BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir saat sidang paripurna, Jumat (15/11/2019).
Paripurna yang salah satunya membahas rancangan APBD 2020 itu hanya dihadiri beberapa kepala OPD beserta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) dan penjabat Sekda Jabar Daud Achmad.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB Yuningsih menyayangkan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir.
“Di forum paripurna ini kepala OPD sangat tidak kompak,” kata Yuningsih dalam sidang tersebut.
Padahal, menurut dia, sidang paripurna ini digelar untuk membahas kebutuhan program kerja di masing-masing OPD. Terlebih, nantinya para kepala dinaslah yang sepenuhnya akan menggunakan alokasi anggaran yang telah disepakati.
“Karena beliau-beliau ini pengguna anggaran,” kata dia.
Dia menyebut ketidakhadiran Kadis Perindustrian dan Perdagangan, padahal dalam paripurna saat ini dibahas rancangan Perda tentang pasar.
“Ini mana kepala OPD dari dinas perdagangan? Ke depan kami tak pernah mau melihat seperti ini,” kata dia.
Yuningsih pun menduga hal ini terjadi akibat penempatan kepala OPD yang tidak tepat. “Apakah beliau (kepala OPD) tak sesuai ditempatkan jadi kepala OPD?” kata dia.
Dia meminta Emil berikap tegas agar kehadiran di sidang paripurna berikutnya menjadi perhatian setiap kepala OPD.
Hal serupa disampaikan anggota DPRD Jabar fraksi Demokrat Irfan Suryanagara. Dia menyayangkan tradisi positif selama ini dengan banyaknya kepala OPD yang menghadiri sidang paripurna.
“Tetapi itu hilang. Ke mana OPD ini?” kata Irfan.
Dia khawatir ini menjadi pertanda bahwa banyak kepala OPD yang sudah tidak lagi mematuhi instruksi Gubernur.
“Saya takut perintah Gubernur sudah tidak matih (diperhatikan) lagi ke OPD,” kata dia.
Masih dalam sidang paripurna, Emil menjawab keluhan anggota dewan tersebut. Emil pun mengaku kecewa dengan ketidakhadiran bawahannya itu. Apalagi, kata dia, sudah berkali-kali mengingatkan agar OPD turut hadir dalam sidang paripurna DPRD.
“Saya sangat kecewa. Sudah tiga kali saya tegur, selalu hadirnya sedikit,” kata Emil.
Padahal, Emil mengaku sudah menerapkan aturan tegas karena ini menyangkut kedisiplinan.
“Kami ada TPP, nanti ada peraturan baru tentang kedisiplinan PNS,” kata dia.
Dalam aturan itu, menurut dia, setiap ASN yang tidak mematuhi instruksi akan menerima risiko berupa pengurangan TPP. Ada poin instruksi pimpinan, berpengaruh ke pendapatan.
“Pengurangan TPP sambil tidak boleh lagi mengulangi lagi,” kata dia.
Menurut dia, kepala OPD selalu beralasan sedang dinas luar kota sehingga tidak bisa hadir di agenda tersebut.
“Ini sudah berkali-kali saya tegur. Mereka beralasan dinas di luar,” kata dia
(LIN)
