BANDUNG,FOKUSjabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah tegas menanggapi maraknya pelajar di bawah umur yang nekat mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa anak-anak usia SD dan SMP secara hukum belum memiliki hak untuk mengemudi, sehingga tidak dibenarkan membawa kendaraan sendiri.

“Anak SD, anak SMP tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Kalau sampai ada anak SMP punya SIM, pasti itu nembak. Jangan sok-sokan. Saya tegas soal ini,” ujar Farhan, Senin (14/7/2025).

Baca Juga: Sekolah Negeri Masih Jadi Pilihan Utama, Pemkot Bandung Siapkan Dukungan untuk Sekolah Swasta

Farhan menyatakan bahwa pelarangan ini bukan sekadar urusan legalitas, melainkan menyangkut aspek keselamatan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter pelajar. Ia menggarisbawahi bahwa siswa kelas 9 atau setara dengan kelas 3 SMP berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan, sehingga perlu perlindungan dan pembinaan dari berbagai pihak.

“Masa remaja itu penuh tekanan, baik dari lingkungan maupun dari dalam diri mereka sendiri. Maka kita tidak bisa hanya menyerahkan semuanya pada sekolah dan orang tua,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Bandung akan menggandeng TNI dan Polri dalam upaya pengawasan dan pembinaan di lingkungan sekolah. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik dan mendukung pembentukan karakter positif bagi pelajar.

“Kami akan libatkan TNI dan Polri untuk memberikan pembinaan dari berbagai sisi. Pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri,” ucap Farhan.

Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak memberikan izin kepada anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut justru membahayakan keselamatan anak dan berpotensi merusak masa depannya.

“Kami imbau para orang tua, jangan memfasilitasi anak dengan motor kalau belum waktunya. Ini bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut keselamatan mereka,” tegasnya.

Kebijakan ini menjadi langkah konkret Pemkot Bandung dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan mendukung tumbuh kembang anak secara positif.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai merancang kebijakan konkret untuk mendukung sekolah swasta jenjang SD dan SMP sebagai bagian dari komitmen memeratakan akses pendidikan di kota ini. Langkah tersebut diambil guna mengurangi beban daya tampung sekolah negeri yang masih menjadi pilihan utama masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa sebaran SD negeri saat ini dinilai sudah cukup merata. Bahkan, beberapa sekolah negeri terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Namun, kondisi tersebut bukan dianggap sebagai masalah utama.

Baca Juga: Pemkot Bandung Siapkan Aturan Baru Terkait Penggunaan HP di Sekolah

“Yang harus kita perkuat justru sekolah swasta, baik di tingkat SD maupun SMP. Ini bagian dari solusi mengurangi tekanan pada sekolah negeri yang selama ini paling banyak diminati,” ujar Farhan, Senin (14/7/2025).

Farhan menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Oleh karena itu, kolaborasi antara keduanya perlu diperkuat, terutama di wilayah dengan kebutuhan pendidikan yang tinggi.

“Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah. Penyelenggara sekolah swasta juga memiliki peran penting. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka punya daya dukung yang memadai,” jelasnya.

Salah satu bentuk dukungan yang tengah dikaji Pemkot Bandung adalah subsidi atau bantuan lain yang memungkinkan sekolah swasta memberikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat.

“Kami tengah menyusun kajian mengenai bentuk dukungan seperti apa yang paling tepat. Tujuannya agar sekolah swasta bisa ikut memberikan pendidikan gratis kepada warga, tentunya dengan perhitungan yang matang,” tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Bandung.

(Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung mulai menerapkan kebijakan baru terkait penggunaan handphone (HP) di lingkungan sekolah. Pengambilan langkah ini sebagai upaya menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan minim distraksi digital di ruang kelas.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa aturan ini bukan bentuk pelarangan total, melainkan pengaturan yang bertujuan menjaga kualitas proses belajar mengajar.

“Bukan berarti melarang siswa membawa HP sama sekali. Namun pihak sekolah wajib mengatur agar keberadaan HP tidak mengganggu pembelajaran,” ujar Farhan, Senin (14/7/2025).

Baca Juga: Pekan Depan, Pemkot Bandung Terapkan Jam Masuk Sekolah

Dalam praktiknya, sekolah wajib memiliki sistem pengelolaan penggunaan handphone yang jelas dan terstruktur. Salah satu mekanismenya adalah pengumpulan HP di awal jam pelajaran dan pengembalian di akhir kegiatan sekolah.

“HP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan belajar akan dikumpulkan di awal dan dikembalikan saat siswa pulang,” jelasnya.

Selain pengaturan penggunaan gawai, Pemkot Bandung juga mengatur larangan bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Penerapan kebijakan ini demi menjaga keselamatan siswa serta mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar lingkungan sekolah.

Pemkot turut menggandeng pihak kepolisian untuk memastikan pengawasan berjalan efektif di lapangan.

“Kami ingin orang tua merasa lebih tenang, tidak perlu menunggu lama di sekolah, dan yang terpenting, anak-anak selamat serta tertib,” kata Farhan.

Kebijakan ini harapannya dapat membentuk budaya belajar yang lebih kondusif, aman, dan terarah, sekaligus mendorong peran aktif sekolah dan orang tua dalam mendidik anak secara holistik.

(Yusuf Mugni)