spot_img
Selasa 16 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6957

Pemprov Jabar Apresiasi Kinerja Polri

0
Polri
(HUMAS JABAR)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik 2018, pengamanan Pilkada Serentak 2018 serta predikat Indonesia yang masuk dalam jajaran sepuluh negara teraman di dunia.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa saat menghadiri syukuran Hari Bhayangkara ke-72 di Sudirman Grand Ballroom, Jl. Sudirman No. 620, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

“ Selamat Hari Bhayangkara ke-72. Alhamdulillah, capaian-capaian Kepolisian RI luar biasa yang ditunjukkan dengan Pilkada Serentak berjalan dengan damai, lancar, kondusif. Lalu arus mudik dan arus balik berjalan sangat lancar bahkan terjadi penuruan kecelakaan maupun kemacetan. Indonesia mendapat penghargaan dunia,” kata Iwa.

BACA JUGA: TNI-Polri dan Wartawan di Ciamis Jalani Swab Test Covid-19

Menurutnya, capaian-capaian Kepolisian RI tersebut perlu kita syukuri dan kita apresiasi kepada seluruh jajarannya yang tentu bahu-membahu meningkatkan pelayanan, sehingga Kepolisian RI semakin dicintai masyarakat. Tingkat kepercayaan tersebut mencapai 82,9 persen.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto menyatakan bahwa Kepolisian RI terus berbenah melalui upaya program promoter. Hal itu sebagai tindak lanjut dari program reformasi internal Kepolisian RI.

Program promoter dilakukan melalui profesionalisme dan modernisasi untuk meraih kepercayaan publik. Program promoter fokus pada tiga kebijakan, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media.

Selain itu, Tito mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terus meningkat. Pada 2016 lalu Kepolisian RI termasuk ke dalam tiga institusi negara yang paling tidak dipercaya publik. Namun, saat ini tingkat kepercayaan publik pada Kepolisian RI di atas 82 persen.

“ Kini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan berbagai lembaga telah berada pada tiga besar lembaga dengan kepercayaan publik terbaik,” ungkap Tito.

Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada akhir 2016 menunjukkan, tingkat kepercayaan Publik terhadap Kepolisian RI hanya 63,2 persen. Setelah satu tahun melaksanakan program promoter, survei Populis Center pada Agustus 2017 menunjukkan adanya perbaikan kinerja Polri dimana 67,6 persen responden puas dengan kinerja Polri.

“ Dan yang terakhir survei Litbang Kompas pada Juni 2018 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,9 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa 82,9 persen Warga Negara Indonesia percaya kepada Polri, tertinggi sejak era reformasi,” papar Tito.

Tito juga mengungkapkan, lembaga survei papan atas yang berbasis di AS, menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat kesembilan negara teraman di dunia. Posisi ini berada di atas Denmark yang berada di posisi 10 dan Belanda pada posisi 15, bahkan Jepang di posisi 27.

“Survei juga mengungkap 69 persen dari 148 ribu responden, bahwa pada 142 negara percaya bahwa kepolisian lokal dalam hal ini Polri di Indonesia mampu menjaga keamanan dalam negerinya,” pungkas Tito.

(Bam’s)

Tewaskan Pejalan Kaki, Pemotor jadi Tersangka

0
Tersangka
Akp agoeng kasat lantas polres ciamis. (FOKUSJabar/Husen Maharaja)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Pengendara seperda motor bernopol R 6962 QV, Rudi Ruhiyat (34) dijadikan tersangka dalam peristiwa tabrakan yang menyebabkan tewasnya seorang pejalan kaki, Ayi Rohana (62) beberapa waktu lalu.

Rudi ditetapkan tersangka setelah terbukti lalai saat mengendarai sepeda motor hingga mengakibatkan tewasnya korban. Demikian diungkapkan Kasat Lantas Polres Ciamis, AKP Agoeng Ramadhani di Mapolres Ciamis, Rabu (11/7/2018).

Sementara untuk Iwan Mustopa, kata Agoeng, sopir truk yang saat kejadian berada di belakang sepeda motor dan menabrak korban dan menggilasnya masih dalam pemeriksaan petugas Polisi.

BACA JUGA: Polres Banjar Bekuk Lima Tersangka Kasus Curanmor

“Untuk pengemudi truk masih dalam pemeriksaan. Apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Kalau memang hasil pemeriksaan ada unsur kelalaian, bisa juga menjadi tersangka dalam kecelakaan itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, kecelakaan yang menewaskan korban itu terjadi di Jalan Raya Ciamis-Banjar, tepatnya di tugu batas Kota Ciamis tak jauh dari Kantor Kecamatan Cijeunjing.

Saat itu korban hendak menyebrang dari arah utara menuju selatan, dari arah timur ( Banjar) menuju barat muncul sepeda motor yang dikendarai Rudi. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor menabrak korban.

“Setelah ditabrak sepeda motor, korban terlindas truk,” ungkap Agoeng.

(Husen Maharaja/LIN)

Polisi Selidiki Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Banjar

0
kapolres Banjar, AKBP Matrius (Kiri) dan Ketua IDI Kota Banjar, dr. Fuad (kanan). (FOKUSJabar/Boip)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Kapolres Banjar AKBP Matrius mengungkapkan, ada dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

Kedua kasus korupsi itu di antaranya program bantuan Provinsi 2014, rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Cibeureum dan dugaan penyelewengan anggaran di Desa Balokang.

Belum terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkendala hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Provinis (BPKP) yang hingga saat ini belum keluar.

“Kita tinggal menunggu hasil audit BPKP,” kata dia, Rabu (11/7/2018).

Setelah hasil audit BPKP sudah keluar dan menyatakan bahwa terjadi kerugian negara, mekanisme selanjutnya, kata dia, baru penetapan tersangka. Bila sudah jelas ada kerugian negara, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus bertanggungjawab.

” Yang bisa mengatakan ada kerugian negaranya itu bukan kami tapi dari BPKP,” imbuh dia.

Matrius berjanji bahwa dua kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihaknya tidak melewati 2018.

“Secepatnya dan mudah-mudahan tidak lewat tahun ini,” pungkas dia.

(Boip/LIN)

Sistem Zonasi Dikeluhkan, Ini Kata Disdik Kota Bandung

0
foto: web

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menyebut banyak orangtua calon peserta didik yang belum siap dan kekurangan informasi terkait pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung tahun 2018.

Hal itu pula lah yang menyebabkan orangtua calon peserta didik yang menganggap pelaksanaan PPDB tahun 2018 tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Perbedaan‎ PPDB tahun ini dan tahun sebelumnya itu cukup signifikan. Kita menerapkan sistem di PPDB tahun ini sesuai amanat Permendikbud, dimana ada kewajiban untuk menerapkan sistem zonasi sebesar 90 persen, jalur prestasi 5 persen dan jalur khusus 5 persen,” kata Sekretaris Disdik Kota Bandung Mia Rumiasari melalui sambungan telepon, Rabu (11/7/2018).

PPDB Kota Bandung tahun 2018, lanjut Mia, menerapkan kebijakan langsung pemerintah pusat melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 serta Nomor 14 tahun 2018.

Salah satu ketentuan dalam aturan tersebut, yakni terkait sistem zonasi sebagai penegasan dari aturan sebelumnya.

“Sebenarnya kita tidak menerapkan murni 90 persen sistem zonasi di SMP Negeri di Kota Bandung. Seperti di lima SMP Negeri yang berlokasi jauh dari pemukiman penduduk, kita coba munculkan melalui jalur prestasi yakni di SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44,” terangnya.

Munculnya kekecewaan dan keluhan dari orangtua calon peserta didik terkait sistem zonasi, diakui Mia karena kurangnya informasi yang didapat.

Pasalnya, dalam sistem zonasi ‎yang diterapkan di SMP Negeri di Kota Bandung mengutamakan penilaian dari kedekatan jarak rumah dan sekolah.

Penilaian ini pun diberlakukan sama bagi semua calon peserta didik yang mendaftar.

Sedangkan untuk pendaftaran di tingkat SD, mengutamakan kriteria usia selain dari sisi zonasi.

“Jika dari sisi jarak ada persamaan, maka yang jadi penilaian lain berdasarkan nilai akademik calon peserta didik. Dan kita sudah terima perwakilan dari orangtua calon peserta didik ini dan hal ini menjadi bahan evaluasi kita kedepan. Meski demikian, kita tetap tidak bisa kontra produktif dengan aturan yang sudah dikeluarkan (pemerintah) pusat,” tegasnya.

(Ageng/LIN)

Petani Harus Manfaatkan Momentum Pileg 2019

0
(FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Problematika petani di tanah air masih sangat komplek dan pelik. Kendati pemerintah saat ini sudah berupaya melakukan berbagai terobosan program-program pro petani, namun perlu di genjot secara maksimal.

Program pemerintah yang pro petani ini juga memerlukan pengawalan yang tersistem dalam implementasi di daerah.

Fungsi pengawasan di daerah terhadap program pemerintah juga harus berjalan dengan baik. Karenanya penguatan di parlemen yang mewakili aspirasi petani menjadi penting, baik di tataran pusat maupu daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Repdem Jabar Bidang Penggalangan Buruh dan Tani Agus Nurdin saat diskusi terbatas bersama wartawan, di PWI Perwakilan Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Rabu (11/7/2019).

“Program pusat sudah bagus, tidak cukup itu, pengawasana implentasinya juga harus bagus. Pemerintah daerah juga harus mendukung dengan mengeluarkan program-program yang pro petani,” kata Agus.

Atas dasar itu kata Agus, petani butuh keterwakilan di Parlemen. Maka momentum Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019 mendatang menjadi momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh petani.

“Petani harus terlibat aktif pada Pileg, menentukan siapa yang mereka akan dorong menjadi wakilnya di parlemen untuk mengawal program-program petani dan pertanian, ” kata Agus.

Menurut dia, pemilih di Indonesia ini mayoritas petani, ini dilihat dari sebaran penduduk Indonesia berada di pedesaan dan mayoritas petani.

“Pemilih berlatar belakang petani ini lebih banyak, tapi anehnya banyak kebijakan yang tidak pro petani, terutama di daerah,” kata AGus.

Agus menambahkan kondisi saat ini petani yang punya tanah garapan saja banyak yang miskin, apalagi yang tidak punya tanah garapan sendiri.

“Kuncinya masyarakat petani harus berdaya, organisasi petaninya harus dikuatkan, dan yang tidak kalah penting dorongan kuat dari wakil petani di DPR dan DPRD,” jelas dia.

Sebagai organisasi sayap PDIP yang identik dengan partai wong cilik, di mana petani sebagai gambaran nyata dari wong cilik, maka Repdem Jawa Barat turut ambil bagian dalam proses membangun kesadaran petani untuk terlibat aktif pada Pileg 2019. Selain itu, Repdem pun menyiapkan kader-kader terbaiknya yang memiliki historis.

“Kader-kader repdem telah menyiapkan diri, mereka adalah pejuang petani, secara historis,” kata dia.

(Riza M Irfansyah/LIN)

Relawan Jodoh: Wacana Jokowi-Moeldoko Disambut Positif

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPP Relawan Jokowi Moeldoko Hebat (Jodoh) Ivan Pandapotan mengatakan, wacana memasangkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Pilpres 2019 disambut positif masyarakat. Wacana itu semula digulirkan pada 4 Mei 2018 lalu di Bandung.

“Saya masih ingat, usai deklarasi tanggal 4 Mei 2018 kemarin, ada pemberitaan yang menulis bahwa deklarasi (Jokowi Moeldoko) di Bandung jangan-jangan cuma main-main saja,” kata Ivan Pandapotan, dalam jumpa pers di Kota Bandung, Rabu (11/7/2019).

Dia, respon positif memasangkan Jokowi-Moeldoko sebagai Capres-Cawapres 2019 didapat berdasarkan pengamatan langsung ke masyarakat.

“Kami itu ada tim khusus yang ditugaskan untuk mengamati bagaimama respon masyarakat setelah kita mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi Moeldoko, namun hasilnya bagus,” jelas dia.

Deklarasi memasangkan Jokowi dengan Moeldoko di Bandung pada 4 Mei 2018 lalu, menurut dia, adalah untuk mengetahui sejauh mana respon publik terhadap gagasan tersebut.

“Tren memasangkan Jokowi dengan Moeldoko makin hari mendekati pendaftaran capres cawapres tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018 mendatang, itu makin positif,” katanya.

Dia mengatakan, secara konstitusi Jokowi dibatasi hanya dua periode untuk menjadi Presiden RI, dan hasil kerja Jokowi (Pembangunan) selama ini dianggap bagus.

” Nah pembangunan yang bagus ini harus dilanjutkan. Jadi kami berpikir siapa yang pantas mendampingi dan melanjutkan keberhasilan Jokowi. Dan kami menilai sosok Moeldoko lah yang cocok,” kata dia.

Menurut dia ada sejumlah keunggulan dari sosok Moeldoko, di antaranya yang bersangkutan tidak terlibat kasus HAM, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat kasus moral atau isu-isu murahan.

“Paling yang kurang dari Pak Moeldoko itu cuma satu, yakni orangnya jarang senyum,” kata dia.

(LIN)

Ini Kriteria Caleg Golkar di Pileg 2019

0
Cawagub Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi saat diwawancarai (foto LIN)
Cawagub Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi saat diwawancarai (foto LIN)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPD Golkar Jawa Barat memastikan tidak akan mengusung calon legislatif yang memiliki catatan kriminal apalagi korupsi.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, tingkat keterpilihan seorang caleg Golkar baik untuk DPRD Kabupaten/Kota maupun Provinsi menjadi salah satu poin tinggi untuk diusung.

“Kami masih menyusun daftar caleg, poin paling utama adalah tingkat keterpilihan caleg,” kata dia di Bandung, Rabu (10/7/2018).

Namun penetapan caleg-caleg tetap memakai sejumlah persyaratan yang cukup berat. Syarat ini tak hanya yang ada dalam peraturan KPU dimana eks koruptor dan bandar narkoba dilarang mencalonkan namun ada aturan tambahan.

“Tak hanya yang diatur dalam PKPU tapi kita akan lihat orang-orang yang tidak memiliki catatan kriminal,” ujarnya.

Sederhananya latar belakang caleg tersebut bisa dilihat dari surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

“Itu standar artinya orang itu bersih dan tidak punya catatan kriminal. Tapi kita akan cek juga latar belakangnya, kalau ada catatan sudah pasti tidak akan dicalonkan,” katanya.

Dedi mengakui peminat caleg untuk berangkat dari Partai Golkar Jabar sangat tinggi. Meski begitu, pihaknya tetap akan mengukur tingkat kelayakan para calon baik kader maupun eksternal lewat sejumlah proses.

“Caleg kita membludak, kita lagi seleksi sekarang. Kita buat standarisasi, psikotes, wawasan kebangsaan, dan para calon harus menguasai bahasa daerah masing-masing,” pungkasnya.

 

(LIN)