JAKARTA, FOKUSJabar.id: Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menolak rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan dalam .
Jokowi menyebut pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Baca Juga: Maju di Pilkada Tasikmalaya, ARM Tidak Mencari Kekayaan
Jokowi mengatakan sejak awal sudah meminta agar amendemen UUD 1945 yang akan dilakukan fokus saja pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, kata Jokowi, rencana amendemen itu kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut muncul usulan presiden kembali dipilih MPR. Kemudian muncul wacana masa jabatan menjadi tiga periode. Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan delapan tahun dengan satu periode jabatan.
“Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNN.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani membeberkan wacana-wacana yang mengemuka di tengah rencana amendemen UUD 1945. Penambahan masa presiden termasuk salah satu wacana terkait amendemen UUD 1945.
“Kalau dulu [ketentuannya] ‘dapat dipilih kembali’ itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan. Kalau [wacana] ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali. Ya itu kan baru sebuah wacana ya,” kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
(agung)
