spot_img
Sabtu 15 November 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7112

RSUD Siapkan Ruang Khusus untuk Pasien Diduga Korban Miras Oplosan

Penulis
Agung
-
0
Ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pihak Rumah Sakit akan membuka posko dan bilik khusus untuk pasien yang harus menjalani rawat inap dengan keluhan serupa.

Bilik khusus tersebut disiapkan, karena di RSUD itu ada pasien lain yang harua dijaga.

“Kami siapkan ruangan khusus untuk menampung 20 pasien, itu untuk antisipasi pasien bertambah,” kata Dirut RSUD Cicalengka Yani Sumpena melalui keterangan persnya Senin (9/4/2018).

Sementara itu, Humas RSUD Cicalengka Evi Sukmawati menyatakan bahwa kasus dugaan keracunan miras oplosan bukan pertama kali terjadi.

Kasus serupa pernah terjadi di tahun 2015 saat malam takbiran.

“Dulu yang dirawat 12 orang. Yang meninggal 6. keluhannya sama,” kata dia.

(LIN)

Di Majalaya, Tiga Orang Tewas Diduga Akibat Miras Oplosan

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Warga Kabupaten Bandung korban meninggal yang diduga akibat minuman keras (miras) oplosan tersebar di sejumlah wilayah.

Di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung korban miras oplosan mencapai enam orang.

Direktur RSUD Majalaya Kabupaten Bandung dr Grace Mediana mengatakan, dari jumlah itu, tiga orang di antaranya meninggal.

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

“Dari enam pasien itu, tiga di antaranya meninggal dunia, satu orang pulang paksa dan dua orang lainnya rawat inap, yang dirawat inap kondisinya ada perbaikan,” jelas Senin (9/4/2018).

Diketahui identitas korban meninggal adalah Gilang Maulana warga Cikancung, Herdianaa warga Rancaekek, Murdianto warga Paseh.

(LIN)

Korban Meninggal Diduga Akibat Miras, 20 Orang di RSUD Cicalengka, tiga Orang di RSUD Majalaya

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dirut RSUD Cicalengka Yani Sumpena menyatakan bahwa korban miras oplosan terus bertambah. Bahkan hingga siang tadi total korban mencapai 45 orang.

Demikian diungkapkan Yani melalui keterangan persnya Senin (9/4/2018).

“Dari tanggal enam sampai tadi siang, ada 45 kunjungan pasien dengan keluhan yang sama,” kata dia.

Adapun keluhan pasien, yakni mata kabur, pusing, mual dan muntah. Dari total pasien yang datang, ada empat yang pulang paksa atas permintaan sendiri dan dua pasien yang dirujuk ke RS Hasan Sadikin.

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

Saat ini pasien yang ada di RSUD Cicalengka 17 orang, delapan orang di antaranya dirawat inap dan 11 orang lainnya masuk IGD.

“Dari jumat (6/4/2018) pasien berdatangan. Sampai hari ini, yang meninggal itu total 20 orang. Satu di antaranya sudah meninggal ketika datang ke sini,” jelas dia.

Meski sudah mengindikasikan korban tersebut keracunan, namun dia belum bisa mengungkapkan kandungan yang diminum oleh para pasien. Namun kepolisian sudah mengambil sampelnya.

(LIN)

Permasalahan di Waduk Jatigede, Hasan Tegaskan Negara Harus Hadir

Penulis
olin
-
0

JATIGEDE,FOKUSJabar.id: Proyek Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dihadapi masyarakat sekitar sebagai dampak perluasan lahan poyek tersebut.

Tidak sedikit orang terkena dampak (OTD) Jatigede yang masih mengeluhkan ganti rugi pembebasan lahan, hingga relokasi tempat tinggal.

Calon Gubernur Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan) meyakinkan masyarakat akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dikeluhkan warga terdampak Jatigede dalam jangka tiga tahun saja.

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

Permasalahan itu, di antaranya terkait pembebasan lahan, relokasi, infrastruktur hingga akses perekonomian.

“Ini harus diselesaikan secepatnya melalui komunikasi intens dengan pihak terkait dan aksi yang cepat tanggap,” kata Hasan saat bertemu warga terdampak Jatigede di Lapang Karedok, Kampung Parakan Kondang, Desa Kadujaya, Jatigede, Kabupaten Sumedang, Senin (9/4/2018).

Kunjungan tersebut, bukan pertama kalinya dilakukan oleh Kang Hasan. sebelumnya Kang Hasan, turut memperjuangkan nasib warga terdampak Jatigede, saat masih menjadi Anggota DPR RI.

Sebagai calon pemimpin Jawa Barat, dia menegaskan bahwa akan ada win win solution bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, masyarakat yang sudah merelakan lahannya mendapatkan hak yang sebanding.

“Pemerintah harus memperjuangkan nasib dan dampaknya pada mereka (warga terdampak Jatigede),” kata dia.

Sementara itu, salah satu warga terdampak Jatigede Bandingah mengaku, harus merelakan tempat tinggalnya untuk dijadikan lahan waduk Jatigede.

Bandingah mengungkapkan, meski sudah mendapat ganti rugi dari pemerintah, uang yang didapat tidak sebanding untuk membangun rumah baru yang layak seperti sebelumnya.

“Uang gantinya hanya untuk beli tanah sepetak, dan rumahnya ngga selesai-selesai sampai sekarang, karena tidak cukup,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Maryatun, warga Desa Paritan, yang harus kehilangan sawahnya untuk kepentingan waduk dengan uang ganti rugi yang tak seberapa.

Maryatun juga mengeluhkan sulitnya lapangan kerja dan akses infrastruktur yang cukup menyulitkan. Dia berharap dengan datangnya Hasan ke OTD Jatigede, keluhan masyarakat bisa didengar dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

“Dulu, beras saya nggak harus beli karena punya sawah, sekarang harus beli. Alhamdulillah ada calon pemimpin seperti Kang Hasan yang datang mendengar langsung keluhan kami, semoga beliau bisa membantu permasalah di sini,” pungkasnya.

(LIN)

ISIS Klaim Bom Bunuh Diri di Markas Partai Politik di Irak, 4 Orang Tewas

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

IRAK, FOKUSJabar.id: Sedikitnya empat orang tewas akibat bom bunuh diri militan ISIS yang menghancurkan markas utama partai politik Al-Hal di Kota Hit, Irak, Senin (9/4/2018). Akibat serangan itu kandidat dalam pemilu, Zineb Abdel Hamid al-Hiti mengalami luka-luka.

Komandan operasi militer di barat Irak, Qassam al-Mohammadi, mengatakan bahwa dua pelaku bom bunuh diri menyamar sebagai tentara saat memasuki markas salah satu parpol besar itu.

“Salah satu pelaku meledakkan dirinya menggunakan bahan peledak saat petinggi-petinggi partai tengah menggelar rapat di markas itu,” kata al-Mohammadi kepada AFP, Senin (9/4/2018).

Melansir CNN, Senin (9/4/2018), petugas medis mengonfirmasi ada empat korban tewas. Sementara itu, Hiti hanya mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan medis.

Al-Mohammadi mengatakan pelaku kedua meledakan diri tak lama setelahnya, namun tidak menyebabkan korban atau kerusakan lainnya.

Tak lama setelahnya, kelompok teroris ISIS mengeluarkan pernyataan berisi klaim bertanggung jawab atas serangan pada Sabtu malam itu.

(Agung)

Jaga Netralitas saat Pilkada, ASN Kota Bandung Teken Pakta Integritas

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)
BANDUNG,FOKUSJabar.id: Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung menegaskan bahwa akan bersikap netral dalam keberlangsungan kegiatan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).

Penegasan itu langsung dilakukan pada kegiatan Upacara Bendera dirangkaikan dengan pembacaan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di plaza Balaikota Bandung, Senin (9/4/2018).

Dalam amanatnya, Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin menyampaikan bahwa seorang ASN memiliki kode etik dan kode perilaku. Keterlibatan ASN telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014  yang menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

Aturan netralitas ASN juga ditegaskan melalui surat edaran Menpan-RB, surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung nomor 800/SE.165-BKPP/2017 tentang netralitas ASN dan larang dalam menggunakan fasilitas pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah.

“Seluruh ASN di Kota Bandung harus netral. ASN itu berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, ” tegas Solihin.

Dirinya mengapresiasi dilaksanakannya deklarasi dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN kota Bandung.

“Saya selalu mengingatkan kepada jajaran ASN Kota Bandung agar berhati-hati dalam masa pilkada, harus menjaga perilaku ucapan maupun tindakan,”katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung Fathatun Fayziyyah menyampaikan, mengingat surat edaran Kemenpan – RB, semua itu rawan jika ASN mencoba – coba ikut serta dalam pemilukada.

” Harus kita apresiasi dan patuhi, sebab kalau tidak akan menimbulkan pelanggaran,” tegas farhatun.

Menurut dia, jika salah satu ASN melakukan pelanggaran, maka sanskinya cukup berat. Contohnya keterlambatan penerimaan gaji maupun sulit mendapatkan penghargaan atau kenaikan pangkat.

“Maka sudah seharusnya sesuai aturan yang ada ASN harus netral dan tidak boleh ikut serta dalam acara pemilukada,” jelas dia.

Adapun contoh pelanggaran, yakni berfoto dengan salah satu pasangan calon, meskipun saat itu belum ditetapkan dengan pasangan calon, tetapi karena surat edaran Kemenpan-RB dan KASN sudah muncul, maka aturan itu sudah berlaku.

” Sejak muncul aturan itu maka ASN harus mematuhi aturan yang ada,” Jelas dia.

Berikut Pakta Integritas Netralitas ASN pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018:

1. Tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan atau/ wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait kegiatan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walibl Kota dan Wakil Wali Kota.

3. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

4. Ikut berperan aktif menjaga netralitas ASN di lngkungan pemerintah kota bandung

(Budi/LIN)

Penataan Drainase di Daerah Belum Terpadu

Penulis
olin
-
0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sekda Jabar Iwa Karniwa menyebut bahwa penataan drainase di daerah masih belum terpadu. Saat ini, kata dia, pemerintah membangun jaoan akses, maka urusan drainase dibuat tidak hanya di lokasi jalan itu, tetapi juga harus terintegrasi dengan drainase permukiman.

Ini penting untuk mengurangi banjir, drainase jalan itu harus dibuat cembung dan tersambung dengan drainase peemukiman.

“Jadi, jalan tidak menjadi kubangan air,” kata Iwa dalam rapat Kick off Meeting Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Jabar di Gedung Sate, Bandung, Senin (9/4/2018).

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

Sementara hal-hal yang sudah dicapai selama keikutsertaan Provinsi Jabar dalam program pusat, antara lain sebanyak 26 kabupaten/kota telah memiliki dokumen ssk yang telah selesai di-review tahun 2015, 2016 dan 2017.

“Tahun ini menyisakan satu kabupaten yang akan melaksanakan review SSK yaitu, Kabupaten Pangandaran,” kata dia.

Ditingkat provinsi kini  sedang melakukan pemutakhiran road-map sanitasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJM Jabar 2019 – 2013, dengan target baru, yakni sustainable develovment goals (sdgs).

” Pemprov Jabar telah berinisiatif melakukan upaya sinergitas pendanaan sanitasi, melalui program bantuan keuangan bagi kabupaten/kota sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp661,7 milyar,” jelas dia.

Urusan sanitasi adalah urusan bersama) dimana sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota sangat dibutuhkan kerjasamanya berdasarkan pembagian kewenangan, baik dari sisi perencanaan dan penganggarannya (50 persen pusat, 30 persen kabupaten/kota, 20 persen provinsi) diharapkan kabupaten kota bisa memenuhi kebutuhan anggaran sanitasinya.

“Di sini butuh kebijakan dan komitmen pemimpin daerah dalam pembangunan sanitasi agar menjadi prioritaa di daerahnya aekaligus menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi pembangjnan sanitasi,” jelas dia.

(LIN)

1...7,1117,1127,113...7,335Halaman 7,112 dari 7,335

Copyright © fokusjabar.id