BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) merupakan koalisi independen yang mengembangkan,dan melestarikan Tanah Air Indonesia. KITA juga merupakan gerakan politik kesadaran.
Politik kesadaran ini lebih mengedepankan dialog bersama warga untuk mencari kebenaran, cara bertindaknya pun mencerminkan sifar dan tujuannya, yakni memperjuangkan demokrasi secara demokratis, serta menerapkan Pancasila dengan etika pancasilais.
“KITA bergerak pada sebuah gerakan yang lebih optimistis, memberikan masukan yang lebih konstruktif. Kita ingin mengajak semua kalangan bahwa pandemi ini harus dihadapi bersama,” kata Ketua Badan Kebijakan KITA Mama Imanul Haq di Bandung, Rabu (9/9/2020).
Maman mengatakan bahwa KITA adalah gerakan yang tidak mengandalkan kerumunan kemudian membuat narasi-narasi keputusasaan. Terlebih KITA terdiri dari 17 majelis hikmah, delapan dewan kebijakan dan 19 gugus karsa.
BACA JUGA: Tahun Politik, Ini Pesan Kapolres Ciamis
“Nah anak-anak muda ini yang akan mengolah data isu-isu strategis soal kemiskinan ekstrim, soal gotong royong, serta soal bagaimana Indonesia ke depan. Mereka terus bergerak dan melakukan rapt-rapat ‘Reboan’ secara rutin,” kata dia.
KITA pun, kata dia, bergerak dengan sebuah ide gagasan dan pemikiran positif tentang Indonesia. Kemudian disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan materi terkait lembaga dan tentunya masyarakat.
Sementara itu, Ketua Majelis Hikmah KITA Taufik Rahzen mengatakan, masa pandemi ini telah membuat tatanan masyarakat berubah mendalam. Normalitas baru membutuhkan moralitas baru.
“Masyarakat baru memerlukan etika yang baru, baik dalam kehidupan sosial maupun praktik politik,” kata Taufik.
Pada saat menjaga jarak fisik menjadi aturan sehari-hari, kata dia, maka kerapatan batin para warga menjadi syarat kehidupan baru. Kerapatan batin ini yang sering KITA sebut sebagai ikatan batin.
“Pada dasarnya KITA ini bergerak di ranah politik kesadaran dan bukan kesadaran politik. Karena itu KITA lebih mementingkan aspek kesadaran, solidaritas dan perdatuan. Sedangkan kesadaran politik lebih mementingkan kekuasaan dan identitas kelompok,” kata dia.
(Yusuf Mugni/Olin)
