JAKARTA,FOKUSJabar.id: Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Minggu (31/10/2022).
Dalam pertemuan itu, Aher yang juga menjabat Wakil Ketua majelis Syuro PKS mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia karena masalah pendidikan.
“Ada 17 persen dari 88 juta kepala keluarga yang masih masuk kelompok prasejahtera. Mengapa ini terjadi, karena salah satunya adalah rendahnya pendidikan. Dari 17 persen tersebut, 50 persen di antaranya lulusan sekolah dasar. Inilah persoalannya,” kata Aher, Selasa (1/11/2022).
BACA JUGA: Kasus Gagal Ginjal Akut PT Afi Pharma Naik Penyidikan
Aher menyebut, salah satu cara meningkatkan SDM Indonesia harus melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Berdasarkan data dari UNESCO, kata Aher, seseorang harus menerima pendidikan minimal hingga tingkat SLTA atau S1.
Menurut WHO, bila indeks pendidikan sudah merata mencapai 0.94, masyarakat di suatu negara bisa mendapat kesejahteraan.
“Apalagi jika ditopang dengan kesehatan dasar yang prima. Di Jawa Barat, posyandu berperan dalam membangun kesehatan dasar. Kita lakukan baik lewat pemerintah melalui APBD maupun melalui relawan-relawan kita di lapangan. Kita menjadi masyarakat sipil yang menjadi mitra negara dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” kata dia, seperti.
Dalam kesempatan itu, Anies menjelaskan masalah utama pendidikan berada pada guru. Menurutnya, mahasiswa yang berprestasi enggan menjadi guru dan memilih profesi lain.
“Padahal sebenarnya mereka ini mau menjadi guru, yang tidak mau adalah menjadi guru seumur hidup. (Maka) kami tawarkan mereka insentif nonmaterial. Kami tidak pernah menawari mereka rupiah, karena mereka pasti akan membandingkannya dengan di kota. Kami tawarkan apakah mereka mau punya bekas yang akan terus diingat seumur hidup oleh anak-anak di pedalaman ini. Sesuatu yang mulia harus diturunkan dengan sesuatu yang rasional,” kata Anies, seperti dilansir IDN.
Anies mengatakan, ada dua pendekatan ketika melakukan aktivitas sosial, yakni program dan gerakan. Sifat program adalah pelakunya hanya terbatas pada mereka yang terlibat di dalamnya, sedangkan gerakan lebih melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
“Hampir semua kegiatan kita bersifat program sehingga orang-orang yang berada di luar program hanya akan menjadi penonton. Republik ini tidak dibangun dengan program, tapi dengan gerakan. Misalnya, saat awal merdeka, ada 95 persen penduduk Indonesia yang buta huruf. Pemerintah lalu membuat gerakan untuk memberantas buta huruf dengan mengajak masyarakat yang bisa membaca untuk mengajar mereka yang buta huruf. Bung Karno tahun 1948 mengajak masyarakat yang melek huruf di alun-alun Yogyakarta untuk mengajar,” ucap Anies Baswedan.
Pendiri Indonesia Mengajar itu menegaskan, gerakan kolaborasi perlu didorong agar mahasiswa atau kelompok manapun terpancing dan ikut memikirkan dunia pendidikan.
“Indonesia Mengajar menawarkan pengalaman baru yang akan didapat oleh mereka yang terlibat. Bukan menceritakan adanya suatu masalah untuk diselesaikan, melainkan apa yang mereka dapatkan jika berpartisipasi dalam gerakan ini,” ujar dia.
Lebih lanjut, Anies menerangkan, apabila hanya membuat program efeknya kecil. Oleh karenanya, dia mengajak semua pihak untuk mau membuat gerakan kolaborasi.
“Kalau hanya program, efek tularnya kecil. Birokrasi terbiasa program, menyusun anggaran sendiri, dan rakyat hanya diminta untuk bayar pajak saja. Begitu birokrasi terlatih untuk berkolaborasi, masyarakat itu datang membawa ide, gagasan, terobosan,” kata dia.
(Agung)
 di DPP Partai Keadilan){kind=link}