spot_imgspot_img
Rabu 22 Juli 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ratusan Massa Pemuda Pancasila Datangi Kantor Wali Kota Banjar, Ini Tuntutan Mereka

BANJAR,FOKUSJabar.id: Ratusan massa Pemuda Pancasila (PP) Kota Banjar mendatangi Kantor Wali Kota Banjar di Jalan Raya Siliwangi, Rabu (22/7/2026). Aksi ini merupakan buntut dari pengeroyokan terhadap Deni Permana, salah satu anggota Pemuda Pancasila Kota Banjar.

Massa aksi meluapkan kekecewaannya karena Wali Kota Banjar Sudarsono dan Wakil Wali Kota Banjar Supriana tidak menemui mereka secara langsung di lokasi.

Baca Juga: Dituding Menipu Proyek MBG, Sherly Ingga Akhirnya Tempuh Jalur Hukum

Koordinator aksi, Irwan Herwanto, menegaskan bahwa audiensi ini tidak sekadar menuntut penuntasan proses hukum, melainkan juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah nyata demi menjaga kondusivitas wilayah.

Irwan menilai perkara ini berpotensi memicu gejolak sosial apabila pemerintah tidak segera menanganinya secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendesak Pemkot Banjar bertindak aktif sebagai mediator.

“Kami datang bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi berharap pemerintah hadir memberikan solusi sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial,” kata Irwan di sela-sela aksi.

Meskipun menyayangkan sikap kepala daerah yang absen, Irwan mengonfirmasi bahwa Wali Kota Banjar sempat menyapa massa melalui sambungan panggilan video. Wali Kota berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan resmi pada Sabtu mendatang.

Pihak Pemuda Pancasila memastikan akan memenuhi undangan susulan tersebut. Selain itu, mereka tetap merencanakan aksi unjuk rasa susulan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.

Kuasa Hukum Dorong Proses Hukum Cepat dan Transparan

Di sisi lain, kuasa hukum korban, Asep Andryanto S.H., menyampaikan apresiasi atas respons cepat Polres Banjar dalam mengusut kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Ia meminta kepolisian menuntaskan perkara ini secara transparan, objektif, dan adil.

“Kami berharap penanganan perkara berlangsung secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi. Sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun seluruh pihak yang terlibat,” ujar Asep.

Asep mengusulkan agar pemerintah menghadirkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri pada agenda audiensi Sabtu depan demi menjamin keterbukaan proses hukum.

Saat ini, jajaran Polres Banjar masih memproses kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Sementara Pemkot Banjar bersiap menggelar pertamuan lanjutan bersama ormas Pemuda Pancasila pada akhir pekan.

(Agus Purwadi)

spot_img

Berita Terbaru