spot_imgspot_img
Senin 30 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 96

Pemkot Bandung Percepat Pengolahan Sampah Mandiri Hingga 500 Ton Per Hari

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Ilustrasi WEB (Freepik)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kota Bandung menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan sampah harian. Lonjakan limbah rumah tangga yang tidak sebanding dengan kapasitas pembuangan akhir mendorong pemerintah kota mempercepat penguatan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi dan partisipasi warga.

Setiap hari, Kota Bandung memproduksi sekitar 1.500 ton sampah. Pembatasan pengiriman ke TPA Sarimukti memaksa pemerintah kota mengolah sampah secara mandiri dalam jumlah lebih besar. Saat ini, kapasitas pengolahan baru mencapai sekitar 300 ton per hari, sehingga masih tersisa kurang lebih 200 ton sampah yang membutuhkan penanganan cepat melalui skema terpadu.

Baca Juga: Lebih dari 31 Ribu ASN Ikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu di Jabar

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan. Pemerintah kota memilih memadukan berbagai metode pengolahan, terutama untuk sampah organik yang volumenya paling dominan.

“Tidak mungkin satu teknologi mampu menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami menerapkan berbagai pendekatan, khususnya untuk sampah organik,” ujar Farhan.

Regulasi Diperkuat, Infrastruktur Digenjot

Pemerintah Kota Bandung memulai penguatan pengelolaan sampah dari pembenahan regulasi dan kebijakan daerah sebagai landasan sistem pengolahan terpadu. Di sisi lain, pemerintah juga memperluas pembangunan infrastruktur pengolahan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kebersihan agar sistem berjalan lebih efektif.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu pilar utama. Model ini terlihat pada TPS 3R Rakomala yang dikelola langsung oleh kelompok warga. Pendekatan tersebut dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Namun hingga kini, baru sekitar 30 persen RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan sampah mandiri. Total pengolahan masih berada di bawah 40 ton per hari, jauh dari target 500 ton sampah yang harus tertangani di dalam kota.

Gaslah, Kang Pisman, hingga Buruan Sae

Untuk mempercepat pengelolaan dari tingkat rumah tangga, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah. Program ini menempatkan petugas pemilah sampah di setiap RW untuk mengedukasi warga agar memilah sampah sejak dari sumbernya.

Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) juga terus menguat. Inisiatif ini berjalan seiring dengan pengembangan urban farming melalui Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Pemerintah membangun rantai ekonomi sirkular dengan mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung pertanian perkotaan.

“Inilah strategi utama kami tahun ini. Sampah harus selesai dari hulunya,” tegas Farhan.

Selain itu, pemerintah kota mulai menerapkan teknologi bioaktivator untuk mempercepat proses penguraian sampah organik. Farhan menyebut teknologi ini mampu mengurangi bau dan populasi lalat, meski masih berada pada tahap uji coba.

Target 500 Ton, Partisipasi Warga Jadi Kunci

Pemkot Bandung menargetkan pengolahan 500 ton sampah di dalam kota dapat tercapai paling lambat akhir semester pertama tahun ini. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah tetap berjalan, namun pemerintah menempatkan pendekatan persuasif dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai strategi utama.

“Karena sampah di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita pula yang harus bertanggung jawab,” ujar Farhan.

Pemerintah berharap kesadaran kolektif warga menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan sampah jangka panjang yang berkelanjutan.

(Jingga Sonjaya)

Anggaran Dipangkas, Wakil Wali Kota Tasikmalya Akui Mental Pejabat Daerah Ikut Terguncang

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Wakil Wali Kota Tasikmalaya DIcky Chandra saat mendalang dalam kegiatn Musrenbang Sektoral Disporabudpar di Gedung Creative Center (GCC)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat mulai memberi tekanan serius bagi Kota Tasikmalaya. Dampaknya tidak hanya mengancam realisasi program hasil Musrenbang, tetapi juga memengaruhi kondisi mental para pejabat daerah.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandranegara, mengungkapkan pemangkasan anggaran memicu stres di kalangan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah kepala OPD bahkan datang langsung kepadanya untuk menyampaikan kegelisahan tersebut.

Baca Juga: Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya

“Mereka tidak mengadu ke wali kota, justru datang ke saya. Tekanan ini nyata akibat kebijakan efisiensi anggaran,” katanya usai menghadiri Musrenbang Sektoral Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya di Gedung Creative Center Dadaha, Senin (23/2/2026).

Ia enggan menyebut OPD yang mengalami tekanan tersebut. Namun, Ia menilai kondisi itu menunjukkan betapa beratnya dampak pengetatan anggaran bagi roda pemerintahan daerah. Meski demikian, ia menyebut Disporabudpar sebagai salah satu perangkat daerah yang relatif mampu bertahan karena lebih lincah mencari dukungan di luar APBD.

Efisiensi Mulai dari Pimpinan

Di tengah situasi tersebut, Ia berencana berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi anggaran Kota Tasikmalaya di tingkat kementerian. Ia menegaskan komitmennya memberi contoh langsung dalam menerapkan efisiensi.

“Efisiensi harus mulai dari pemimpin. Saya ke Jakarta tidak memakai anggaran negara, tidak menginap di hotel dengan uang rakyat. Saya tinggal di rumah biasa, bahkan makan pun Komeng yang nraktir,” ujarnya.

Menurutnya, pejabat daerah perlu mengubah pola pikir dan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Kreativitas serta jejaring menjadi kunci agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Disporabudpar Jadi Model Bertahan

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyana, menegaskan bahwa efisiensi tidak harus menghentikan program kerja. Pihaknya memilih menggandeng sponsor dan pihak swasta agar kegiatan tetap terlaksana.

“Efisiensi bukan penghalang. Kami justru aktif mencari peluang melalui kolaborasi dan sponsor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi OPD lain,” kata Dedi.

Di saat sejumlah daerah di Indonesia mulai menempuh jalan pinjaman untuk menutup kebutuhan anggaran, Ia mengklaim Kota Tasikmalaya masih mampu bertahan tanpa langkah tersebut.

“Kami termasuk yang masih survive dan belum meminjam. Apapun kebijakan pusat, akan tetap kami perjuangkan agar porsi anggaran untuk masyarakat Tasikmalaya bisa lebih besar,” pungkasnya.

(Abdul)

Lebih dari 31 Ribu ASN Ikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu di Jabar

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Lebih dari 31 Ribu ASN Ikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu di Jabar (WEB)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menguatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi berkelanjutan. Pembangunan daerah kini tidak lagi bertumpu pada infrastruktur semata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar layanan publik semakin adaptif terhadap tuntutan masyarakat modern.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Penilaian Lembaga Administrasi Negara mencatat indeks profesionalitas ASN Jawa Barat pada aspek kompetensi mencapai 37,11 persen dari skor maksimal 40 persen. Capaian ini menempatkan kualitas SDM birokrasi Jawa Barat pada level yang relatif matang dan kompetitif.

Baca Juga: Sebanyak 96 Kandidat Berebut Kursi Dirut PDAM Kota Bandung

Salah satu strategi kunci peningkatan kapasitas aparatur berjalan melalui implementasi Jabar Corporate University. Ekosistem pembelajaran terpadu ini tidak hanya menyediakan pelatihan formal, tetapi juga mendorong budaya belajar mandiri dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah.

Sepanjang 2025, partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi tercatat cukup masif. Dalam Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BPSDM Jabar 2026, Jumat (20/2/2026), Ika Mardiah menyampaikan bahwa lebih dari 31.000 ASN Pemprov Jabar telah mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis sistem terpadu Jabar Corporate University.

Program ini berperan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem pembelajaran organisasi yang modern. ASN tidak hanya belajar melalui kelas pelatihan, tetapi juga lewat platform digital, mentoring, serta kolaborasi kerja lintas unit.

Kualitas SDM Birokrasi Jadi Fondasi Utama

Pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas SDM birokrasi menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ASN diharapkan mampu melampaui peran administratif dan tampil sebagai agen inovasi dalam pelayanan publik.

Sekretariat daerah menegaskan, target pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa birokrasi yang unggul. Karena itu, ASN dituntut memiliki pola pikir terbuka terhadap teknologi serta inovasi layanan.

Untuk memperkuat strategi tersebut, pemerintah berencana memetakan kompetensi sekitar 50.000 ASN melalui sistem asesmen terintegrasi. Langkah ini bertujuan agar pengembangan kapasitas aparatur lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Model Corporate University di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini berada pada tingkat kematangan Advanced. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran telah menyatu dengan budaya kerja birokrasi.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara, Erna Irawati, menegaskan bahwa Corporate University harus melekat sebagai ekosistem pembelajaran organisasi. Dengan budaya belajar yang kuat, harapannya kinerja birokrasi terus meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(Jingga Sonjaya)

Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Awal pekan di Kota Tasikmalaya menghadirkan cerita berbeda. Deru motor gede berpadu dengan semangat pengabdian Tentara Nasional Indonesia, menciptakan kolaborasi sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Senin (23/2/2026), Taman Kota Tasikmalaya yang biasanya tenang berubah menjadi pusat kegiatan kemanusiaan. Meski hujan turun sejak pagi, agenda HDCI Tasik Berbagi 2026 tetap berjalan dan membuktikan bahwa empati tidak mengenal cuaca.

Baca Juga: Wayang Warnai Musrenbang Tasikmalaya, Budaya Jadi Arah Baru Pembangunan

Di tengah kegiatan, Komandan Kodim 0612/Tasikmalaya, M Imvan Ibrahim, hadir langsung menyapa warga. Kehadirannya menegaskan bahwa sinergi antara aparat TNI dan komunitas hobi mampu melahirkan aksi sosial yang memberi dampak nyata.

Lebih dari Sekadar Touring

Kolaborasi antara Kodim 0612/Tasikmalaya dan Harley Davidson Club Indonesia Tasikmalaya tidak berhenti pada konvoi motor. Keduanya memusatkan kegiatan pada pembagian ribuan paket makanan bagi warga yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Letkol Czi M. Imvan Ibrahim menegaskan bahwa ukuran kekuatan sebuah organisasi terletak pada manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat.

“Organisasi yang kuat bukan hanya solid di internal, tetapi juga hadir memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Hari ini kita menyaksikan sinergi nyata antara TNI, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.

Menepis Stigma, Menebar Kepedulian

Ketua HDCI Tasikmalaya, M Rizqy Muyassar Suganda, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang komunitasnya. Bagi HDCI, motor besar bukan semata simbol perjalanan jauh, tetapi juga lambang gerak cepat dalam aksi kemanusiaan.

Deretan motor Harley-Davidson yang gagah berdampingan dengan anggota TNI berseragam loreng menarik perhatian warga. Di bawah rintik hujan, mereka bersama-sama membagikan makanan tanpa sekat.

“Kegiatan ini ingin menghapus stigma bahwa komunitas eksklusif hanya peduli pada kelompoknya sendiri,” kata Rizqy.

Hujan Jadi Penguat Solidaritas

Payung warna-warni milik warga menyatu dengan semangat para relawan. Di balik helm, jaket kulit, dan seragam loreng, tumbuh kepedulian yang sama untuk saling berbagi.

Aksi sosial ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas elemen menjadi kunci membangun daerah yang harmonis. Ketika kepedulian menjadi bahan bakar utama, setiap perjalanan sejauh apa pun akan selalu bermakna.

(Abdul)

Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif

0
Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif
Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif

BANDUNG,FOKUSJabar.id: bank bjb terus menghadirkan berbagai program menarik bagi nasabah sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan perbankan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Melalui berbagai inisiatif strategis, bank bjb berupaya memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, sekaligus membuka peluang bagi nasabah untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal.

Salah satu program yang dihadirkan adalah Giro Surplus, solusi perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan dana bisnis secara lebih efisien. Program ini memberikan kesempatan bagi nasabah giro non perorangan untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki, tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Dalam dunia usaha yang dinamis, pengaturan keuangan yang tertata menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, Giro Surplus hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.  Melalui program ini, nasabah dapat menempatkan dana dengan skema tertentu untuk memperoleh reward yang kompetitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana yang terencana membantu perusahaan menyusun strategi keuangan secara lebih sistematis. Melalui Giro Surplus, nasabah memiliki opsi untuk mengatur likuiditas dengan lebih fleksibel sesuai dinamika operasional usaha.

Nasabah dapat memilih jangka waktu penempatan dana mulai dari satu hingga dua belas bulan sesuai strategi pengelolaan kas perusahaan. Reward pun dapat diterima di awal, dicairkan secara bertahap, atau diberikan di akhir masa program sesuai ketentuan yang disepakati.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan nasabah korporasi, bank bjb memperkenalkan Program Giro Surplus. Program ini ditujukan bagi nasabah giro non perorangan dan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 31 Maret 2026.

Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh reward dengan nilai yang kompetitif. Reward tersebut merupakan insentif program dan bukan bunga giro. Program ini dirancang untuk membantu perusahaan mengoptimalkan dana mengendap agar berpotensi memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan.

Nasabah dapat melakukan lebih dari satu penempatan dana dengan nominal dan jangka waktu berbeda pada rekening yang sama. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi pengelolaan dana dengan kebutuhan bisnis.

Program ini merupakan wujud dukungan bank bjb terhadap dunia usaha dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara sehat dan terencana, sekaligus mempererat hubungan jangka panjang dengan nasabah korporasi dan bisnis.

Dengan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses, bank bjb terus mendorong terciptanya ekosistem perbankan yang mendukung pertumbuhan usaha. Kehadiran Giro Surplus menjadi bukti nyata komitmen bank bjb dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui inovasi berkelanjutan dan pelayanan prima, bank bjb terus menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut mengenai bjb Giro Surplus dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb

Wayang Warnai Musrenbang Tasikmalaya, Budaya Jadi Arah Baru Pembangunan

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Gebrakan Kreatif, Kadisporabudpar & Wakil Walikota Tasikmalaya "Ngedalang" di Musrenbang 2027

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Suasana berbeda terasa di Gedung Creative Center Dadaha, Senin (23/2/2026). Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya berjalan formal, kali ini tampil jauh lebih segar dan atraktif.

Inovasi tersebut datang dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya (Disporabudpar) yang memilih menyampaikan gagasan pembangunan melalui pertunjukan wayang. Konsep ini sukses mencuri perhatian peserta Musrenbang RKPD 2027.

Baca Juga: Gerimis Tak Surutkan Semangat, Kodim 0612 Tasikmalaya Bagikan 1.000 Takjil

Wayang Jadi Media Konsolidasi Pembangunan

Puncak acara terjadi saat Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyana, bersama Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candranegara, naik ke atas panggung. Keduanya tidak menyampaikan sambutan dari balik podium, melainkan memainkan tokoh wayang yang menyerupai karakter mereka masing-masing.

Melalui adegan dialog wayang, Disporabudpar menyampaikan pesan pembangunan yang berpijak pada konsep Creative Culture. Pendekatan ini bertujuan menyelaraskan visi pembangunan Kota Tasikmalaya dengan pelestarian budaya lokal yang terkemas secara modern.

“Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus konsolidasi untuk merumuskan masa depan Kota Tasikmalaya dengan pendekatan yang lebih segar dan membumi,” ujar Dedi Mulyana.

Budaya Tak Lagi Sekadar Simbol

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candranegara, memberikan apresiasi atas terobosan tersebut. Kemudian ia menilai penggabungan agenda birokrasi dengan pertunjukan budaya sebagai langkah berani yang jarang muncul dalam forum perencanaan pembangunan.

Dalam pesannya, Diky menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas instansi. Ia juga menegaskan bahwa budaya memiliki nilai ekonomi strategis.

“Budaya bukan hanya hiburan. Dengan perencanaan yang jelas, budaya bisa menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sumber kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Luncurkan 181 Event Cowet 2026

Tak berhenti pada pertunjukan wayang, forum Musrenbang ini juga menjadi momentum peluncuran resmi 181 Event Cowet 2026. Rancangan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata kemudian sekaligus mempromosikan potensi lokal Kota Tasikmalaya ke tingkat regional dan nasional.

Melalui rangkaian acara ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan pesan bahwa inovasi pembangunan tidak harus meninggalkan identitas. Justru dengan menjadikan budaya sebagai fondasi, kemudian arah pembangunan kota harapannya melaju lebih kuat dan berkelanjutan.

(Abdul)

Disdik Banjar Tanggapi Kritik GMNI Soal Anak Putus Sekolah

0
Banjar, FOKUSJabar.id
Caption: Wali Kota Banjar menyerahkan bantuan berdaya didik kepada siswa di Kota Banjar. (Foto: Istimewa)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suardi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah. Ia merespons kritik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan menyatakan bahwa penanganan putus sekolah masuk prioritas utama pembangunan pendidikan di Kota Banjar.

Dedi menjelaskan, jajarannya melakukan pendataan by name by address dan pendekatan persuasif untuk mengajak anak kembali ke jalur pendidikan. Pemerintah mengarahkan mereka ke layanan pendidikan alternatif melalui PKBM serta program Paket A, B, dan C.

Baca Juga: Kritik Keras GMNI Kota Banjar, Kartu Berdaya Hanya Slogan

“Kami turun langsung, mendata, lalu menghubungkan anak-anak ke layanan pendidikan yang sesuai,” ujar Dedi, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, dinas pendidikan mengoordinasikan penanganan tersebut bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar intervensi tepat sasaran. Pemerintah daerah menggunakan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan.

APS Naik, Berdaya Didik Tunjukkan Dampak

Dedi menyebut program Berdaya Didik mulai menunjukkan hasil nyata. Data Rapor Pendidikan Kota Banjar mencatat APS usia 7–15 tahun tahun ini mencapai 99,96 persen. Angka tersebut naik 1,14 poin dibandingkan capaian 2024 yang berada di angka 98,82 persen.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan biaya personal pendidikan melalui program Berdaya Didik. Sebanyak 1.000 siswa SD menerima bantuan Rp500 ribu per anak, sementara 1.000 siswa SMP memperoleh Rp1 juta per anak. Pemerintah mentransfer dana tersebut langsung ke rekening masing-masing penerima.

“Pemerintah Kota Banjar memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan,” tegas Dedi.

Sebelumnya, GMNI Kota Banjar menilai arah kebijakan pendidikan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, mempertanyakan efektivitas program Kartu Berdaya yang selama ini menjadi ikon kebijakan.

“Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, atau program ini hanya berhenti sebagai slogan dan pencitraan kebijakan?” ujarnya, Sabtu (21/2/2026) lalu.

GMNI juga menyoroti masih adanya anak-anak di Kota Banjar yang berhenti sekolah sejak jenjang SD dan SMP akibat tekanan ekonomi keluarga. Menurut mereka, bantuan pendidikan dan pembangunan fasilitas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar keluarga agar anak tetap bersekolah.

(Budiana Martin)