NASIONAL,FOKUSJabar.id: Ketersediaan beras premium di sejumlah jaringan ritel modern masih menyita perhatian pemerintah. Masyarakat mengaku kesulitan menemukan beras premium di minimarket dan supermarket, meski pemerintah menjamin ketersediaan stok nasional dalam jumlah melimpah.
Kelangkaan beras premium di ritel modern telah berlangsung sekitar empat hingga lima bulan terakhir.
Baca Juga: Mendiktisaintek Ungkap Persiapan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi
Kondisi ini makin terasa pelik setelah pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada 15 September 2026 akibat dugaan ketidaksesuaian mutu dan label.
Mentan Minta Bulog Lipat Gandakan Pasokan Beras
Pemerintah menegaskan bahwa kelangkaan di ritel modern bukan menandakan Indonesia kekurangan pasokan beras nasional.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini menembus angka 4,6 juta ton.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog memperkuat pasokan ke ritel modern.
Bulog sebelumnya menyalurkan 110.000 ton beras per bulan, yang terdiri atas 75.000 ton beras premium dan 35.000 ton beras medium.
“Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” kata Amran, Selasa (22/9/2026).
Amran menyebut pemerintah telah menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton guna menampung stok.
“Sudah dikirim. Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, 4,6 juta ton hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Sudah, kita kirim. Beras aman,” tegas Amran.
Kebutuhan Ritel Mencapai 135 Ribu Ton Per Bulan
Pengamat pertanian Khudori mengalkulasi bahwa kebutuhan seluruh jaringan ritel modern nasional menyentuh angka 120.000 hingga 135.000 ton setiap bulan.
Alokasi beras premium Bulog sebesar 75.000 ton per bulan masih menyisakan defisit pasokan sekitar 45.000 hingga 60.000 ton.
“Kelangkaan beras premium di ritel modern telah berlangsung sekitar empat hingga lima bulan. Penarikan beras fortifikasi kian mempersempit pilihan konsumen di minimarket maupun supermarket,” terang Khudori.
Pemerintah kini menindaklanjuti 25 perusahaan produsen beras fortifikasi dan menyiapkan sanksi tegas mulai dari pencabutan izin hingga proses hukum.
Bapanas Fokus Kelancaran Distribusi dan Harga Gabah
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menekankan pentingnya efektivitas saluran distribusi ke konsumen.
“Stok beras pemerintah dalam kondisi kuat. Yang saat ini kami tangani adalah bagaimana memastikan beras tersebut, termasuk beras premium, makin lancar masuk ke jaringan ritel dan mudah diperoleh masyarakat,” ujarnya.
Lonjakan harga gabah di atas Rp8.000 per kilogram turut menekan biaya produksi dan margin pelaku usaha.
Hermawan menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan daya beli masyarakat.
“Kita harus menjaga keseimbangan. Petani harus memperoleh harga yang baik, tetapi masyarakat juga harus memperoleh beras dengan harga terjangkau,” tegas Hermawan.
Operasi Pasar dan Bantuan Pangan 33,2 Juta Keluarga
Data SP2KP Kementerian Perdagangan mencatat hanya delapan provinsi yang mampu menjual beras premium sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Guna memperkuat jaringan distribusi, Bulog menggandeng PT Padi Indonesia Maju yang mengoperasikan fasilitas penggilingan di Palembang, Serang, Ngawi, dan Mojokerto.
Pemerintah juga menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton serta menggelar operasi pasar.
Program bantuan pangan beras siap menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Mentan Amran memberi peringatan keras agar pelaku usaha tidak memainkan harga di tengah proses pemulihan pasokan ini.
“Gimana sih langka beras? Memangnya tidak ada beras? Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama,” kata Amran.
(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)
