BANDUNG, FOKUSJabar.id : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat diharap untuk memundurkan waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018 serta Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2018 usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018-2022, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Tak hanya itu, KONI Jabar diminta untuk konsisten dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2016 di Karawang terkait pelaksanana Musorprov.
Ketua Umum menuturkan, berdasarkan pertemuan insan olahraga dengan Gubernur terpilih, Ridwan Kamil yang difasilitasi tim transisi (tim optimalisasi dan sinkronisai, TOS), mengemuka terkait adanya pelanggaran etika terkait komuniksi dengan pihak pemerintah. Terutama, KONI Jabar sendiri belum melakukan komunikasi dengan Gubernur Jabar terpilih.
“Beliau (Ridwan Kamil) menyarankan untuk tidak menghadiri dan kami akan diskusikan dengan teman-teman KONI Kota/Kabupaten maupun Pengprov Cabang Olahraga untuk menyikapi apa yang beliau sampaikan terkait RAT dan Musorprov. Intinya, Gubernur Jabar terpilih menyarankan, istilah, diboikot karena melanggar regulasi dan melanggar etika,” ujar Amri.
Untuk itu, pihaknya berharap permasalahan ini bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan RAT 2018 digelar tanggal 5 September mendatang. Dengan demikian, pihak KONI Kota/Kabupaten, pengurus provinsi cabang olahraga, dan badan fungsional memiliki ketetapan pasti terkait dua agenda olahraga tersebut.
“Sehingga kami tidak ada kekhawatiran, tidak perlu lagi berdebat, apakah hadir atau tidak di RAT, diundur atau seperti apa. Kalau harapan kami, diundur saja dulu dan dilaksanakan setelah Gubernur Jabar terpilih dilantik. Apalagi di bulan Oktober 2018 akan ada Porda XIII Jabar, jadi KONI Jabar lebih baik fokus saja dulu ke agenda itu,” terangnya.
Amri menambahkan, pertemuan dengan Gubernur Jabar terpilih tersebut tidak membahas terkait pendukungan kepada salah satu calon Ketua Umum KONI Jabar kedepan. Pertemuan lebih menekankan kepada aturan-aturan serta etika yang harus ditempuh oleh KONI Jabar dalam menggelar RAT maupun Musorprov 2018.
“Dari sisi aturan, Ketua Umum KONI Jabar kedepan harus sesuai dengan apa yang diamanatkan di UU SKN maupun aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah. Selain itu, sebaiknya Ketua Umum KONI Jabar kedepan itu mendapat dukungan dari pemerintahan. Seperti apa yang disampaikan oleh KONI Jabar saat melantik kami sebagai pengurus KONI Kota Depok. Jadi untuk Ketua Umum KONI Jabar kedepan, buat kami tidak masalah mau siapapun juga asal sesuai aturan dan mendapat dukungan penuh pemerintah karena ini kaitannya dengan anggaran, komunikasi, dan sinergi kedepan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Harian Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia (Bapopsi) Jabar, Nandang Saptari. Pihaknya menegaskan, siapapun memiliki hak untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Jabar dengan catatan tidak melanggar aturan dan regulasi yang berlaku. Dan regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) serta PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
“Jika tidak sesuai aturan apalagi menyinggung kepala daerah yang berwenang, kami takut berdampak terhadap bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan pengelolaan di KONI Jabar akan terganggu. Jadi alangkah bijaknya jika KONI Jabar bisa membina hubungan baik dengan gubernur terpilih. Izin atau sowan dulu lah ihwal rencana pelaksanaan RAT atau musorprov ini. Itu yang menjadi ketersinggungan beliau (Ridwan Kamil). Jadi, kita tunggu bagaimana penyelesaian dari Gubernur Terpilih terkait masalah ini,” tegas Nandang.
Sementara Ketua Pengprov PBVSI Jabar, H MQ Iswara menuturkan, berdasarkan surat edaran Mendagri, Pemerintah Daerah (pemda) memiliki kewenangan untuk tidak memberikan anggaran jika terdapat pelanggaran aturan. Untuk itu, kita dari pihak cabang olahraga, KONI Kota/Kabupaten dan Badan Fungsional menginginkan pengelolaan keolahragaan di Jabar ini bisa sesuai aturan dan kembali ke trek yantg benar.
“Tidak ada ambisi dari kita semua yang berkumpul disini untuk mencalonkan diri atau mendukung salah satu calon sebagai Ketua Umum KONI Jabar kedepan. Kita hanya ingin mengembalikan pengelolaan olahraga di Jabar ini kepada trek yang benar. Apalagi tugas kedepan akan semakibn berat untuk mempertahankan gelar juara umum PON di Papua pada tahun 2020 mendatang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, KONI Jabar berencana menggelar pelaksanaan RAT 2018 pada 5 September dan Musorprov KONI Jabar pada 12-14 September 2018 di Hotel Grand Aquila, Kota Bandung. Sementara itu, pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih sendiri rencananya akan digelar pada 17 September 2018.
(ageng/dar)
