spot_imgspot_img
Senin 19 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 7903

Plh Wali Kota Bandung Diisi Pj Sekda

0
Foto HUmas Pemprov Jabar
BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Dadang Supriatna resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung pasca-berakhirnya masa jabatan Ridwan Kamil dan Oded M. Danial sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada Minggu (16/9/2018) lalu.

Dadang menjabat sebagai Plh Wali Kota Bandung hingga pelantikan Wali Kota Bandung definitif pada 20 September mendatang.

Untuk menghindari kekosongan jabatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menunjuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dadang Supriatna menjadi Plh Wali Kota Bandung.

Dadang mengatakan bahwa kewenangannya sebagai Plh Wali Kota Bandung tidak sama dengan pejabat definitif. Dia tidak boleh mengambil keputusan atau kebijakan yang
bersifat strategis.

” Ada batasan-batasan mengenai kewenangan. Plh itu tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan mengenai perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” kata Dadang,  Senin (17/9/2018).

Dia mengaku sudah hafal apa yang harus dilaksanakan selama 4 hari ke depan.
Terutama terkait pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Pasalnya, Kota Bandung akan menjadi tuan rumah bagi pelantikan enam kepala daerah di Jawa Barat hasil dari pemilihan Pilkada Serentak 2018.

“Meskipun kepanitiaannya dari provinsi, tetapi karena tempatnya ada di kota Bandung, peranan Kota Bandung sangat menentukan kelancaran kegiatan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Karniwa menyebut bahwa dirinya ditugaskan untuk menyampaikan formulir berita kepada Pj Sekda Kota Bandung sebagai Plh Wali Kota Bandung.

“Ini untuk mengisi kekosongan jabatan di Pemkot Bandung. Sebab tidak boleh ada kekosongan jabatan walaupun hanya sedetik,” kata Iwa.

(Yusuf Mugni/LIN)

BKKBN Terus Sosialisasikan Pentingnya KB dan Pemeriksaan Kanker Rahim

0
BKKBN sosialisasikan KB dan pemeriksaan kanker rahim (foto Budi)
BKKBN sosialisasikan KB dan pemeriksaan kanker rahim (foto Budi)

BANDUNG,FOKUSJabar. co. id: Perwakilan OPD KB Kabupaten Bandung Barat Dadang mengungkapkan, animo masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kanker rahim masih sangat minim. Menurut dia, pemahaman melalui sosialisasi harus terus diberikan kepada masyarakat.

“Rutinitas pemeriksaan kanker rahim di Puskesmas Cisarua dengan jumlah 490 ribu KK masih sedikit, laki-laki yang ikut program hanya 1,7 persen. Program KB serta imbauan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” kata Dadang, Sabtu (15/9/2018) di Desa Jambudipa, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Rahmat menyebutkan bahwa ada lima jenis KB untuk perempuan yang biasa digunakan, yakni ayudi, inflane ,suntik, fil dan mae.

“Ada juga program pembinaan keluarga balita dan pembinaan keluarga lansia (BKL). KB bagi laki-laki ada dua jenis, yakni memakai kondom dan pasektomi,” sebutnya.

Selain itu, perwakilan mitra kerja komisi IX DPR RI Dadan menjelaskan, salah satu program kerjanya adalah sosialisasi program KB. Menurut dia, hal tersebut penting untuk terus disosialisasikan, baik di Jambudipa, maupun di tempat lainnta.

(Budi Septiana/LIN)

Diduga Keracunan Alkohol, Paman dan Ponakan Tewas

0
ilustrasi : WEB

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dua orang pemuda asal Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis tewas. Diduga keduanya tewas setelah mengonsumsi racikan alkohol yang dicampur minuman serbuk energi dan air mentah.

Kapolsek Panumbangan AKP Tri Widodo Ruhiadi mengungkapkan bahwa ada empat pemuda dirawat di Puskesmas Panumbangan. Laporan yang masuk, keempat orang itu diduga keracunan setelah menenggak alkohol 70 persen.

“Laporannya masuk ke kita pada Minggu (16/9/2018) malam,” ungkap Widodo, Senin (17/9/2018).

Setelah mendapat laporan tim medis, jajaran Polsek Panumbangan langsung menindaklanjuti dan mendatangnya, termasuk menggali infomasi terkait kejadian tersebut.

Tak berapa lama, para pemuda itu kritis dan dilarikan ke RSUD Ciamis. Dalam perjalanan, seorang pemuda atas nama IS meninggal dunia, dan pagi harinya (Senin) menyusul pemuda atas nama RR meninggal.

“Kedua pemuda yang meninggal ada paman dan keponakan,” kata dia.

(Husen Maharaja/LIN)

Emil Minta ASN Pemprov Jabar Terjemahkan 700 Program Jabar Juara Lahir Batin

3
Pertemuan insan olahraga Jabar dengan Gubernur Jabar terpilih, Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung. (FOKUUSJabar/Ageng)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Menjadi orang yang memutuskan dengan akal sehat kadang – kadang susah, kami berdua ini pejabat politik, hidup kami ditafsir, pakai baju ditafsir, cara ngomong ditafsir, jadi saya ingatkan yang berpolitik itu hanya kami berdua (dengan Uu). Sisanya seluruh ASN Pemprov Jabar tidak boleh berpolitik praktis,” kata Emil di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (17/9/2018).

Dalam apel pagi itu, selain mengimbau agar ASN tidak aktif dalam politik praktis, Emil pun menyebut bahwa akan menjalankan 700 program untuk mewujudkan program Jabar Juara Lahir Batin.

“Kekurang sempurnaan dalam kemanusiaan, itu kalau dibangun Jabar Juara lahir batin itu sampai, mesinnya itu adalah bapak ibu semua, nah lima tahun ke depan kita banyak program, ada 700 an program,” kata dia.

Emil berharap 700 program itu agar diterjemahkan oleh para ASN dengan birokrasi yang mudah. ASN harus seperti air, dulu wadahnya kotak, jadi air seperti kotak. Sekarang, wadahnya bulat, silinder, ASN pun mengikuti menjadi air yang mengikuti wadahnya yang silinder.

“Zaman sekarang saya buka online, 5,500 aspirasi dari se Jawa Barat ditulis oleh 10 profesor, 133 doktor, dokumen tebalnya 800 halaman untuk jadi bahan RPJMD dan yang harus diterjemahkan Pak Sekda dan jajaran menjadi bahasa nomenklatur yang birokratis,” jelas dia.

(LIN)

APBN Tidak Pro Rakyat, Mahasiswa Berunjukrasa di DPRD Kota Tasikmalaya

0
(FOKUSJabar/Nanang Yudi)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tasikmalaya yang terdiri dari mahasiswa dari Universitas Siliwangi (Unsil), Universitas Perjuangan (Unper), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (Umtas) berunjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (17/9/2018).

Dalam aksinya mereka mempertanyakan APBD dan APBN yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hanya dinikmati segelintir saja.

“Dolar terus melambung dan nilai tukar rupiah semakin melemah. Ini ketidak jelasan pemerintah,” tegas Boy koordinator aksi.

Menurut dia, kepemimpinan saat ini hanya bisa melahirkan dan mendatangkan tenaga asing, sementara pekerja pribumi sudah mendapat pekerjaan.

“APBD dan APBD tidak pro rakyat, maka kami mahasiswa turun, hidup mahasiswa, hidup rakyat,” ucapnya.

(Nanang Yudi/LIN)

‎Menjamu Persib, Gelandang Borneo FC Siap Tampil Maksimal 

0
Foto web
BALIKPAPAN, FOKUSJabar.id : Gelandang Borneo FC, Ambrizal Umanilo bertekad menampilkan permainan terbaiknya pada laga kandang Liga 1 2018 menghadapi Persib Bandung di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin (17/9/2018).
Menurutnya, setiap pertandingan timnya harus berkembang dan meraih hasil maksimal.
” Untuk saya pribadi, tentunya akan selalu menampilkan lebih baik dan ingin maju di tiap pertandingan. Besok, saya harus tunjukan determinasi bahwa saya harus menunjukan yang terbaik,” ucapnya.
Ambrizal menambahkan, kekalahan yang didapat tim berjuluk Pesut Etam pada pertandingan sebelumnya dari Persija sangat menyakitkan, sehingga pada laga kali ini dia dan rekan-rekannya memiliki motivasi berlipat.
“Dan kita dari Samarinda gak boleh kalah, dan kekalahan kemarin memotivasi kita untuk bertanding lebih baik besok,” tegasnya.
(Arif/Bam’s) 

Bupati Garut: SK Penugasan tak Bisa Diterbitkan karena Langgar PP No48/2005

0
Bupati Garut Rudy Gunawan saat diwawancarai, Senin (15/1/2018) (Foto-Deni Rinjani)
Bupati Garut. Rudy Gunawan

GARUT, FOKUSJabar.id : Rencana aksi ” Jihad Guru ” yang dilakukan para guru honorer di Kabupaten Garut, Selasa (18/9/2018) banyak mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dianataranya, para pensiunan pengawas, Kepala Sekolah dan guru. Bahkan katanya mereka siap turun dan bergabung.

Aksi ribuan guru PNS dan honorer yang tergabung PGRI serta Fagar menuntut Plt. Kadisdik Garut, Djajat Darajat dicopot dari jabatannya dan Bupati menerbitkan SK Penugasan bagi guru honorer.

Rencana aksi tersebut mendapat tanggapan serius Bupati Garut, Rudy Gunawan. Menurut dia, SK Penugasan tidak dapat diterbitkan. Pasalnya, berpotensi melanggar PP No48 tahun 2005.

“SK Penugasan tidak bisa diterbitkan karena berpotensi melanggar PP No48 tahun 2005,” ungkap Rudy, Minggu (16/9/2018).

Menurut Rudy, pemerintah sudah memberikan formasi CPNS untuk honorer K2 dan umum. Saat ini, jumlah honorer K2 di bawah 35 tahun berjumlah 300 orang, sementara kuota CPNS berjumlah 270 orang.

“ Sehingga 80 persen honorer K2 di bawah 35 tahun bisa terjaring,” ungkapnya.

Langkah yang bisa dilakukan untuk solusi honorer K2 di atas 35 tahun, yakni menunggu aturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(Andian/Bam’s)