spot_img
Sabtu 7 Februari 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 7534

Program Jabar Caang Pecahkan Rekor MURI

0
Aher mendapat penghargaan dari MURI untuk Program Jabar caang (Foto IST)
Aher mendapat penghargaan dari MURI untuk Program Jabar caang (Foto IST)

GARUT,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam kategori pemasangan sambungan listrik rumah tangga terbanyak pada satu provinsi dalam waktu 10 tahun. Penyerahan rekor baru dilakukan saat peresmian ‘Jabar Caang 2018’ di Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, Rabu (7/3/2018).

Senior Menejer MURI Yusuf Ngadri mengatakaan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir elektrifikasi Jawa Barat meningkat drastis dari 65,93 persen menjadi 99,87 persen. Dalam kurun waktu 10 tahun itu, program Jabar Caang di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) telah menyambungkan listrik kepada lebih dari 239 ribu keluarga.

“Itu jumlah terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,” kata Yusuf.

Atas keberhasilan tersebut, pihaknya memberikan piagam MURI kategori pemasangan sambungan listrik rumah tangga terbanyak pada satu provinsi dalam waktu 10 tahun kepada Aher sebagai Gubernur Jawa Barat.

Dia menyebut bahwa rekor ini kategori baru, karena kategori yang diusulkan adalah dalam kurun waktu tertentu, padahal untuk membuat sambungan listrik sampai ke pelanggan butuh proses dan biaya banyak serta banyak pihak terlibat.

Program Jabar Caang yang berhasil memecahkan rekor MURI membuat Aher terkejut. Dia mengaku bahwa selama ini dirinya hanya ingin membuat seluruh warga Jawa Barat bisa menikmati ketersediaan listrik.

“Alhamdulillah bersyukur, saya tidak pernah mengharap rekor, piagam atau pengahrgaan. Terlebih program itu bukan didedikasikan untuk mendapat penghargaan. Ternayata ada rekor MURI, kaget saya, tidak membayang-bayang,” kata Aher.

(LIN)

Debat Publik Perdana, Hasanah Siap Paparkan Program dan Solusi Persoalan di Jabar

0
Ketua Tim Pemenangan Hasanah Abdy Yuhana (Foto IST)
Ketua Tim Pemenangan Hasanah Abdy Yuhana (Foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Hadapi debat terbuka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, Senin (12/3) mendatang, pasangan Cagub-Cawagub Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) akan fokus pada visi-misi mereka yang terangkum dalam Program Sawelas Asih.

Dalam debat tersebut, Hasanah akan menajamkan solusi terhadap problema di Jabar. Karena durasi waktu debat yang terbatas, Hasanah akan menyiapkan hal mendasar terkait problem masyarakat Jabar, inventarisasi masalah serta solusi penyelesain dari masalah tersebut.

Ketua Tim Pemenangan Hasanah Abdy Yuhana mengatakan, solusi yang ditawarkan pasangan Hasanah adalah hasil dari pasangan Hasanah menjelajahi tatar Pasundan beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, baik Hasan maupun Anton telah mendatangi seluruh kabupaten/kota di Jabar. Bahkan ada daerah yang disambangi berkali-kali , seperti Purwakarta.

“Hasil kunjungan itu muncul harapan dari masyarakat untuk Jawa Barat lebih baik,” kata Abdy.

Abdy pun tidak menampik jika dalam debat publik nanti pihaknya ingin tampil sempurna. Terlebih debat itu disiarkan oleh salah satu TV nasional, sehingga disaksikan langsung jutaan masyarakat Jabar. Demi penampilan sempurna itu, pihaknya telah membentuk tim guna melakukan simulasi debat supaya bisa mengejar durasi waktu dan menjawab dengan tepat, juga menjelaskan problem yang ada di Jabar.

“Kita perlu simulasikan agar hal non teknis tidak perlu terjadi. Tapi, kami percaya dengan pengalaman Kang Hasan dan Kang Anton, hal-hal tersebut bisa tereliminasi secara sendirinya,” ucap Abdy.

Abdy menegaskan, pasangan calon gubernur nomor urut dua itu lebih terfokus pada gagasan untuk membangun Jabar. Sehingga, jika ada yang ‘menyerang’ secara personal atau isu lain, pihaknya tak akan mengindahkan hal itu.

“Kami tawarkan gagasan mengenai solusi kebutuhan rakyat. Kami akan fokus terhadap itu. Kalau ada serangan mengenai personal, kami tak akan terpengaruh, yang penting visi-misi pasangan Hasanah tersampaikan kepada masyarakat,” kata dia.

(LIN)

Pemprov Jabar Canangkan Rasio Elektrifikasi 100 Persen di 2018

0
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) Saat meninjau pemasangan listrik di salah satu rumah (Foto IST)

GARUT, FOKUSJabar.com.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan Rasio Elektrifikasi (RE) mencapai 100 persen pada 2018. Saat ini RE dari tenaga listrik jaringan PLN di Jabar sudah mencapai kurang lebih 99,87 persen. Artinya, masih ada 0,13 persen atau sekitar 12.073 rumah tangga di Jabar yang belum memiliki sambungan tenaga listrik PLN secara langsung.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, RE ini meningkat signifikan dibanding 2008 di awal masa jabatannya, yakni 65 persen. Demikian disampaikan Aher saat peresmian program ‘Jabar Caang 2018’ menuju RE listrik Jabar 100 persen di Desa Sukalillah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Rabu (7/3/2018).

“Di awal saya jadi Gubernur 2008 lalu, rasio elektrifikasinya baru mencapai 65 persen. Namun karena keterlibatan berbagai pihak, sepuluh tahun kemudian Alhamdulillah sudah mencapai angka 99,87 persen. Sisanya harus disisir, sebab kalau angkanya sudah 0,13 persen sudah agak sulit nyarinya. Saya minta ke ESDM segera mencari dan menginvetarisasi yang 0,13 persen untuk kita keroyok bersama-sama stakeholder yang lain, sehingga 20019 nanti kita bisa declare Jabar caang 100 persen,” jelas Aher.

Pihaknya pun menganggarkan sekitar Rp3o milyar untuk elektrifikasi tahun ini. Dia pun berharap bantuan dari berbagai pihak, seperti berbagai program CSR baik dari swasta maupun BUMN. Pemprov Jabar akan mengarahkan berbagai program CSR yang ada untuk program elektifikasi sambungan jaringan listrik.

Pemasangan sambungan tenaga listrik melalui PLN dinilai sebagai pola yang cukup signifikan untuk mempercepat peningkatan RE. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan, sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kualitas hidup yang lebih sejahtera.

(LIN)

JabarSebeuh Milik Hasanah Siap Tingkatkan Pendapatan Petani dan Nelayan

0
Cagub jabar TB Hasanuddin (Foto IST)
Cagub jabar TB Hasanuddin (Foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin (Hasan) bersama pasangannya Anton Charliyan menawarkan program JabarSebeuh pada perhelatan Pilgub Jabar 2018. Hal itu menyusul luasnya lahan pertanian di Jabar, bahkan dimungkinkan mengeksor bahan pangan ke luar, terlebih Jabar disebut sebagai lumbung padi nasional.

Namun potensi besar itu justru terus terancam berbagai persoalan, di antaranya irigasi, penyusutan lahan pertanian akibat modernisasi dan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi properti hingga industri. Begitupun jumlah petani yang kian menyusut, mengingat suramnya masa depan petani. Program JabarSebeuh yang digulirkan Hasanah ini memberikan perhatian khusus terhadap petani dan ketahanan pangan.

“JabarSebeuh ini program yang diarahkan untuk memberikan akses kepada mayarakat agar memperoleh pangan yang layak dan cukup,” kata Hasan, Rabu (7/3/2018).

Adapun aplikasi dari program tersebut, di antaranya perbaikan irigasi guna mendukung pasokan air di daerah pertanian. Kemudian memberikan subsidi pupuk, sarana pertanian dan bibit untuk petani secara gratis. Hal itu dianggap penting agar petani tidak merugi.

Pihaknya pun akan menyiapkan program pinjaman modal untuk petani dan nelayan tanpa agunan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMDes dan kelompok tani. Dengan begitu, petani bisa memiliki kedudukan sejajar dengan tengkulak, sehingga ada rasa keadilan antara petani dan konsumen.

“Melaui pelatihan usaha kelompok tani dan nelayan, kami pun ingin meningkatkan pendapatan mereka. Salah satunya dengan pelatihan memproduksi produk turunan dari hasil taninya,” jelas dia.

Hal itu ditujukan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada petani dan nelayan yang berbasis ekspor. Terlebih, selain untuk petani, program JabarSebeuh itu pun diarahkan untuk nelayan dan peternak.

“Pokoknya untuk ketahanan pangan ini, kita sangat konsen. Masyarakat Jabar kudu sebeuh (harus kenyang) nggak boleh ada yang kelaparan,” tegas dia.

Seperti diketahui, Pasangan Hasanah memiliki 7 program unggulan yang terdapat di Sawelas Asih di antaranya, BogaGawe, JabarSebeuh, JabarCageur, SakolaGratis, ImahReumpeug, Turkamling dan Molotot.com.

(LIN)

Pemkab Ciamis Usulkan Penggantian TPAS ke BBWS

0
Pelaksana tugas Bupati Ciamis Deddi Mulyadi. (FOKUSJabar/Ibenk)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Handapherang, Kabupaten Ciamis seluas 7,8 hektare masuk dalam wilayah terdampak pembangunan Bendungan Leuwikeris.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis sedang mengusulkan penggantian lahan TPAS Handapherang kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy.

“Kami sudah mengusulkan untuk penggantian tanah TPAS Handapherang kepada BBWS. Harus ada ganti rugi dari BBWS. Bukan untuk penggantian TPAS. Tapi penggantian tanah. Karena kewenangan TPAS Handapherang-nya ada di Pemkab Ciamis,” kata Pjs Bupati Ciamis Deddi Mulyadi saat mengunjungi kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Rabu (7/3/2018).

Untuk diketahui, proyek pembangunan Bendungan Leuwikeris berada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Proyek yang menghabiskan Rp1,9 trilyun itu memakan lahan seluas 241 hektare dan akan dikerjakan hingga 2021 mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Oman Rohman mengatakan, jumlah nilai penggantian ganti rugi akan disamakan dengan nilai penggantian tanah masyarakat terdampak Bendungan Leuwikeris.

Rencananya, untuk tempat pembuangan sampah akan dipindahkan ke TPAS Kecamatan Banjaranyar.

“Ini juga lahan TPAS Handapherang sedang di survei sama BBWS Citanduy. Dari luas lahan TPAS Handapherang sekitar 7,8 hektare, diharapkan hanya 5 hektare yang dibebaskan. Sisanya masih dimiliki oleh Pemda Kabupaten Ciamis,” kata Oman.

(Ibenk/LIN)

Pemprov Jabar Minta Penyelenggara BPJS Kesehatan Optimalkan Pelayanan

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta badan penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan mengoptimalkan pelayanan terhadap peserta BPJS. Saat ini di Jabar tercatat ada sekitar 31.509.522 peserta dari 43.740.159 penduduk atau telah mencapai 72,047 persen dari total keseluruhan. Belum lagi, 27 kota/kabupaten telah melakukan integrasi ke BPJS Kesehatan dengan jumlah total peserta 2.656.934 jiwa hingga Januari 2018.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa dalam kegiatan forum kemitraan BPJS dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/3/2018).

Iwa menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, sepertihalnya diamanatkan pasal 28 UUD 45. Artinya, pemerintah wajib menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan secara berkesinambungan serta menjangkau seluruh masyarakat. Berdasarkan UU 24 tahun 2011 tengang BPJS, dinyakatan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

“Kehadiran BPJS Kesehatan beberapa tahun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sebagai upaya perwujudan sistem jaminan sosial nasional seperti yang diamanatkan UU 40 tahun 2004,” kata Iwa.

Pihaknya atas nama Pemprov Jabar menyambut baik sekaligus mengapresiasi kepada BPJS Jabar yang telah menginisiasi forum tersebut. Sebagai upaya menunjang optimalisasi pelayanan BPJS Kesehatan, tentunya diperlukan pemahaman yang sama di antara para pemangku kepentingan mengenai berbagai hal yang terkait pelayanan BPJS Kesehatan.

Menurut Iwa, pertemuan tersebut memiliki makna strategis, selain sebagai media penyampaian berbagai informasi, juga bisa dijadikan wahana berkomunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, utamanya untuk membahas permasalahan atau kendala.

“Kami berharap koordinasi itu bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di Jabar,” jelas dia.

(LIN)

Polri Tegaskan Penggunaan GPS Bukan Pelanggaran Lalu Lintas

0
ilustrasi (web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Polri dan Polda Metro Jaya menegaskan penggunaan alat global positioning system (GPS) saat berkendara bukan pelanggaran lalu lintas. Pernyataan ini merespons isu yang beredar terkait pelarangan penggunaan GPS, merokok, dan mendengarkan musik saat berkendara.

“Kami jelaskan bahwa penggunaan GPS, baik di roda empat atau roda dua bukan pelanggaran lalu lintas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Halim menjelaskan, yang diatur dalam Pasal 283 juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pengemudi kendaraan bermotor harus konsentrasi berkendara secara wajar.

Dia mengatakan bahwa pengendara bermotor boleh mengaktifkan GPS lalu menaruhnya di tempat yang terlihat seperti dashboard mobil atau sepeda motor.

“Yang tidak boleh adalah sambil menyetir lalu mengotak-atik GPS,” kata Royke, seperti dilansir CNN.

(Agung/LIN)