PATI, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Basional (BGN) segera melakukan evaluasi terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati Jawa Tengah (Jateng).
Rencana evaluasi BGN usai kejadian keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA:
BGN Sambut Baik Rekomendasi Menteri HAM Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG
Wakil Kepala BGN, Trenggono menegaskan, evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pembenahan tata kelola yang terus di lakukan sejak kepemimpinan baru berjalan.
“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola dengan menyiapkan SPPG dengan baik. Namun, di antara semua ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” kata Trenggono di kutip JawaPos, Jumat (11/9/2026).
Trenggono menegaskan, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang berdasarkan hasil evaluasi di nilai tidak layak atau tidak mampu memenuhi standar keamanan dalam penyediaan makanan.
“SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen Kami,” tegasnya.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti evaluasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh SPPG di wilayahnya.
Pemeriksaan akan di lakukan bersama jajaran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk memastikan kondisi serta kesiapan masing-masing dapur.
BACA JUGA:
Cicilan Utang Whoosh 80 Tahun Disentil Jimly, Soroti Beban Generasi Mendatang
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur melayani penerima manfaat,” kata Chandra.
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya akan melihat kondisi fisik dapur. Tetapi juga kemampuan masing-masing SPPG dalam melayani jumlah penerima manfaat.
Hal ini penting untuk memastikan kapasitas dapur sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang di layani.
“Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, evaluasi akan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan pemeriksaan di lakukan secara komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kodim, Polres serta seluruh unsur Forkopimda.
Chandra menambahkan, hasil pemeriksaan terhadap masing-masing SPPG akan menjadi bahan rekomendasi kepada BGN.
Rekomendasi tersebut akan memuat hasil penilaian mengenai kelayakan dan aspek yang masih perlu di perbaiki pada masing-masing dapur.
“Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan. Hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan layak atau perlu di perbaiki. Keputusannya tetap dari BGN,” pungkasnya.
(Bambang Fouristian)
 segera melakukan evaluasi terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati Jawa Tengah){kind=link}