GARUT,FOKUSJabar.id: Agar tugas dan fungsi Badan Kehormatan (BK) dapat berjalan dengan baik, maka DPRD harus memiliki acuan teknis tentang Kode Etik dan Tata Beracara, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No23 tahun 2014 dan PP No12 tahun 2018.
Atas dasar tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kabupaten Garut, Asep Berlian mendesak pimpinan DPRD segera menerbitkan Kode Etik dan Tata Beracara.
Menurut Ketua LSM Gempita, membuat tata beracara di dalam kode etik kedewanan merupakan hal yang sangat penting sebagai aturan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti setiap aduan yang diterima BK.
“ Bagaimana bisa melaksanakan sekaligus menindak pengaduan jika tidak ada Tata Beracara. Untuk itu, kami desak pimpinan DPRD Garut segera menerbitkannya,” tegas Asep Berlian kepada FOKUSJabar.id, Selasa (29/10/2019).
Baca Juga: Ledakan Lebanon, 78 Orang Tewas Dan 4 Ribu Warga Luka-Luka
Kode Etik tanpa memiliki Tata Beracara, kata Asep, itu sia-sia. Hal tersebut bisa dibuktikan, banyak BK yang tidak bisa memproses kasus-kasus (aduan) terhadap etika kedewanan.
“ BK tidak bisa memproses aduan karena tidak adanya aturan untuk melakukan penindakan maupun pencegahan. Jadi, Tata Beracara cukup urgent dan harus ada dalam pengaturan kode etik kedewanan,” kata Ketua LSM Gempita.
Terlebih, BK dalam UU disebutkan sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap. Oleh karena itu, keberadaanya sama penting dengan AKD yang lainnya. Namun, fungsi, tugas dan wewenangnya berbeda. Yakni, menjaga kehormatan, citra serta kredibilitas DPRD.
Dihubungi terpisah, Ketua BK DPRD Garut, Dadang Sudrajat menegaskan, draft peraturan Kode Etik dan Tata Beracara masih dalam tahap penyusunan.
“ Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, draft Kode Etik dan Tata Beracara sudah rampung,” singkat Dadang yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Garut.
(Andian/Bam’s)
