JAKARTA,FOKUSJabar.id: Pemberian gelar Doktor HC (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat penolakan dari aliansi dosen. Beberapa alasan pun disampaikan Aliansi Dosen UNJ mendasari penolakan tersebut.
Dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir kompas.com, ada tiga alasan penolakan pemberian gelar yang rencananya disampaikan Oktober 2020 mendatang.
Pertama, Aliansi Dosen UNJ menilai pemberian gelar Doktor HC bagi tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi. Bahkan pemberian gelar tersebut pun dinilai tidak memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pengetahuan dan kampus.
“Praktik pemberian gelar kehormatan selama ini cenderung bermuatan politik dan bersifat transaksional,” tulis keterangan pers tersebut, Jumat (4/9/2020).
BACA JUGA: Ingin Dapat Paket Internet Gratis Kemdikbud, Ini Caranya
Alasan kedua, usulan pemberian gelar Doktor HC kepada pejabat negara dinilai kontraproduktif terhadap upaya memulihkan nama baik institusi UNJ. Pasalnya, beberapa kali UNJ mendapat sorotan negatif atas beberapa peristiwa yang dinilai mencederai kehormatan kampus.
Seperti peristiwa operasi tangkap tangan terkait dugaan pemberian THR oleh pihak Rektorat kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Dalam konteks demikian, pemberian gelar doktor honoris causa ini menjadi rentan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berujung penyalahgunaan kekuasaan,” Aliansi Dosen UNJ menambahkan dalam keterangannya.
Lalu alasan ketiga terkait kepada pemikiran Ma’ruf Amin tentang negara kesepakatan patut dipertanyakan. Selain ide tidak orisinal karena telah dikemukakan para pemikir klasik sejak abad ke-17 melalui teori kontrak sosial, tidak ada indikator jelas bagaimana ide tersebut dikemukakan Ma’ruf Amin baik dalam bentuk karya akademik atau lainnya.
“Seperti diungkap sejumlah karya akademik, rekam jejak Ma’ruf Amin yang berkontribusi dalam politisasi identitas Islam dalam kompetisi kekuasaan seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 justru bertentangan dengan ide negara kesepakatan,” kata aliansi tersebut.
Aliansi Dosen UNJ pun menolak pemberian gelar serupa kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka menilai, tidak ada argumen akademik yang memperkuat pemberian gelar tersebut selain Erick Thohir seorang Menteri BUMN.
“Ini berbahaya bagi otonomi universitas dan kebebasan akademik. Untuk itu, Aliansi Dosen UNJ mendesak agar membatalkan rencana pemberian gelar kehormatan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk kebebasan akademik,” ujar aliansi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari UNJ terkait pemikiran dan pandangannya soal Islam dalam kehidupan bernegara.
Rektor UNJ Komarudin menyebut, rencana pemberian gelar Doktor HC untuk Wapres sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat pimpinan dan dijadwalkan penyerahannya pada Oktober.
(Ageng)
