spot_img
Senin 30 Januari 2023
spot_img
More

    Kandidat “Belia” Eselon Dua

    BANJAR,FOKUSJabar.id: Sedikitnya 23 orang kandidat lelang jabatan di lingkup Kota Banjar telah mengikuti tahapan seleksi. Dari semua data hanya ada satu dengan pangkat Pembina 4B. Sedangkan sisanya masih di bawah itu.

    Parahnya lagi hasil penilaian semua pangkat 4A dengan raihan nilai tertinggi. Dengan demikian pasti akan menumpuk jabatan eselon dua kedepannya.

    Inisiator Pengembangan Informasi dan Literasi Masyarakat (PILMAS) Dedi Kurniawan menyoroti hal itu. 

    Baca Juga: Lapas Banjar Bagikan Karya WBP untuk Korban Gempa Cianjur

    “Ada kesan memaksakan beberapa di antara kandidat untuk ikut lelang jabatan tersebut,” katanya Selasa (29/11/2022).

    Kandidat jangan jadi lahan korupsi

    Dedi menambahkan dalam beberapa kasus di sejumlah daerah, dalam hal rotasi, mutasi dan promosi jabatan menjadi salah satu lahan basah penguasa untuk melakukan korupsi.

    “Biasanya calon pejabat itu tidak hanya di tuntut untuk loyal namun bisa juga jadi ajang transaksional. Tentunya kami tidak berharap hal itu terjadi di Banjar,” tegasnya.

    Senada dengan Inisiator PILMAS, Ketua PD Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Banjar, Aan Setiana menduga ada agenda tertentu dalam lelang jabatan kali ini. Kata dia, salah satu yang paling mencolok yakni lelang jabatan Kepala BPPKAD.

    “Karena sifatnya strategis idealnya jabatan tersebut tidak boleh kosong. Mending OPD lain saja yang di lelangkan jabatannya. Lantas ada agenda apa itu Sekda dan Walikota?,” katanya.

    Menurutnya sedikitnya ada dua nama pejabat eselon dua yang layak memimpin BPPKAD sekarang ini. Keduanya yakni Sri Sobariah dan  Nurjanah yang mumpuni memimpin.

    Baca Juga: Basarnas Perpanjang Pencarian Korban Gempa Cianjur selama Tiga Hari

    Ia mengaku lebih setuju apabila posisi yang tengah dijabat keduanya itu yang dilelangkan ketimbang BPPKAD.

     Karena secara jenjang karier, lanjutnya, hal itu lebih etis ketimbang dari eselon tiga langsung menjabat Kepala BPPKAD yang hirarki tugas pokok dan fungsinya di atas Dinas biasanya. 

    “Untuk itu kami minta agar DPRD Kota Banjar segera mengantisipasi hal itu. Lebih jauh tindak lanjuti dengan di anulirnya lelang jabatan kali ini. Kami berharap Dewan tong cicing wae. Segera bongkar kondisi tersebut,” tutupnya.

    (Agus/Erwin) 

    Berita Terbaru

    spot_img