut,” kata Farhan.
Godok Perwal Baru, Pemkot Bandung Tata Ulang Kawasan Multihulu Taman Tegallega
Langkah penataan ulang ini sengaja bergulir agar pemanfaatan lahan Tegallega yang multi-aktivitas tersebut tidak saling berbenturan. Terlebih tetap memberikan kenyamanan maksimal bagi warga Bandung.
Tim teknis dari berbagai dinas terkait kini tengah menggodok skema pengelolaan operasional yang baru. Skema ini nantinya akan menyeimbangkan antara kebutuhan ruang publik yang inklusif dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Kemudian penyerapan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan, serta penghapusan beban biaya tiket masuk bagi pengunjung.
Pemerintah Kota Bandung menargetkan hasil kajian regulasi ini dapat segera rampung dalam waktu dekat. Jika kajian ini menunjukkan hasil yang positif bagi indeks kebahagiaan warga dan kemampuan fiskal daerah, Pemkot Bandung siap menerbitkan Perwal anyar guna menganulir tarif Rp2.000 tersebut secara permanen.
(Yusuf Mugni)
