TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Permasalahan infrastruktur terutama jalan, dirasakan paling parah oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya saat ini.
Untuk infrastruktur jalan, dari sekitar 1.300 kilometer panjang jalan kabupaten, 30 persennya dalam kondisi rusak berat.
Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran dan rendahnya pendapatan daerah serta kemampuan fiskal yang hanya di angka tiga persen, pemerintah daerah lesu mewujudkan infrastruktur sesuai keinginan rakyat.
BACA JUGA: Perumda Tirta Sukapura Jawab Kesulitan 1.500 Warga Kabupaten Tasikmalaya
Kesulitan tersebut tak berhenti di situ, kini muncul permasalahan baru. Pemerintah pusat telah menghilangkan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan.
“Berat bagi kami jika pemerintah pusat benar-benar menghapus menu DAK untuk infrastruktur. Kami jelas kesulitan untuk mewujudkan program-program pembangunan infrastruktur nanti,” kata Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, Selasa (28/6/2022).
Dia berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi di daerah khususnya Kabupaten Tasikmalaya.
Meskipun kata Ade, permasalahan infrastruktur ini, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di beberapa daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Maka lanjut dia, untuk menjawab persoalan infrastruktur tersebut, pihaknya mencoba melakukan terobosan lain melalui kolaborasi dengan pemerintah desa.
“Kami sedang mencoba godok cara-cara tepat bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan desa agar bisa memanfaatkan potensi, tenaga, kemampuan dan swadaya masyarakat desa, untuk kerja bareng-bareng menanggulangi permasalahan infrastruktur,” tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga tengah berupaya membuat payung hukumnya, agar ketika terjadi kolaborasi nanti, tidak salah di mata aturan.
Hal senada diutarakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Roni A Sahroni. Pemerintah jelas akan kesulitan untuk membangun infrastruktur jika menu DAK dihilang di pusat.
BACA JUGA: Viral Aksi Perundungan Seorang Gadis Belia di Bogor, Netizen Geram
“Paling tidak kita coba melakukan pergeseran anggaran dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU). Sekalipun itu berat juga, karena jelas akan mengganggu pendanaan untuk proyeksi lain,” kata Roni.
Dia juga berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan untuk meniadakan menu DAK untuk infrastruktur.
(Farhan)
