BANDUNG, FOKUSJabar.id: Virus Corona di Tiongkok mempengaruhi berbagai bidang usaha. Termasuk usaha logistik yang terkena dampak hingga 30 persen.
Hal tersebut karena ada pembatasan ekspor/impor Tiongkok – Indonesia. Maka tak heran belakangan ini usaha logistik menurun drastis.
Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jabar, Wayan Wadhana mengatakan, saat ini para pelaku jasa pengiriman memilih fokus mengoptimalkan pengiriman logistik di pasar domestik agar bisnis bisa tetap bertahan.
Dampak Virus Corona kata dia, berimbas langsung ke Indonesia karena banyak barang di Indonesia yang berasal dari Negeri Tirai Bambu. Mulai dari pakaian, gadget, barang rumah tangga dan alat perlengkapan lainnya.
Selain barang jadi, impor dari China juga meliputi barang setengah jadi yang kemudian diolah di Indonesia.
“Pengiriman logistik banyak yang barangnya berasal dari China, sehingga dampaknya langsung dirasakan Indonesia,” ucapnya dalam acara Musyawarah Wilayah Hotel Intercontinental, Bandung, Rabu (19/2/2020).
Selain itu, diluar dari kasus Virus Corono yang dampaknya luas, usaha logistik secara global memang sedang mengalami menurunan karena berbagai faktor.
Wayan menjelaskan, untuk menangani lemahnya usaha logstik pemerintah menciptakan ekosistem ekonomi bisnis logistik yang lebih sehat dengan cara melarang BUMN atau perusahaan skala besar bermain di sektor retail.
“BUMN janganlah bermain di retail, nantinya akan timbul hukum rimba dan akan saling makan satu sama lain,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan para pelaku karena bisnis logistik tergolong sektor padat karya. Sebagai gambaran, terdapat 130 perusahaan logistik di Jawa Barat.
Para pelaku juga berharap dilibatkan dalam perencanaan agar hasil pembangunan bisa dirasakan lebih optimal.
“Jika bisnis logistik mati maka sekitar 10 ribu sampai 20 ribu karyawan akan terancam kehilangan pekerjaan,” ucap dia.
Selain itu Wayan berharap, agar pemeritah membuat payung hukum hingga turunannya untuk mengatur bisnis logistik ini, “kendalanya adalah payung hukum yang harus mengatur usaha kami, sekarang hanya aturan badan usaha saja tidak ada aturan yang sepesifik,” tuturnya.
(AS)
