GARUT,FOKUSJabar.id: Reses masa sidang III tahun 2022 anggota DPRD Garut, Dadang Sudrajat mengundang para guru honorer yang tersebar di 3 kecamatan
Yakni, Kecamatan Bayongbong, Banjarwangi dan Kecamatan Cikajang.
Dalam reses tersebut, Ketua Fraksi Demokrat Garut ini mendengarkan keluh kesah para guru honorer yang ingin diangkat menjadi ASN.
BACA JUGA: Ini Usulan Aspirasi Reses ke-2 Ketua Fraksi Golkar Garut
“Teman-teman guru honorer antusias hadir dalam reses. Mereka ingin mendapatkan informasi tentang kepastian nasibnya,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Kamis (8/12/2022).
Dadang menginformasikan, Pemkab Garut di bawah kepemimpinan Rudy Gunawan konsisten dalam mengusulkan kuota untuk guru honorer, Tenaga Kesehatan (Nakes) dan tenaga profesi lainnya.
“Alhamdulillah, Pemkab Garut tetap konsisten dalam mengusulkan kuota untuk guru honorer, Nakes dan tenaga profesi lainnya,” ujar Dadang.
Menurutnya, Pemkab Garut konsisten dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan rencana dan janji awal.
Untuk tenaga guru, Kemenpan RB menetapkan 3.326 orang sesuai usulan Bupati Garut.
Pada penetapan APBD 2023, DPRD dan Bupati sepakat memberikan anggaran untuk penghasilan honorer yang diangkat menjadi pegawai ASN.
BACA JUGA: Soal Kendaraan Operasional Desa, Ini Catatan Fraksi Demokrat Garut
“Setelah diangkat menjadi guru P3K sesuai dengan Perpres 98 tahun 2020, Meraka akan mendapat penghasilan dari APBD Rp4.3 juta per bulan,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut ini mengingatkan, setelah diangkat menjadi guru P3K harus lebih meningkatkan kualitas dalam mengajar.
Informasi tersebut disambut applause, tangisan dan takbir sebagai rasa syukur para guru honorer.
(Bambang Fouristian)
