spot_img
Minggu 9 November 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7190

Debat Publik: Asyik Bertekad Jadikan Jabar Provinsi Termaju

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) bertekad membuat Jabar menjadi provinsi termaju.

“Tentunya dengan tetap mengedepankan ketaqwaan dan memuliakan semua agama,” kata Ajat dalam debat publik di Sabuga, Kota Bandung, Senin (12/3/2018) malam.

Selain itu, pasangan Asyik pun ingin Jabar terkoneksi, dengan begitu warga Jabar bisa mem-publish produknya, dalam hal ini yang bernilai ekonomi secara luas.

” Begitupun dengan pesantren, kami akan mensuport dengan baik,” kata Syaikhu.

Kaitannya dengan persoalan kepala daerah kabupaten/kota dalam rapat koordinasi, Syaikhu menyebut bahwa selain koordinasi, faktor kepemimpinan pun menentukan.

“Bisakah nantinya gubernur menyamakan visi dengan kepala daerah di kabupaten/kota?“ jelas dia.

Saat ini Jabar menjadi provinsi di mana industri tumbuh. Namun, kata Sudrajat, di sana masih terdapat kesenjangan.

” Kuncinya adalah pembangunan ekonomi, salah satunya investasi, dan penanaman modal yang harus ditingkatkan,” jelas dia.

Tidak hanya itu, pasangan ini pun menyebut bahwa perizinan harus mulai terbuka dan singkat.

“Jangan lagi ada Pungli, kepala daerah pun harus pro kesejahteraan,” pungkasnya.

(LIN)

Hasanah: Pembangunan Terintegrasi Perlu Partisipasi Publik

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Debat publik Cagub-Cawagub Jabar, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan siap memangkas setengah angka kemiskinan di Jawa Barat.

“Melaui program Jabar Seubeuh, Jabar Reumpeug dan transparansi dengan program molotot.com,” kata Hasanuddin, Senin (12 /3/2018) malam.

Kemudian kaitannya dengan koordinasi kepala daerah kabupaten/kota, Hasanah menyebut bahwa perlu sinkronisasi dalam pembangunan terintegrasi.

“Di sini perlunya leadership yang baik serta mengacu pada aturan perundangan yang berlaku,” tegas Hasan.

Tidak hanya itu, untuk tercapainya pembangunan di Jabar, yakni partisipasi publik harus ditingkatkan.

“Begitupun dengan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, dan kepala daerah di kabupaten/kota, sehingga akan tercipta pembangunan yang terintegrasi,” kata Anton.

(LIN)

Warga Tasik yang Tidak memiliki e-KTP Sebanyak 24.522

0
Aturan Baru, Masyarakat Serbu Disdukcapil. (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya di jalan Ir H Juanda Kota Tasikmalaya selalu disesaju warga yang ingin mendapatkan pelayanan administrasi dokumen kependudukan baik KTP, KK, Akte Kelahiran maupun administrasi kependudukan lainya.

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang wajib KTP-e 5.12602 orang, yang sudah melakukan perekaman 484.774 orang, yang sudah tercetak KTP-e 478.116, dan yang belum memiliki KTP-e 24.522 sementara yang siap cetak sebanyak 8.540 KTP-e.

Sekretaris Disdukcapil Kota Tasikmalaya Mujadi mengatakan, adanya antrean panjang masyarakat di Dinas dikarenakan aturan baru dimana proses pembuatan KTP-e saat ini dilakukan di Dinas. ”Mulai  Senin (12/03) proses pembuatan dokumen KTP-e dilakukan di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, dimana sebelumnya di lakukan di setiap Kecamatan, ini kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Dinas, “ ujar Mujadi Senin (12/03).

Dengan kebijakan ini tambah Mujadi, otomatis banyak masyarakat berdatangan ke Dinas guna mengurus dokumen Kependudukan yang akhirnya menimbulkan antrean panjang. ”Aturan ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bisa lebih cepat dan tertib dimana selama ini dilakukan di kecamatan terdapat berbagai kendala, seperti KTP hilang, KTP tertukar, ” jelasnya.

Ditambahkan, kebijakan pembuatan KTP -e di Dinas dibatas jumlah pemohon demi kelancaran dalam proses. Aturan ini akan dievaluasi jika berhasil akan diterapkan selamanya, perharinya dibatasi maksimal 200 pemohon yang akan diproses” terangnya.

(Seda)

Debat Kandidat Pilgub, Ini Pesam Ketua KPU Jabar

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menyebut ada 18 guru besar hadir dalam debat publik pasangan Cagub-Cawagub Jabar 2018.

Yayat berharap debat publik yang digelar bisa memberikan informasi langsung untuk pemilih calon pemimpinnya.

Terlebih dalam debat yang disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi swasta nasional itu pasangan calon memaparkan visi-misi membangun Jawa Barat.

“Ini bisa dimanfaatkan pemilih untuk mengetahui visi-misi calon, sehingga pemilih bisa mengetahui calonnya lima tahun ke depan,” kata Yayat di sela debat publik di Sabugaz Senin (12/3/2018) malam.

Menurut dia, debat ini pun mengefisienkan waktu, ketimbang warga langsung berkeliling mencari informasi.

“Silakan simak visi-misi para pasangan calon dengan hati yang gembira dan tidak mengerutkan kening,” kata Yayat.

Yayat pun berterimakasih kepada semua pihak atas 25 hari awal kampanye yang aman, nyaman dan lancar.

(LIN)

Gubernur Jabar Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Tiga Ribu Sertifikat PTSL

0
(HUMS JABAR)

CIREBON, FOKUSJabar.id : Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan tiga ribu Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Minggu (11/3/2018) kemarin.

” Setiap saya ke daerah, desa dan ke kampung, hampir tiap hari yang sering terdengar salah satunya masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan dengan perusahaan,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, dari 126 juta sertifikat baru 51 juta yang terealisasi. Karenanya, Presiden instruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini menerbitkan 7 juta dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

” Pak Menteri, kalau 5 juta nggak selesai, 7 juta nggak selesai, pilihannya ada dua, diganti atau dicopot,” ujar Jokowi.

Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya rapi dalam menyimpan sertifikat tanah yang diberikannya. Simpan dengan map atau folder pelastik untuk menghindari lembab dan basah dan sertifikat difotocopy sebagai cadangan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Jika sertifikat tanah dijadikan anggunan, maka uang hasil pinjamannya digunakan untuk kegiatan profuktif seperti modal usaha ataupun investasi.

” Kalaupun beli motor atau beli mobil tapi produktif yang bisa menghasilkan. Kalau tidak seperti itu, kita sudah banting tulang, sertifikat malah hilang disita bank. Sia -sia kita bekerja,” imbuhnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil menyebut, pihaknya akan menyerahkan 9.810 sertifikat, sisa pembagian 552 ribu sertifikat yang terbit tahun 2017 di Jawa Barat. Sementara di Cirebon, saat ini dibagikan sebanyak tiga ribu sertifikat.

” Setelah selesai pembagian ini, sisa 6.810 akan mulai didistribusikan Kepala BPN di masing-masing Kabupaten/Kota,” terang Sofyan.

Menurut Sofyan, sesuai perintah Presiden, pada tahun 2018 di Jawa Barat akan dikeluarkan sebanyak 1.260.000 sertifikat.

” Mudah-mudahan pada tahun 2023 seluruh tanah di Jawa Barat sudah bersertifikat,” harapnya.

Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat yang hingga saat ini memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.

” Dengan terus menggulirkan program pro -rakyat. Salah satunya penyerahan tiga ribu sertifikat tanah,” ucap Aher.

Gubernur berharap, sertifikat yang diberikan bisa menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan Jawa Barat, dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Aher memandang, pembagian sertifikat tanah memiliki tujuan yang sangat baik, dengan sertifikat yang dimiliki, masyarakat salah satunya berpeluang mengakses pembiayaan maupun bantuan keuangan dengan menjadikan sertifikat tanahnya sebagai agunan.

Selanjutnya pinjaman, atau bantuan dari lembaga keuangan tentu diharap mampu menciptakan lapangan kewirausahaan yang membantu memajukan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat.

“Program ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” katanya.

(Bam’s)

Desk Pilkada Ciamis Tidak Melanggar Aturan Sosialisasi ke Sekolah

0
Desk Pilkada Ciamis Tidak Melanggar Aturan Saat Sosialisasi di Sekolah. (FOKUSJabar/Husen Maharaja)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Sosialisasi untuk menyukseskan Pilkada yang digelar Desk Pilkada Kabupaten Ciamis di sejumlah sekolah berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Demikian dikatakan Ino Mardiana, Kasi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Ino mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih ke sekolah-sekolah.

” Desk Pilkada hanya mengaplikasikan aturan dari Kemendagri agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Ciamis dalam Pilkada yang akan digelar,” ucapnya.

Meski Desk Pilkada dibolehkan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan sasaran pemilih pemula dalam melaksanakan sosialisasinya, namun harus mematuhi aturan perundang-undangan yang ada.

” Kalau dalam gelaran sosialisasi itu untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilkada itu boleh saja. Namun kalau mengarahkan kepada salah satu Pasangan Calon itu jelas melanggar aturan,” jelasnya.

Selain itu, sosialisasi tersebut tidak boleh mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

” Pihak sekolah lah yang tahu terganggu atau tidaknya dengan sosialisasi tersebut. Karenanya, masing-masing sekolah mempunyai manajemen sendiri, pihak dinas tidak bisa mengintervensi,” ungkapnya.

(Husen Maharaja/Bam’s)

Pelatih Persib Tunggu Keputusan Manajemen

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez memiliki rencana untuk mendatangkan pemain tambahan menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2018.

Meski begitu, pelatih asal Argentina ini belum bisa memastikan, karena masih menunggu keputusan dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

” Mereka ada meeting untuk pemain baru. Itu hal bagus, tapi saya tidak tahu kapan keputusanya, mungkin hari ini mungkin besok atau lusa,” kata Gomez, Senin (12/3/2018).

Gomez membutuhkan tambahan pemain sebanyak tiga lokal dan satu striker asing. Pasalnya untuk musim 2018 akan ada dua agenda yang akan diikuti oleh tim Maung Bandung yakni Indonesia Super Legue (ISL) 2018 dan turnamen Piala Indonesia.

Lini depan Persib sendiri dinilai Gomez masih belum maksimal, hal itu terlihat pada turnamen pra musim Piala Presiden 2018. Sehingga dibutuhkan striker asing, karena untuk mendapatkan striker lokal berkualitas sudah sulit.

(Arif/Bam’s)