BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sebuah rekaman video amatir berdurasi 3 menit 6 detik yang memperlihatkan aksi seorang lurah diduga ngamuk di sebuah Posyandu di Kota Bandung viral di berbagai aplikasi perpesanan.
Berdasarkan informasi yang beredar luas di masyarakat, insiden tersebut memanas di wilayah Babakan Ciparay pada awal Mei 2026. Dalam potongan video tersebut, sang lurah yang datang bersama beberapa orang tampak terlibat adu mulut sengit dan berulang kali menunjuk wajah sejumlah orang di lokasi kejadian.
Baca Juga: Pemotongan Kabel Udara Asia Afrika Bandung Terpaksa Ditunda, Ini Alasannya
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin, mengaku sudah mengantongi rekaman video kontroversial tersebut. Namun, hingga saat ini instansinya belum memperoleh laporan tertulis yang lengkap mengenai kronologi utuh peristiwa di lapangan.
“Kalau tentang video yang beredar itu, saya juga belum mendapatkan laporan secara pasti. Tapi saya baru mendapatkan videonya, dan kami tentunya akan mengklarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dengan hal yang terjadi sebenarnya di lokasi seperti apa,” kata Evi saat memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).
Evi memastikan timnya akan menggelar proses klarifikasi secara dua arah. Langkah ini tidak hanya menyasar oknum lurah yang terekam kamera. Namun juga melibatkan para pengurus Posyandu setempat guna mengumpulkan fakta yang objektif dan berimbang.
“Kami lakukan dua arah kalau memang ada dua pihak yang dinarasikan terjadi di lokasi tersebut. Kita enggak bisa narik kesimpulan sebelum kemudian kita mendapatkan informasi secara utuh,” ucap Evi.
BKPSDM Sentil Etika Pejabat Publik dan Warning Penilaian Negatif Warga
Meskipun belum mengetahui akar duduk perkara yang memicu keributan tersebut, Evi mengingatkan dengan tegas bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama yang memang memangku jabatan publik, memikul tanggung jawab besar untuk menjaga sikap dan etika moral saat bertugas di tengah masyarakat.
“Memang harapannya kepada seluruh ASN, apalagi pejabat yang sudah mendapat amanah dari pimpinan, itu tentunya harus bisa menjaga etika. Harus menjaga kredibilitas dari amanah yang ia miliki. Jangan sampai kemudian, karena hari ini kan memang kita tuh harus aware lah terhadap berbagai masalah yang ada,” jelas Evi.
Evi mengaku sangat memahami bahwa benturan persoalan di tingkat kewilayahan sering kali berkarakter kompleks dan menuntut eksekusi penyelesaian yang kilat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tekanan kerja di lapangan sama sekali tidak boleh menjadi tameng pembenaran bagi seorang pejabat untuk menunjukkan arogansi perilaku yang memicu penilaian negatif dari publik.
“Kita tahu kalau di kewilayahan masalahnya banyak. Tapi bukan berarti kemudian harus meluapkannya dengan pembawaan yang kemudian masyarakat nilai tidak baik. Itu yang akan kita coba klarifikasi,” pungkas Evi.
(Yusuf Mugni)
