TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Aula KPPN Tasikmalaya, Jalan Raya Manonjaya, Kota Tasikmalaya, Selasa (22/9/2026).
Kepala KPPN Tasikmalaya Dani Ramdani memimpin langsung forum yang menghadirkan perwakilan OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, hingga jurnalis se-Priangan Timur.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Makin Parah, 1,4 Juta Liter Air Sudah Disalurkan untuk Warga Tasikmalaya
Kegiatan ini bertujuan membangun komunikasi dua arah antara KPPN selaku penyusun regulasi dengan para mitra kerja selaku pengguna layanan.
KPPN memanfaatkan ajang ini untuk memaparkan realisasi APBN sekaligus menyerap masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan.
Dani Ramdani menegaskan bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mengawal APBN agar makin transparan dan akuntabel.
Realisasi APBN Priangan Timur Tembus Rp6,6 Triliun
Dani mengungkapkan bahwa KPPN Tasikmalaya mengelola pagu APBN tahun 2026 sebesar Rp8,861 triliun.
Realisasi penyaluran anggaran hingga 21 September 2026 telah menembus Rp6,602 triliun atau mencapai 74,51 persen.
KPPN menyalurkan dana APBN ini ke lima wilayah kerja, mencakup Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
“Dari jumlah tersebut, BA BUN/Transfer ke Daerah memiliki pagu Rp6,286 triliun dengan realisasi Rp4,868 triliun atau 77,44 persen,” ujar Dani, Selasa (22/9/2026).
Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga mencatat realisasi Rp1,734 triliun atau 67,35 persen dari total pagu Rp2,575 triliun untuk 46 satuan kerja.
Dorong Pembangunan Irigasi hingga Inovasi Layanan SATRIA
Penyaluran APBN ini mendanai berbagai proyek vital masyarakat. Seperti jaringan irigasi DI Cikunten II dan DI Manganti, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga pendidikan vokasi.
KPPN Tasikmalaya menjamin proses pencairan dana dapat selesai dalam waktu satu jam hingga satu hari kerja jika dokumen lengkap dan benar.
KPPN juga meluncurkan pendekatan inovasi SATRIA (Satker Risk Intelligence & Assistance) guna membaca data anggaran serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan berbasis risiko.
“Untuk lebih memudahkan dalam pemantauan pengelolaan dan penggunaan anggaran, perlu Pendekatan inovasi SATRIA yang digunakan untuk membaca data pelaksanaan anggaran. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan pendampingan satker secara lebih awal,” jelas Dani.
Acara FKP ini memfasilitasi diskusi interaktif dan mengakhiri kegiatan lewat penandatanganan Berita Acara bersama sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan publik di Priangan Timur.
(Seda)
 Tasikmalaya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Aula KPPN Tasikmalaya){kind=link}