spot_imgspot_img
Senin 30 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 95

Kerap Bermasalah, Bupati Pangandaran Cek Drainase dan IPAL di Kawasan Wisata

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Bupati Pangandaran Citra Pitriyami saat meninjau Ipal di kawasan wisata Pangandaran.

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bupati Citra Pitriyami turun langsung meninjau saluran drainase dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur menjelang libur panjang Lebaran Idulfitri.

Dalam peninjauan itu, Citra menyoroti persoalan genangan air yang kerap muncul di sejumlah ruas jalan kawasan wisata. Ia menilai sistem drainase yang tidak berfungsi optimal menjadi penyebab utama munculnya kubangan air, terutama saat hujan deras turun.

Baca Juga: Luar Biasa! KUD Minasari Pangandaran Siapkan Bansos Nelayan

“Hujan sedikit saja langsung muncul genangan. Kita harus segera mencari solusi jangka pendek karena sebentar lagi menghadapi libur Lebaran,” ujar Citra, Senin (23/2/2026).

Beberapa titik rawan genangan menjadi perhatian serius, di antaranya ruas jalan di perempatan Ajot dan jalur sebelum memasuki kawasan kampung turis. Menurut Citra, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan saat kunjungan meningkat.

Meski demikian, Citra mengakui pemerintah daerah belum dapat memastikan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan dan drainase di titik-titik tersebut. “Perhitungannya belum selesai, tetapi yang jelas biayanya cukup besar,” katanya.

Selain drainase, Citra juga meninjau langsung progres pembangunan IPAL yang tengah dalam pengerjaan di kawasan pantai. Ia menegaskan bahwa persoalan limbah cair yang bermuara ke laut selama ini memicu bau tidak sedap, terutama yang berasal dari aktivitas hotel dan permukiman warga. Kondisi tersebut kerap wisatawan keluhkan.

“Sumber keluhan wisatawan salah satunya karena bau limbah. Ini harus segera kita atasi,” tegasnya.

Target Pembangunan IPAL Rampung Sebelum Lebaran

Saat ini, pembangunan IPAL masih berlangsung. Pemerintah daerah menargetkan proyek tersebut rampung sebelum libur Lebaran agar dampaknya dapat segera terasa.

“Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa selesai,” ujar Citra.

Citra menjelaskan, IPAL tersebut menjadi yang pertama dibangun di Pangandaran. Ia berharap fasilitas ini dapat beroperasi secara optimal dan menjadi model bagi pembangunan IPAL di lokasi lain.

“Kalau ini berjalan baik, kita bisa kembangkan IPAL serupa di titik-titik lainnya,” katanya.

Untuk satu unit IPAL, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta. Ke depan, Pemkab Pangandaran berencana membangun IPAL tambahan, mengingat terdapat empat titik di kawasan Pantai Barat Pangandaran yang selama ini menjadi sumber pencemaran limbah.

(Sajidin)

61 ASN Kota Bandung Purna Tugas, Wali Kota Tekankan Integritas Birokrasi

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Pelepasan 61 ASN Pemkot Bandung Berlangsung Khidmat

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sebanyak 61 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kota Bandung resmi menutup lembar pengabdian sebagai abdi negara. Pemerintah kota melepas puluhan ASN tersebut dalam sebuah prosesi yang berlangsung bersamaan dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi, Senin (23/2/2026), di Balai Kota Bandung.

Momen purna tugas ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi panjang para ASN yang telah mengabdikan diri dalam berbagai bidang pelayanan publik. Selama bertahun-tahun, mereka ikut mewarnai perjalanan birokrasi Kota Bandung di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Baca Juga: Pemkot Bandung Percepat Pengolahan Sampah Mandiri Hingga 500 Ton Per Hari

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para ASN yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, pengalaman dan keteladanan para purna bakti menjadi warisan berharga bagi generasi birokrat berikutnya.

“Bapak dan Ibu telah melewati banyak fase penting sejarah bangsa dan daerah, mulai dari krisis moneter 1997, reformasi 1998, hingga berbagai dinamika pembangunan Kota Bandung. Dari perjalanan itu, kami banyak belajar,” ujar Farhan.

Ia menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi. Profesionalisme dan konsistensi, kata dia, akan menentukan kualitas pelayanan pemerintah di mata masyarakat.

“Ketika integritas dijaga, maka wajah birokrasi akan terlihat baik di hadapan masyarakat,” tegasnya.

Nuansa Reflektif dan Spiritual

Prosesi pelepasan yang berlangsung menjelang bulan suci Ramadan memberikan nuansa reflektif dan spiritual. Pemerintah Kota Bandung berharap para ASN yang purna tugas memperoleh keberkahan dalam fase kehidupan selanjutnya serta tetap aktif berkontribusi di lingkungan sosial masing-masing.

Farhan juga mengingatkan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian. Menurutnya, kontribusi kepada masyarakat dapat terus dilakukan melalui berbagai peran sosial meski tidak lagi berada dalam struktur formal pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Farhan menyinggung dinamika manajemen talenta ASN yang mencakup rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan. Ia menilai seluruh proses tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan organisasi pemerintahan.

“Yang purna bakti berkah, yang naik pangkat berkah, yang promosi berkah, yang rotasi pun berkah,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa setiap jabatan bersifat sementara dan dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, setiap ASN perlu memaknai amanah jabatan sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar posisi.

Suasana pelepasan berlangsung khidmat dan penuh haru. Pemerintah kota memberikan penghormatan kepada para ASN purna tugas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi panjang mereka dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bandung.

(Jingga Sonjaya)

Pemkot Bandung Percepat Pengolahan Sampah Mandiri Hingga 500 Ton Per Hari

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Ilustrasi WEB (Freepik)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kota Bandung menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan sampah harian. Lonjakan limbah rumah tangga yang tidak sebanding dengan kapasitas pembuangan akhir mendorong pemerintah kota mempercepat penguatan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi dan partisipasi warga.

Setiap hari, Kota Bandung memproduksi sekitar 1.500 ton sampah. Pembatasan pengiriman ke TPA Sarimukti memaksa pemerintah kota mengolah sampah secara mandiri dalam jumlah lebih besar. Saat ini, kapasitas pengolahan baru mencapai sekitar 300 ton per hari, sehingga masih tersisa kurang lebih 200 ton sampah yang membutuhkan penanganan cepat melalui skema terpadu.

Baca Juga: Lebih dari 31 Ribu ASN Ikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu di Jabar

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan. Pemerintah kota memilih memadukan berbagai metode pengolahan, terutama untuk sampah organik yang volumenya paling dominan.

“Tidak mungkin satu teknologi mampu menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Karena itu, kami menerapkan berbagai pendekatan, khususnya untuk sampah organik,” ujar Farhan.

Regulasi Diperkuat, Infrastruktur Digenjot

Pemerintah Kota Bandung memulai penguatan pengelolaan sampah dari pembenahan regulasi dan kebijakan daerah sebagai landasan sistem pengolahan terpadu. Di sisi lain, pemerintah juga memperluas pembangunan infrastruktur pengolahan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kebersihan agar sistem berjalan lebih efektif.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu pilar utama. Model ini terlihat pada TPS 3R Rakomala yang dikelola langsung oleh kelompok warga. Pendekatan tersebut dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Namun hingga kini, baru sekitar 30 persen RW di Kota Bandung yang memiliki sistem pengolahan sampah mandiri. Total pengolahan masih berada di bawah 40 ton per hari, jauh dari target 500 ton sampah yang harus tertangani di dalam kota.

Gaslah, Kang Pisman, hingga Buruan Sae

Untuk mempercepat pengelolaan dari tingkat rumah tangga, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah. Program ini menempatkan petugas pemilah sampah di setiap RW untuk mengedukasi warga agar memilah sampah sejak dari sumbernya.

Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) juga terus menguat. Inisiatif ini berjalan seiring dengan pengembangan urban farming melalui Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Pemerintah membangun rantai ekonomi sirkular dengan mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung pertanian perkotaan.

“Inilah strategi utama kami tahun ini. Sampah harus selesai dari hulunya,” tegas Farhan.

Selain itu, pemerintah kota mulai menerapkan teknologi bioaktivator untuk mempercepat proses penguraian sampah organik. Farhan menyebut teknologi ini mampu mengurangi bau dan populasi lalat, meski masih berada pada tahap uji coba.

Target 500 Ton, Partisipasi Warga Jadi Kunci

Pemkot Bandung menargetkan pengolahan 500 ton sampah di dalam kota dapat tercapai paling lambat akhir semester pertama tahun ini. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah tetap berjalan, namun pemerintah menempatkan pendekatan persuasif dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai strategi utama.

“Karena sampah di Kota Bandung berasal dari kita sendiri, maka kita pula yang harus bertanggung jawab,” ujar Farhan.

Pemerintah berharap kesadaran kolektif warga menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan sampah jangka panjang yang berkelanjutan.

(Jingga Sonjaya)

Anggaran Dipangkas, Wakil Wali Kota Tasikmalya Akui Mental Pejabat Daerah Ikut Terguncang

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Wakil Wali Kota Tasikmalaya DIcky Chandra saat mendalang dalam kegiatn Musrenbang Sektoral Disporabudpar di Gedung Creative Center (GCC)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat mulai memberi tekanan serius bagi Kota Tasikmalaya. Dampaknya tidak hanya mengancam realisasi program hasil Musrenbang, tetapi juga memengaruhi kondisi mental para pejabat daerah.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandranegara, mengungkapkan pemangkasan anggaran memicu stres di kalangan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah kepala OPD bahkan datang langsung kepadanya untuk menyampaikan kegelisahan tersebut.

Baca Juga: Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya

“Mereka tidak mengadu ke wali kota, justru datang ke saya. Tekanan ini nyata akibat kebijakan efisiensi anggaran,” katanya usai menghadiri Musrenbang Sektoral Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya di Gedung Creative Center Dadaha, Senin (23/2/2026).

Ia enggan menyebut OPD yang mengalami tekanan tersebut. Namun, Ia menilai kondisi itu menunjukkan betapa beratnya dampak pengetatan anggaran bagi roda pemerintahan daerah. Meski demikian, ia menyebut Disporabudpar sebagai salah satu perangkat daerah yang relatif mampu bertahan karena lebih lincah mencari dukungan di luar APBD.

Efisiensi Mulai dari Pimpinan

Di tengah situasi tersebut, Ia berencana berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi anggaran Kota Tasikmalaya di tingkat kementerian. Ia menegaskan komitmennya memberi contoh langsung dalam menerapkan efisiensi.

“Efisiensi harus mulai dari pemimpin. Saya ke Jakarta tidak memakai anggaran negara, tidak menginap di hotel dengan uang rakyat. Saya tinggal di rumah biasa, bahkan makan pun Komeng yang nraktir,” ujarnya.

Menurutnya, pejabat daerah perlu mengubah pola pikir dan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Kreativitas serta jejaring menjadi kunci agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Disporabudpar Jadi Model Bertahan

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyana, menegaskan bahwa efisiensi tidak harus menghentikan program kerja. Pihaknya memilih menggandeng sponsor dan pihak swasta agar kegiatan tetap terlaksana.

“Efisiensi bukan penghalang. Kami justru aktif mencari peluang melalui kolaborasi dan sponsor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi OPD lain,” kata Dedi.

Di saat sejumlah daerah di Indonesia mulai menempuh jalan pinjaman untuk menutup kebutuhan anggaran, Ia mengklaim Kota Tasikmalaya masih mampu bertahan tanpa langkah tersebut.

“Kami termasuk yang masih survive dan belum meminjam. Apapun kebijakan pusat, akan tetap kami perjuangkan agar porsi anggaran untuk masyarakat Tasikmalaya bisa lebih besar,” pungkasnya.

(Abdul)

Lebih dari 31 Ribu ASN Ikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu di Jabar

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Lebih dari 31 Ribu ASN Ikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu di Jabar (WEB)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menguatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi berkelanjutan. Pembangunan daerah kini tidak lagi bertumpu pada infrastruktur semata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar layanan publik semakin adaptif terhadap tuntutan masyarakat modern.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Penilaian Lembaga Administrasi Negara mencatat indeks profesionalitas ASN Jawa Barat pada aspek kompetensi mencapai 37,11 persen dari skor maksimal 40 persen. Capaian ini menempatkan kualitas SDM birokrasi Jawa Barat pada level yang relatif matang dan kompetitif.

Baca Juga: Sebanyak 96 Kandidat Berebut Kursi Dirut PDAM Kota Bandung

Salah satu strategi kunci peningkatan kapasitas aparatur berjalan melalui implementasi Jabar Corporate University. Ekosistem pembelajaran terpadu ini tidak hanya menyediakan pelatihan formal, tetapi juga mendorong budaya belajar mandiri dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah.

Sepanjang 2025, partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi tercatat cukup masif. Dalam Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BPSDM Jabar 2026, Jumat (20/2/2026), Ika Mardiah menyampaikan bahwa lebih dari 31.000 ASN Pemprov Jabar telah mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis sistem terpadu Jabar Corporate University.

Program ini berperan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem pembelajaran organisasi yang modern. ASN tidak hanya belajar melalui kelas pelatihan, tetapi juga lewat platform digital, mentoring, serta kolaborasi kerja lintas unit.

Kualitas SDM Birokrasi Jadi Fondasi Utama

Pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas SDM birokrasi menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ASN diharapkan mampu melampaui peran administratif dan tampil sebagai agen inovasi dalam pelayanan publik.

Sekretariat daerah menegaskan, target pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa birokrasi yang unggul. Karena itu, ASN dituntut memiliki pola pikir terbuka terhadap teknologi serta inovasi layanan.

Untuk memperkuat strategi tersebut, pemerintah berencana memetakan kompetensi sekitar 50.000 ASN melalui sistem asesmen terintegrasi. Langkah ini bertujuan agar pengembangan kapasitas aparatur lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Model Corporate University di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini berada pada tingkat kematangan Advanced. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran telah menyatu dengan budaya kerja birokrasi.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara, Erna Irawati, menegaskan bahwa Corporate University harus melekat sebagai ekosistem pembelajaran organisasi. Dengan budaya belajar yang kuat, harapannya kinerja birokrasi terus meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(Jingga Sonjaya)

Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Awal pekan di Kota Tasikmalaya menghadirkan cerita berbeda. Deru motor gede berpadu dengan semangat pengabdian Tentara Nasional Indonesia, menciptakan kolaborasi sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Senin (23/2/2026), Taman Kota Tasikmalaya yang biasanya tenang berubah menjadi pusat kegiatan kemanusiaan. Meski hujan turun sejak pagi, agenda HDCI Tasik Berbagi 2026 tetap berjalan dan membuktikan bahwa empati tidak mengenal cuaca.

Baca Juga: Wayang Warnai Musrenbang Tasikmalaya, Budaya Jadi Arah Baru Pembangunan

Di tengah kegiatan, Komandan Kodim 0612/Tasikmalaya, M Imvan Ibrahim, hadir langsung menyapa warga. Kehadirannya menegaskan bahwa sinergi antara aparat TNI dan komunitas hobi mampu melahirkan aksi sosial yang memberi dampak nyata.

Lebih dari Sekadar Touring

Kolaborasi antara Kodim 0612/Tasikmalaya dan Harley Davidson Club Indonesia Tasikmalaya tidak berhenti pada konvoi motor. Keduanya memusatkan kegiatan pada pembagian ribuan paket makanan bagi warga yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Letkol Czi M. Imvan Ibrahim menegaskan bahwa ukuran kekuatan sebuah organisasi terletak pada manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat.

“Organisasi yang kuat bukan hanya solid di internal, tetapi juga hadir memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Hari ini kita menyaksikan sinergi nyata antara TNI, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.

Menepis Stigma, Menebar Kepedulian

Ketua HDCI Tasikmalaya, M Rizqy Muyassar Suganda, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang komunitasnya. Bagi HDCI, motor besar bukan semata simbol perjalanan jauh, tetapi juga lambang gerak cepat dalam aksi kemanusiaan.

Deretan motor Harley-Davidson yang gagah berdampingan dengan anggota TNI berseragam loreng menarik perhatian warga. Di bawah rintik hujan, mereka bersama-sama membagikan makanan tanpa sekat.

“Kegiatan ini ingin menghapus stigma bahwa komunitas eksklusif hanya peduli pada kelompoknya sendiri,” kata Rizqy.

Hujan Jadi Penguat Solidaritas

Payung warna-warni milik warga menyatu dengan semangat para relawan. Di balik helm, jaket kulit, dan seragam loreng, tumbuh kepedulian yang sama untuk saling berbagi.

Aksi sosial ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas elemen menjadi kunci membangun daerah yang harmonis. Ketika kepedulian menjadi bahan bakar utama, setiap perjalanan sejauh apa pun akan selalu bermakna.

(Abdul)

Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif

0
Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif
Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif

BANDUNG,FOKUSJabar.id: bank bjb terus menghadirkan berbagai program menarik bagi nasabah sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan perbankan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Melalui berbagai inisiatif strategis, bank bjb berupaya memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, sekaligus membuka peluang bagi nasabah untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal.

Salah satu program yang dihadirkan adalah Giro Surplus, solusi perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan dana bisnis secara lebih efisien. Program ini memberikan kesempatan bagi nasabah giro non perorangan untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki, tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Dalam dunia usaha yang dinamis, pengaturan keuangan yang tertata menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, Giro Surplus hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.  Melalui program ini, nasabah dapat menempatkan dana dengan skema tertentu untuk memperoleh reward yang kompetitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dana yang terencana membantu perusahaan menyusun strategi keuangan secara lebih sistematis. Melalui Giro Surplus, nasabah memiliki opsi untuk mengatur likuiditas dengan lebih fleksibel sesuai dinamika operasional usaha.

Nasabah dapat memilih jangka waktu penempatan dana mulai dari satu hingga dua belas bulan sesuai strategi pengelolaan kas perusahaan. Reward pun dapat diterima di awal, dicairkan secara bertahap, atau diberikan di akhir masa program sesuai ketentuan yang disepakati.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan nasabah korporasi, bank bjb memperkenalkan Program Giro Surplus. Program ini ditujukan bagi nasabah giro non perorangan dan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 31 Maret 2026.

Melalui program ini, nasabah berkesempatan memperoleh reward dengan nilai yang kompetitif. Reward tersebut merupakan insentif program dan bukan bunga giro. Program ini dirancang untuk membantu perusahaan mengoptimalkan dana mengendap agar berpotensi memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan.

Nasabah dapat melakukan lebih dari satu penempatan dana dengan nominal dan jangka waktu berbeda pada rekening yang sama. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi pengelolaan dana dengan kebutuhan bisnis.

Program ini merupakan wujud dukungan bank bjb terhadap dunia usaha dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara sehat dan terencana, sekaligus mempererat hubungan jangka panjang dengan nasabah korporasi dan bisnis.

Dengan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses, bank bjb terus mendorong terciptanya ekosistem perbankan yang mendukung pertumbuhan usaha. Kehadiran Giro Surplus menjadi bukti nyata komitmen bank bjb dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui inovasi berkelanjutan dan pelayanan prima, bank bjb terus menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut mengenai bjb Giro Surplus dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb