BANDUNG, FOKUSJabar.id : Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Mochamad Iriawan resmi menjadi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat setelah dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (18/6/2018).
Namun, banyak pihak khawatir pada sikap Iriawan yang tidak akan menjaga netralitas di saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang.
Ditemui di kediamannya di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Selasa (19/6/2018), Iriawan mengatakan, sebagai Pj Gubernur Jabar, dirinya akan menjunjung tinggi netralitas dalam menghadapi ajang Pilkada Serentak 2018. Dia menegaskan, sikap netral akan terus dijaga demi karir dan nama baiknya sebagai seorang Bhayangkara sejati.
“Saya ini Bhayangkhara sejati, prajurit yang merangkak dari bawah. Artinya dari pangkat letnan dua sampai sekarang alhamdulillah diberikan amanah oleh yang maha kuasa melalui negara jadi bintang tiga. Itu dengan perjuangan luar biasa, dengan perjuangan sekolah dan penugasan berisiko,” tutur Iriawan.
Menurut Iriawan, ketika dirinya bersikap tidak netral di Pilkada, masyarakat Jabar pasti akan mengetahuinya. Dan, lanjutnya, saat masyarakat Jabar tahu sikapnya tidak netral, maka masyarakat pun akan menilai negatif terhadap dirinya.
“Pertanyaannya saya balik sekarang, apakah saya akan korbankan karir saya untuk tidak netral? Apakah mungkin (bersikap tidak netral) dengan saya besar di Jabar, sekolah di sini, keluarga saya di Jabar, ibu dan istri orang Jabar, gak mungkin lah. Nama saya pasti akan tercoreng seumur hidup, dan karir saya akan hancur,” paparnya.
Dia menjelaskan, tudingan yang menyebut dirinya tidak netral yakni berkaitan dengan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi bawahannya untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) tertentu. Namun, Iriawan menegaskan, hal itu tidak mungkin terjadi.
“Salah satu tugas saya adalah mengawasi ASN supaya netral, masa saya tidak netral,” tegasnya.
Iriawan juga mengatakan, siapa pun yang menjadi gubernur atau Pj gubernur tentu ingin sukses menjalankan tugasnya. Saat ditugaskan lalu bersikap tidak netral, berarti gubernur atau Pj gubernur itu tidak sukses dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
“Gampang saja kan kalau saya tidak netral, saya copot saja, itu resikonya. Tapi apa saya mau ambil risiko itu, kan gak mungkin. Karir dan nama baik itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dihapus dengan penghapus,” pungkasnya.
(Ibenk/Bam’s)
