BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Jawa Barat, Ifa Faizah Rohmah menyoroti terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 yang telah selesai dan menyisakan banyak permasalahan.
Ifa menyebut, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa mencetak generasi yang tentu mempunyai kapasitas pendidikan kuat, sehingga tentunya tuntas wajib belajar 12 tahun harus didorong berbasis keluarga.
BACA JUGA: Pendiri Projo Sebut Konferda DPD Projo Jabar Ilegal
“Kementerian pendidikan memiliki kebijakan soal PPDB dan memang di satu sisi untuk dapat memberikan pemerataan pelayanan pendidikan lewat zonasi dan lain-lain.
Tentu, kami mengapresi itu. Namun, harus terus kami awasi karena kami tak ingin pendidikan ini hanya milik kapasitas orang-orang tertentu tetapi mesti bisa menjadikan pendidikan tersebut untuk semua kalangan dan semua sekolah agar dapat memberikan pelayanan terbaik,”kata Ifa saat menghadiri Konferwil XII muslimat NU Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan Jalan Peta, Kota Bandung Jabar Sabtu (15/7/2023).
Ifa berharap, dalam pelayanan pendidikan, tak terfokus pada salahsatu sekolah favorit, sehingga semua terdorong untuk bisa memberikan pelayanan terbaiknya.
Apalagi, kata calon anggota DPD RI perwakilan Jabar ini, sekolah negeri semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai PNS untuk memberikan pelayanan, perhatian, dan kualitas yang sama di mana pun, baik di daerah terpencil maupun perkotaan.
BACA JUGA: Hadir di Konferwil XII Muslimat NU Jabar, Khofifah Tekankan Hal Ini
“Banyak dari komunitas NU, mereka penggiat pendidikan dan rata-rata sekolah swasta di Jabar adalah pemilik dari pada tokoh-tokoh NU.
Ini tentunya harus tetap kami akomodir, karena bagaimana pun juga pendidikan NU sudah banyak berperan di masyarakat sebelum adanya lembaga pendidikan negeri yang diakomodir pemerintah.
Jadi, tentu baik sekolah negeri atau swasta, kami mendorong untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas,” ucapnya.
Ketika disinggung terkait pernyataan Ridwan Kamil yang mengatakan ada aduan PPDB mengenai pemalsuan kartu keluarga, Ifa pun menyampaikan bahwa mengenai pemalsuan KK atau administrasi lantaran adanya animo masyarakat yang masih menganggap bahwa ada sekolah yang dianggap favorit.
“Inilah yang harus diberikan solusi dan dorongan oleh pemerintah provinsi dengan adanya kepercayaan bahwa setiap sekolah semuanya berkualitas.
Jadi, dorongan sumber daya manusia dan program-program unggulan pun haruslah disebar merata bukan hanya di sekolah-sekolah perkotaan atau favorit, sehingga animo sekolah favorit harus dihilangkan dan semua harus merasa bahwa mereka disekolahkan di sekolah negeri yang mempunyai pelayanan maksimal.
Jika itu sudah, maka saya kira tak akan ada lagi yang terkotak-kotakan. Yang sudah terjadi saat ini mesti dapat terawasi, karena sudah termasuk dalam kejahatan administrasi dan pembohongan publik terkait pemalsuan KK,”katanya.
Ifa pun mengaku mendapatkan banyak masukan terkait PPDB 2023, berkenaan dengan sekolah-sekolah negeri yang memberikan kuota besar. Selain itu, sebagian sekolah yang sebenarnya kuotanya itu sudah terbatas, tetapi masih tetap membuka penerimaan siswa yang berdampak pada pelayanan sekolah negeri tidaklah maksimal.
“Saya yakin walaupun pemerintah sudah menetapkan kuota, itu artinya standar kelayakan sudahlah diukur. Penambahan kuota itu bagian dari kecurangan sehingga anak-anak harus ada shif satu shif dua, jadi saya kira itu tidak mendukung pada kualitas pendidikan negeri,”ucapnya.
Ifa menambahkan, untuk sekolah yang berada di bawah LP Ma’arif, memang dalam konteks kebijakan PBNU saat ini, bahwa Jabar khususnya sebagai provinsi level satu itu harus di setiap PC mempunyai lembaga pendidikan di bawah Ma’arif. Pasalnya, dalam konteks ini belum merata semua kabupaten terkait Ma’arif yang langsung berafiliasi dengan NU.
“Sekolah-sekolah NU yang dibangun para tokoh NU luar biasa banyaknya. Bahkan, data kami di Jabar tak kurang 13 ribu sekolah yang berafiliasi NU di luar Ma’arif.
Jadi, ini sebuah kebanggaam bahwa masyarakat NU memberikan kontribusi besar dalam pelayanan pendidikan, tapi tantangan kami adalah memberikan penguatan kualitas pendidikan itu, jangan hanya sekedar banyak melainkan perlu berkualitas,”pungkasnya.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
