BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen melangkah cepat untuk merespons keluhan para petani di wilayah utara terkait buruknya kondisi saluran irigasi. Langkah ini menjadi kunci penting demi menjamin pasokan air ke ribuan hektare sawah tetap lancar.
Pembersihan dan perbaikan saluran irigasi memegang peran vital untuk mencegah ancaman kekeringan yang berpotensi merusak produktivitas sektor pangan di Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Sambut Hari Jadi ke-76, Kabupaten Bekasi Perkenalkan Logo dan Tema Resmi 2026
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan komitmen tersebut usai menemui ratusan petani wilayah utara di Gedung Swatantra Wibawamukti, Cikarang Pusat, pada Senin (27/7/2026).
Dalam perjumpaan itu, para petani mendesak pemerintah daerah segera menormalisasi saluran sekunder Bendung Kedung Gede (BKG) mulai dari BKG 15 hingga BKG 25. Mereka menyebut pendangkalan di saluran tersebut menghentikan laju air menuju sawah-sawah warga.
Merespons jeritan petani, Asep memastikan tim Pemkab Bekasi akan turun langsung ke lapangan guna memetakan akar masalah yang menyumbat aliran air.
“Makanya besok kami mau lihat di wilayah Pebayuran dan kita langsung survey apa saja si kendalanya. Seperti yang tadi disampaikan bahwasannya ada sedimentasi (pendangkalan) serta banyaknya sampah. Kalau memang perlu dilakukan normalisasi, tadi disampaikan bahwa dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) siap menurunkan alat berat untuk membantu proses normalisasi,” tambahnya.
Meneliti Kerusakan Fisik Saluran Irigasi
Tim gabungan tidak hanya memeriksa tumpukan sampah dan lumpur, tetapi juga meneliti kerusakan fisik pada dinding saluran irigasi.
Asep menjamin Pemkab Bekasi bakal mengalokasikan dana khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan jika menemukan kerusakan fisik yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
“Andai kata misalkan ada saluran irigasi yang memang rusak, kita akan prioritaskan di APBD Perubahan. Jadi besok kita akan mengakumulasi mana saja yang mungkin nanti akan kita kerjakan,” jelasnya.
Ia menilai penanganan jaringan irigasi utara Bekasi tidak boleh tertunda karena menyangkut hajat hidup ribuan keluarga petani di beberapa kecamatan.
Kelancaran aliran air dari jalur Bendung Kedung Gede ini menentukan nasib sedikitnya 3.000 hektare lahan persawahan. Oleh sebab itu, Pemkab Bekasi bergerak cepat menyingkirkan setiap kendala teknis di lapangan.
“Sehingga nanti akan kita lihat di BKG 15-25 sepanjang 10 km kurang lebih. Jika memang perlu normalisasi, maka akan kami tindaklanjuti untuk normalisasi,” tutupnya.
(Jingga Sonjaya)
