spot_img
Sabtu 27 April 2024
spot_img
More

    Menteri PUPR Serius Tangani Banjir di Jabar

    BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono gelar rapat rencana aksi 2020 bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Rapat tersebut membahas terkiat penanganan sungai di Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/2020).

    Hadir juga pada kesempatan itu, Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, Wakil Bupati Subang, Agus Maskur dan Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhary.

    Basoeki mengatakan, dalam rapat tersebut menitikberatkan pada pembahasan bagaimana penanganan banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

    Khusunya untuk banjir di Citarum, pihaknya sukses mengendalikan banjir di Kabupaten Bandung dengan adanya terowongan Nanjung Curug Jompong.

    ” Kemudian ada beberapa pekerjaan seperti sodetan Cisangkuy untuk mengarahkan aliran sungai ke Citarum dan ini juga ada langkah untuk menyempurnakan agar kawasan langganan banjir benar-benar terbebas dari banjir,” katanya.

    Lebih lanjut Basoeki menjelaskan, pihaknya harus mengarahkan aliran Citarum benar-benar sampai hilir.

    ” Mudah-mudahan tahun ini perencanaanya bisa sudah selesai dan tahun 2021 dibangun untuk konstruksinya,” ucap Basoeki.

    Menurut Basoeki, pihaknya menargetkan tahun 2023 sejumlah projek yang akan dikerjakan termasuk di beberapa kabupaten seperti Karawang, Bekasi dan Bogor bisa selesai.

    ” Sehingga tahun 2024 targetnya sudah tidak ada banjir lagi karena aliran air sudah diarahkan seluruhnya,” ucapnya.

    Sementara itu terkait anggaran yang dikucurkan pemerintah, Basoeki mengatakan, dana yang dikeluarkan mencapai Rp800 milyar hingga Rp1 Trilyun.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, rencana aksi dengan Kementerian PUPR akan dikebut tahun 2020. Tentunya dalam hal ini komitmen pemerintah pusat sangat kuat.

    ” Karena ini instruksi dari Pak Presiden untuk dikebut tahun 2020, maka ketanggapan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus diselaraskan,” ucap Emil.

    (AS)

    Berita Terbaru

    spot_img