spot_img
Jumat 14 November 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7129

Mudahkan Para Pensiunan PNS, PT. Taspen Luncurkan Smartcard

Penulis
Agung
-
0
Labuan Nababan. (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : PT. Taspen yang ditugaskan Pemerintah untuk mengelola dana pensiun berupa Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKN para PNS terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada peserta dari kalangan ASN.

PT. Taspen melakukan terobosan digitalisasi sistem pembayaran pensiunan bagi ASN dengan meluncurkan Taspen Smartcard.

Kepala Cabang PT. Taspen Tasikmalaya, Labuan Nababan menyebut, terobosan tersebut akan membantu para PNS menerima dana pensiunya.

” Taspen Smartcard akan memudahkan mereka mencairkan dana pensiunnya. Mereka tidak perlu lagi capek-capek datang ke Kantor Taspen atau mitra-mitra bayar. Cukup klik melalui Smartphone dana pensiun akan langsung ditransfer ke rekening,” ungkap Nababan, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya, banyak kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari Taspen Smartcard. Selain bisa dipakai sebagai kartu ATM, Debit pembayaran juga sebagai kartu diskon yang telah bekerjasama dengan Taspen Tasikmalaya.

” Kartu pintar ini membantu kita untuk memantau dan mengautentikasi peserta dimana mereka berada melalui smartphone, pensiunan ini masih hidup atau telah meningal, untuk dalam bulan April ini kita akan melakukan merekam kembali PNS yang pensiun, akan diidentifikasi dengan finger print dari wajah, iris mata, sidik jari dan suara,” tuturnya.

Tidak hanya smartcard lanjut Nababan, Taspen terus berinovasi untuk tingkatkan layanan bagi pesertanya seperti klaim dan apapun yang terkait Taspen satu jam tuntas. Termasuk Layanan Klaim Otomatis (LKO), pensiunan kita datangi rumahnya untuk kita berikan dana pensiunnya dan program Taspen Life.

” Inovasi layanan ini sejalan dengan prinsip perusahaan tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat tempat (5T),” pungkasnya.

(Seda/Bam’s)

BIJB Didedikasikan untuk Embarkasi Haji 2018

Penulis
olin
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) didedikasikan untuk embarkasi haji tahun 2018. Hal tersebut senada dengan apa yang telah diinstruksikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dihadapan publik.

“Tentunya, apa yang pak presiden katakan harus kita kawal, BIJB jadi embarkasi haji di tahun ini, ” kata Aher di Bandung, Selasa (3/4/2018).

Menurut Aher, semua pihak yang terkait harus melakukan persiapan yang matang untuk mengawal rencana tersebut. Terutama untuk kenyamana para jemaah haji.

“Tinggal nanti sarana prasarana dan yang lainnya. Saya kira itu akan kita bicarakan dengan kemenag di Jabar untuk persiapannya secara detail,” ucapnya.

Aher pun mengungkapkan, nantinya BIJB akan mempunyai fasilitas tempat tunggu bagi para jamaah yang cukup luas dan nyaman.

BACA JUGA: PT BIJB Berbagai Untuk Warga Sekitar Bandarudara

“Kalau dari asrama haji Bekasi dibawa ke Halim tidak ada tempat tunggu, para jamaah nunggu di bis. Kalau di BIJB nantinya bisa jalan-jalan, ” pungkasnya.

(Budi/Bam’s)

Terlambat Mengambil ART, Tiga Bulan 54 ODHA di Ciamis Terlantar

Penulis
Agung
-
0
(FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Sejak awal Januari hingga akhir Maret, sedikitnya 54 ODHA di Kabupaten Ciamis terlambat dalam pengambilan obat Antiretroviral Therapy (ART) ke RSUD Ciamis. Karena sejak akhir 2017 lalu, para pendamping sudah tidak lagi mendampingi mereka. Sementara banyak ODHA di Ciamis tidak berani membawa obat itu karena berbagai persoalan.

“Di Ciamis ada dua pendamping, sejak berakhirnya bantuan stimulan dari luar negeri untuk pendamping, maka pendamping juga berhenti. Karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Ciamis,” ujar Ketua Ciamis Care Support (CCS) yang juga pendamping Yogi Firmansyah, Selasa (3/4/2018).

Menurut Yogi, bantuan dari luar negeri itu turun sejak 2013 sampai 2017 yang sifatnya hanya stimulan. Dengan idealnya Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat melanjutkannya. Hanya saja sejak tiga bulan terakhir ini tidak ada respon dan kepedulian dari Pemkab Ciamis. Karena pendamping juga memerlukan operasional.

“Jadi saat ini istilahnya lost follow up. Sehingga banyak odha yang telat mengambil obat. Padahal harus minum obat tepat waktu dan berkesinambungan tanpa henti,” jelasnya.

Menurut Yogi, tugas pendamping bukan hanya mengambilkan atau mengingatkan pengambilan obat ART di RSUD Ciamis. Tetapi juga memberikan dukungan sebaya, mengadakan home visit dan close meeting.

“Jadi pendamping itu bukan hanya nyuruh datang ke layanan, tetapi segala hal untuk membantu odha. Kalau hal ini terus dibiarkan resikonya kematian, karena kalau telat, resistensi obat akan meningkat,” katanya.

Yogi mengakui, tingkat motivasi diri sendiri odha masih kurang sehingga perlu diingatkan baik dalam jadwal minum obat maupun hal lainnya. Bagaimanapun odha Ciamis belum bisa dimandirikan.

“Diharapkan Pemda Ciamis untuk peduli,” katanya.

Ketua LSM Wisma yang konsen dibidang HIV/AIDS Deni Wahyu Jayadi mengatakan pihaknya jauh hari telah menyampaikan permasalahan ini kepada Pemda Ciamis dan DPRD.

“Sudah disampaikan ketika kucuran dana luar negeri dihentikan harus diantisipasi. Odha itu butuh pendamping. Jadi kami harap Pemda Ciamis lebih peduli,” pungkasnya.

(Riza M Irfansyah/Bam’s)

Tujuh Prinsip Tata Kepolisian yang Baik dan Tiga Sasaran Reformasi Birokrasi Menpan RB

Penulis
Agung
-
0
Penandatanganan bersama Polri dan MenpanRB di Mapolda Jabar, Selasa (3/4/2018) (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menandatangani Keputusan Bersama tentang Tata Cara Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Mapolda Jawa Barat, Selasa (3/4/2018).

Menurut Kapolri, Tito Karnavian, ada sembilan poin ukuran keberhasilan Polri di tahun 2025. Yakni, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD Baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu jam kerja efektif serta produktif, penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan, dan hasil pembangunan nyata.

“Agar tercapai cita menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani maka dengan demikian harus memperbaiki budaya koruptif, budaya kewenangan, serta budaya melayani,” demikian kata Tito yang ditulis Humas Polda Jabar dalam Press Release.

Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa ada tujuh prinsip Tata Kepolisian yang baik yaitu, Akuntabilitas, Efektifitas, Keadilan, Transparan, Responsif, Perilaku, dan Kompetensi.

Sementara, MenpanRB Asman Abnur menegaskan, adanya penandatanganan bersama Polri tentang Tata Cara Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani itu mendorong pelaksanaan revolusi mental.

“Yang mana akan menjadikan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien, dan pelayanan publik berkualitas,” ujar Asman.

(Ibenk/Bam’s)

Hadapi Ekonomi Global, Universitas di Jabar Harus Cetak Lulusan Berkualitas

Penulis
olin
-
0
Ketua DPRD jabar Ineu Purwadewi Sundari (foto IST)
Ketua DPRD jabar Ineu Purwadewi Sundari (foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh universitas di Jawa Barat. Terlebih sejumlah kegiatan tersebut telah membantu Pemprov Jabar dalam upaya mendongkrak penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, kampus harus mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing , sehingga mampu menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

“Kami DPRD Jabar mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Career Day yang digagas Universitas Widyatama (Utama),” kata Ineu saat membuka Career Day Utama 2018 di Utama, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).

Menurut dia, kegiatan penjaringan tenaga kerja yang digagas oleh kampus-kampus itu bisa membantu membuka peluang pelaku usaha dalam mencari SDM berkualitas lulusan perguruan tinggi di Jabar secara langsung.

Ineu pun berterimakasih kepada pihak kampus dan perusahaan yang terlah berpartisipasi serta mendukung penuh terlaksananya kegiatan seperti itu. Mereka semua, kata dia, mendukung program-program Pemprov Jabar terutama tentang penyerapan tenaga kerja.

Ineu optimistis dengan adanya kerja sama yang terjalin antara pemerintah, universitas, dengan pihak perusahaan dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, maka program peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat Jawa Barat.

Lebih lanjut Ineu menambahkan saat ini, sesuai data statistik yang ada bahwa kecenderungan perusahaan lebih memilih SDM yang berasal dari lulusan diploma dan sarjana. Hal tersebut membuat kampus harus mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi menghadapi MEA dan era globalisasi.

“Pendidikan menjadi penting untuk bagaimana mereka menjadi pemimpin di dunia usaha di mana mereka bekerja,” jelas dia.

(LIN)

Gara-gara Puisi Kontroversial, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh dua orang terkait puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dianggap melecehkan umat Islam, Selasa (3/4/2018).

Kedua pelapor adalah pengacara bernama Denny Adrian Kushidayat dan politikus Partai Hanura, Amron Asyhari. Denny mengaku mewakili umat Islam dalam membuat laporan.

“Kalimat pembuka itu Syariat Islam disandingkan dengan sari konde, itu enggak pantas. Kalau saya harus jujur dia lebih parah dari Ahok,” kata Denny di Markas Polda Metro Jaya, seperti dilansir Detik.

Laporan Denny bernomor LP/1782/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum atas dugaan Penistaan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 156 A KUHP dan atau Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Sedangkan laporan Amron bernomor LP/1785/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum dengan dugaan Penistaan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 156 A KUHP. Amron berharap polisi bertindak tegas dan profesional dalam mengusut laporan ini.

“Saya tak akan mencabut laporan meski dia meminta maaf nantinya. Ini jelas telah menghina dan melecehkan kami sebagai umat Islam. Saya minta agar polisi segera mengusut kasus ini,” tegas Amron.

(Agung)

DPRD Jabar Apresiasi Kepemimpinan Aher-Deddy Mizwar

Penulis
olin
-
0
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama pimpinan DPRD Jabar Irfan Suryanagara (foto IST)
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama pimpinan DPRD Jabar Irfan Suryanagara (foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebut bahwa secara keseluruhan, pembangunan sektor di seluruh bidang di Jabar mengalami kenaikan. Bahkan persentasenya diatas rata-rata capaian nasional dibandingkan tahun sebelumnya.

Demikian dikatakan Aher saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Sebagai gambaran, kata dia, laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,39 persen. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan keberhasilan Pemprov Jabar yang bisa mengendalikan LPP sebesar 0.04 persen dari kondisi tahun 2016 sebesar 1,43 persen.

Kemudian capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) pada tahun 2017 sebesar 70,77 poin, atau meningkat 0.72 poin dari kondisi tahun 2016 yang hanya 70,05 poin. IPM itu terdiri dari indeks pendidikan 2017 sebesar 62.19 poin, indeks kesehatan 81,18 poin dan indeks daya beli 2017 mencapai 70,22 poin.

Kondisi perekonomian global, regional dan nasional yang dinamis pada tahun 2017 mendorong Pemprov dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras menjaga tren positif perekonomian Jabar, sehingga berhasil mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19n persen.

Kemudian laju inflasi bisa dikendalikan sebesar 3,63 persen atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp27,96 juta, atau meningkat sebesar Rp1,04 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp26,92 juta rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai Rp37,18 juta atau meningkat sebesar Rp2,30 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp34,88 juta.

“Untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada keberhasilan pembanguan ekonomi itu, Pemprov Jabar bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

Aher mengatakan bahwa keberhasilan pemerataan ekonomi tersebut ditunjukan dengan menurunnya indeks dari 0,40 poin pada tahun 2016 menjadi 0.39 poin pada tahun 2017. Menurunnya tingkat kemiskinan dari 8,77 persen tahun 2016 menjadi 7,83 persen pada tahun 2017, kondisi ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 10,12 peren. Selain itu, perluasan kesempatan kerja yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 8,89 persen pada tahun 2016 menjadi 8,22 persen di tahun 2017.

Selain capaian gemilang kinerja pemerintah kurun waktu setahun, Jabar pun telah berhasil meraih 41 anugerah nasional dalam berbagai bidang pembangunan.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemprov Jabar dengan dukungan kuat dari DPRD Jabar, kerjasama pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi dan seluruh masyarakat Jabar sebagai manifestasi dari konsep pembangunan Jabar Masagi,” jelas dia.

Sementara itu Pimpinan DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengapresiasi pemerintah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar pada periode 2013-2018.

“Kami melihat Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Aher-Deddy Mizwar mengalami kenaikan signifikan serta kemajuan-kemajuan,” kata Irfan.

Irfan menambahkan, hasil dan capaian positif tersebut dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.

“Jadi Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar ini mendapat penghargaan hampir 160 lebih. Kami melihat pemerintahan di bawah Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar cukup berhasil,” kata dia.

Irfan pun mengakui bahwa Pemprov Jabar cukup berhasil mendekatkan pelayanan, fasilitas dan sarana umum bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan dengan diadakannya puskesmas rawat inap, pendidikan dengan adanya kelas jauh, hal itu salah satu bentuk daripada mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Transportasi seperti jalan 98 persen dalam keadaan mantap, lalu laporan administrasi keuangan tujuh kali berturut turut mendapat hasil yang baik, lakip baik” kata dia.

Irfan memandang bahwa hingga saat ini pasangan Aher – Demiz telah berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

(LIN)

1...7,1287,1297,130...7,332Halaman 7,129 dari 7,332

Copyright © fokusjabar.id