spot_img
Sabtu 27 April 2024
spot_img
More

    HMI Kota Banjar: Setop Hantui Masyarakat dengan Kasus Korupsi

    BANJAR,FOKUSJabar.id: Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar, Budi Nugraha meminta kasus korupsi di Banjar Patroman diusut tuntas. Dia berharap masyarakat tidak lagi dihantui dengan kasus korupsi.

    Budi mengatakan, tanpa sebuah dobrakan, Kota Banjar bisa menjadi compang-camping karena terus menerus digerogoti tindakan korupsi. Hal ini bisa terasa dekat karena masyarakat tidak pernah menyaksikan tindakan yang didambakannya dan terus dihantui kabar terkait kasus korupsi.

    “Saya minta usut tuntas koruptor yang ada di Kota Banjar, beri efek jera bagi para bajingan berseragam itu. Kasian masyarakat,” kata Ketum HMI Kota Banjar saat ditemui, Kamis (10/6/2021).

    HMI Kota Banjar pun mendorong apa yang dilakukan penegak hukum saat ini dalam pengungkapan kasus korupsi. “Beri pelajaran setimpal bagi mereka, jangan sampai masyarakat menderita,” dia menambahkan.

    BACA JUGA: Kejari Kota Banjar Tangani 3 Kasus Dugaan Korupsi

    Untuk itu, lanjut Budi, diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak di Kota Banjar agar praktik-praktik korupsi tidak terjadi lagi.

    “Sudah saatnya Kota Banjar menata ulang pembangunan agar tetap bersih dan tidak ada kegiatan KKN, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan,” kata Budi.

    Berdasarkan informasi yang diterima FOKUSJabar, saat ini banyak dugaan kasus korupsi di Kota Banjar. Setidaknya ada tiga dugaan kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (kejari) Kota Banjar.

    Lembaga penegak hukum tersebut saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi APBD Kota Banjar tahun 2017, penyalahgunaan dana surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) di Kelurahan Mekarsari dan dugaan kasus korupsi terkait PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap).

    Selain itu, penyelidikan dugaan korupsi di Kota Banjar pun tengah dilakukan lembaga di tingkat Nasional yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait dugaan korupsi pada pembangunan infrastruktur di Dinas PUPRKP Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

    (Budiana Martin/Ageng)

    Berita Terbaru

    spot_img