TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Masjid Agung Baiturrahman, Singaparna, dilakukan melalui relokasi, bukan penggusuran.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan pusat pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Baca Juga: Komisi X DPR RI Desak Percepatan Anggaran Pendidikan Semester I 2026 demi Indonesia Emas
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin turun langsung menemui para pedagang di pelataran Masjid Agung Baiturrahman, Selasa (30/6/2026).
Dalam dialog tersebut, ia menegaskan seluruh pedagang lama akan diprioritaskan menempati lokasi baru yang telah disiapkan pemerintah.
Menurut Cecep, proses penataan berjalan dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.
“Kami tidak ingin ada penggusuran tanpa solusi. Pedagang yang selama ini berjualan akan mendapat pendataan dan pindah ke lokasi yang sudah Pemerintah siapkan. Yang penting sekarang jangan sampai ada tambahan pedagang baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penataan kawasan tidak semata-mata untuk menertibkan aktivitas perdagangan, tetapi juga mendukung progres pembangunan Mall Pelayanan Publik di depan Masjid Agung Baiturrahman.
Harapannya keberadaan MPP mampu mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, sekaligus menciptakan kawasan pusat kota yang lebih tertata.
Selain itu, wajah kawasan Masjid Agung sebagai pusat kegiatan keagamaan juga harapannya menjadi lebih bersih, nyaman, dan representatif.
“Pusat pelayanan publik dan pusat ibadah harus sama-sama menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Cecep.
Pemkab Tasikmalaya berharap penataan tersebut mampu menghadirkan kawasan Masjid Agung Baiturrahman dan Alun-Alun Singaparna yang lebih tertib, indah, sekaligus tetap memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Pendataan Pedagang Jadi Prioritas
Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Dadang Tabroni mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perdagangan mulai melakukan pendataan terhadap pedagang sesuai instruksi bupati.
Seluruh proses relokasi berlangsung secara humanis dengan mengedepankan dialog bersama para pedagang.
“Kami menjalankan penataan secara santun dan humanis. Alhamdulillah para pedagang bisa memahami tujuan pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, operasi penataan juga berlangsung di kawasan trotoar depan Masjid Agung Baiturrahman dan Alun-Alun Singaparna. Lapak yang mengganggu akses pejalan kaki serta menyebabkan kemacetan diarahkan untuk menempati lokasi relokasi resmi.
Pedagang Berharap Lokasi Baru Tetap Ramai
Salah seorang pedagang, Oom, mengaku mendukung kebijakan pemerintah selama pelaksanaan relokasi ke tempat yang layak dan memiliki potensi pembeli.
“Saya tidak masalah ada penertiban. Yang penting tempat relokasinya lebih baik dan tetap ramai supaya kami tetap bisa mencari nafkah. Saya yakin pemerintah akan memberikan solusi terbaik,” ujarnya.
(Farhan K)
