spot_img
Minggu 19 Mei 2024
spot_img
More

    Iwappa Wanaraja “Tantang” DPRD Garut Sisihkan Gaji-nya untuk Warga Terdampak Covid-19

    GARUT, FOKUSJabar.id: Ketua Ikatan Warga Pedagang Pasar (Iwappa) Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ali Nurdin (Bos Ceceng) menilai, kebijakan Bupati, Rudy Gunawan menggelontorkan anggaran Rp10 milyar untuk melunasi utang warga ke Bank Emok merupakan solusi cerdas ditengah keterpurukan ekonomi dampak dari wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

    Pihaknya Iwappa bersama para Pedagang Pasar Wanaraja khususnya mendukung sekaligus mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Rudy Gunawan. Bagaimana tidak, keputusan tersebut langkah nyata (konkret) yang sangat membantu para pelaku usaha di pasar tradisional.

    “Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata bukan cuap-cuap tanpa memberikan solusi dan realisasi,”kata dia yang juga Bendahara DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Garut, Jumat (10/4/2020).

    “Saya heran, ada beberapa anggota DPRD yang mengkritisi keputusan Bupati untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat,” sambungnya kepada FOKUSJabar.id.

    Seharusnya anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat mendorong semua kebijakan Bupati yang berniat baik ingin membantu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi masyarakat.

    Baca Juga: Soal PSBB, Oded Harus Koordinasi Dulu Ke Gubernur Jabar

    Kata Bos Ceceng, memutus mata rantai dan dampak ekonomi dari penyebaran Covid-19 merupakan tanggungjawab pemerintah.

    “DPRD kan bagian dari pemerintah. Kenapa masih mengkritisi keputusan Pak Bupati yang sudah jelas ingin membantu masyarakat. Beranikah mereka menyisihkan sebagian gaji-nya untuk membantu warga yang tengah kesulitan ekonomi?,” tantang dia.

    Menurut dia, setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra. Hanya saja, ketika kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat kenapa harus dipermasalahkan. Jika terdapat prosedur yang kurang tepat, DPRD dan Bupati duduk bersama untuk membenahinya. Setelah itu awasi penyalurannya agar tepat sasaran.

    “Jika ada prosedur yang kurang tepat, eksekutif dan legislatif duduk bersama. Lalu awasi penyalurannya,” pungkasnya.

    (Andian/Bam’s)

    Berita Terbaru

    spot_img