BANDUNG FOKUSJabar.id: Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemprov Jawa Barat menggandeng sejumlah lembaga seperti KPK, BIN dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjamin peserta seleksi yang lolos ke tahap tiga besar terbebas dari segala masalah seperti masalah hukum.
“Untuk kepastian jaminan ketiga besar nama di setiap formasi yang di-open bidding-kan oleh kami itu tidak bermasalah dari berbagai aspek maka kami menggandeng KPK, BIN hingga PPATK,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Yerry Yanuar, di sela acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Halaman Museum Gedung Sate Bandung, Jumat (25/1/2019).
Menurut Yerry, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) berpesan kepada Pansel JPT untuk nengonsultasikan nama tiga besar peserta yang lolos dengan KPK, BIN dan PPATK.
Hal itu dilakukan untuk menjaga kredibilitas calon pejabat eselon yang dihasilkan benar-benar bersih dari pelbagai masalah.
“Jadi Pak Gubernur Jabar meminta kepada kami agar tiga besar yang lolos ini dikonfirmasikan ke KPK, BIN dan PPATK,” kata dia.
Jika ketiga besar peserta lelang jabatan dari setiap formasi sudah dikonfirmasikan ke KPK, BIN dan PPATK dan dinyatakatan tidak bersalah, maka tahap selanjutnya menggelar pertemuan dengan Gubernur Jabar.
Untuk diketahui, Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemprov Jawa Barat ini diikuti sebanyak 266 pendaftar untuk mengisi 15 posisi.
Setelah dilakukan seleksi administrasi, mengerucut menjadi 113 orang (lolos administrasi). Ada satu posisi yang ditunda, yakni untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan karena pendaftar yang lolos hanya satu peserta dari tujuh pendaftar.
(LIN)
