TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Seleksi calon Dewan Komisaris dua BUMD perbankan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menyita perhatian publik.
Sejumlah figur dengan latar belakang berbeda, mulai dari mantan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, mantan direktur BUMD, politisi hingga akademisi.
Ikut meramaikan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang di gelar di Kantor Pusat PT BPR Artha Galunggung, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: Makin Sengit, 6 Kandidat Calon Komisaris BPR Tasikmalaya Jalani Psikotes
Keterlibatan sejumlah tokoh tersebut di nilai menjadi gambaran bahwa proses seleksi di lakukan secara terbuka dan profesional. Untuk mencari figur terbaik yang akan memimpin BUMD perbankan daerah menjelang agenda konsolidasi tiga bank daerah pada 2027 mendatang.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim menilai keterbukaan proses seleksi sejak awal menjadi sinyal positif. Bagi upaya pembenahan tata kelola BUMD di Kabupaten Tasikmalaya.
“Saya tadi melihat ada mantan Pjs Bupati Tasikmalaya tahun 2024, mantan direktur perusahaan daerah, politisi, juga akademisi. Ini menunjukkan pemerintah memberikan ruang terbuka dan memiliki banyak pilihan figur profesional. Untuk dipilih menjadi yang terbaik,” kata Hidayat seusai menghadiri pembukaan UKK.
Pondasi Awal Reformasi BUMD
Menurut Ketua Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini, proses seleksi yang di lakukan saat ini. Bukan sekadar mencari komisaris atau direksi baru. Melainkan menjadi pondasi awal reformasi BUMD agar lebih sehat, profesional, dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
Ia menegaskan, keberadaan direksi dan komisaris baru nantinya di harapkan mampu memperkuat peran lembaga keuangan daerah. Di tengah maraknya praktik “bank emok” yang selama ini membebani masyarakat kecil.
“Hari ini masyarakat banyak berbicara soal bank emok. Maka kehadiran komisaris dan direksi baru ini harus menjadi solusi agar pemerintah hadir menopang lembaga keuangan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hidayat, orientasi pengelolaan BUMD ke depan tidak boleh semata-mata mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi juga harus memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Mindset-nya jangan hanya PAD, tapi bagaimana kontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.
Ia juga menilai tahapan seleksi yang kini berlangsung merupakan bagian penting dari persiapan menghadapi konsolidasi tiga bank daerah. Yakni Bank Artha Galunggung, Bank CiJ, dan Bank Artha Sukapura.
“Ini pondasi pembenahan awal. Siapa pun yang terpilih nanti harus mampu menjadi landasan take off BUMD agar benar-benar profesional. Sesuai amanat undang-undang dan ketentuan OJK,” ujar Hidayat yang juga Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya.
Konsolidasi 3 Bank
Menurutnya, proses seleksi saat ini bukan di lakukan secara asal-asalan karena melibatkan lembaga independen. Profesional, tenaga ahli, hingga akademisi dalam tahapan UKK.
Baca Juga: Begini Sikap Komisi 2 Terhadap Pansel Calon Komisaris BPR Tasikmalaya
Hidayat menambahkan, setelah merger atau konsolidasi tiga bank daerah rampung pada 2027. Pemerintah kemungkinan akan kembali melakukan seleksi dengan mekanisme yang lebih ketat.
“Pasca konsolidasi nanti tentu akan ada seleksi ulang yang lebih ketat lagi. Karena yang di butuhkan bukan hanya direksi dan komisaris profesional. Tetapi juga kesiapan SDM dan tata kelola yang benar-benar matang,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak enam kandidat calon Dewan Komisaris mengikuti psikotes dan tahapan UKK yang di gelar panitia seleksi BUMD Kabupaten Tasikmalaya.
(Farhan K)
 Bupati, mantan direktur BUMD, politisi hingga akademisi.){kind=link}