spot_img
Sabtu 7 Juni 2025
spot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 6926

Sambangi Pesantren Peradaban Dunia Jagat ‘Arsy di Tangerang Selatan, Ketua DPR Berikan Ceramah Kebangsaan

Penulis
olin
-
0

TANGERANG,FOKUSJabar.id:  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambangi Pesantren Peradaban Dunia Jagat ‘Arsy di Kota Tangerang Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Dia datang saat Manakib Syekh Abdul Qodir Jaelani yang dihadiri langsung oleh Mursyid Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya-Sirnarasa ke-38 Syekh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul (Abah Aos).

Bamsoet tiba di Pesantren Jagat ‘Arsy bersama rombongannya sekitar pukul 09.00 WIB. Di TQN itu dia disambut langsung oleh Pimpinan Pesantren, K.H. Budi Rahman Hakim (Abah Jagat) dan ribuan Ikhwan TQN Suryalaya-Sirnarasa.

BACA JUGA:

Gempa Garut Terjadi akibat Aktivitas Lempeng Indo-Australia

“Kedatangan Bambang itu untuk memberikan ceramah kebangsaan sekaligus peresmian kampus hijau. Selain itu Pak Bambang pun merepresentasikan hubungan yang erat antara ulama dan umara, ikut aturan agama dan negara,” kata Kepala Sekolah Jagat ‘Arsy, Tata Masta melalui rilisnya.

Untuk diketahui, Pesantren Peradaban Dunia Jagat ‘Arsy adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak 2013.

Pendirinya adalah Abah Jagat yang juga sebagai khodim khusus Mursyid TQN Suryalaya-Sirnarasa ke-38 Abah Aos, R.A.

Pesantren Jagat ‘Arsy membawahi dua lembaga pendidikan formal, yaitu SMP dan SMA.

Pada 2017 berpartisipasi menjadi sekolah ramah lingkungan atau Adiwiyata Tingkat Kota Tangerang Selatan, dan pada 2018 ini dipersiapkan agar bisa masuk ke Tingkat Nasional

(Ibenk/LIN)

Soal Zakat Profesi ASN, Pemkot Bandung Sudah Duluan

Penulis
olin
-
0
sekda kota bandung yossi irianto. (foto web)

BANDUNG,FOKUSJabar.id : Pemerintah Kota Bandung tidak mempersoalkan zakat profesi yang akan dipungut kepada ASN Muslim sebanyak 2,5 persen oleh pemerintah pusat.

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, zakat itu untuk membersihkan harta, terlebih dalam harta yang diperoleh, hakikatnya terdapat hak orang lain sebanyak 2 5 persen.

“Bagi ASN di Kota Bandung zakat profesi tidak jadi soal. Itu sudah menjadi bagian dari komitmen para ASN,” kata Yossi di Bandung, Sabtu (10/2/2018).

BACA JUGA:

Gempa Garut Terjadi akibat Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Terlebih, kata Yossi, penerapan zakat profesi bagi para ASN di lingkungan Pemkot Bandung sudah berjalan sebelum wacana Perpres pungutan zakat 2,5 persen dari gaji ASN Muslim berkembang saat ini.

Di Pemkot Bandung pengumpulan zakaynya dikoodinasikan bendahara gaji setiap instansi.

Hal itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Bandung tentanf ‘Gerakan Ayo Bayar Zakat’, kemudian Instruksi Wali Kota Bandung tentang ‘Pelaksanaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah’ bagi ASN Kota Bandung.

“Dengan imbauan itu, pendapatan zakat profesi dari para ASN di lingkungan Pemkot Bandung pun melonjak tajam. Dari sebelumnya hanya sekitar Rp400 juta sampai Rp600 juta per bulan, sekarang sudah mencapai sekitar Rp2 milyar sampai Rp3 milyar per bulan,” tuturnya.

Pendapatan pajak profesi dari para ASN di lingkungan Pemkot Bandung pun diserahkan langsung kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.

” Pengelolaannya itu domainnya ada di BAZ. Silakan dimanfaatkan untuk masyarakat yang termasuk dalam delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat,” jelas Yossi.

Adapun besaran 2,5 persen yang sudah berjalan, kata Yossi, itu diambil dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sebab, untuk setingkat eselon II yang dulu hanya menerima TKD antara Rp1 juta sampai Rp2 juta, kini bisa mendapatkan TKD dengan besaran hingga Rp10 juta.

“Jadi wajar lah kalau 2,5 persen untuk zakat, karena itu untuk membersihkan diri juga. Karena kita pun yakin kalau dari pendapatan yang kita terima itu, ada hak orang lain sebesar 2,5 persen,” tegasnya.

(Ageng/LIN)

Aher Tidak Takut Gaji ASN Dipotong

Penulis
Agung
-
0
Aher saat menjadi pembicara dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-4/Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di The Grand Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Jl. POM IX, Palembang Square, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (9/2/18). (HUMAS JABAR)

PALEMBANG, FOKUSJabar.id :  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) tanggapi santai terkait rencana kementrian agama yang ingin memotong gaji aparatur sipil nasional (ASN) sebesar 2,5 persen tiap bulannya.

Aher mengatakan, jika rencana itu direalisasilan oleh pemerintah pusat tidak akan menjadi masalah, karena sudah lama ASN di lingkup pemprov Jawa Barat sudah melakukan hal itu.

“Pemotongan gaji 2,5 persen untuk zakat itu sudah berjalan dari dua bulan yang lalu, bukan hanya ASN Pemprov saja, bahkan sebagian kota/kabupaten di Jawa Barat ada yang sudah melakukan hal yang sama,” kata Aher di Palembang Jumat (9/1/2018).

Aher mengaku, tidak kaget dan tidak khawatir dengan rencana yang akan dicanangkan oleh kementrian agama. Pasalnya pihaknya sudah terbiasa dengan program pemotongan gaji untuk zakat.

“Beberapa waktu lalu, Jawa Barat untuk tingkat provinsi dan Sukabumi ditingkat kabupatennya mendapatkan penghargaan dari Baznas sebagk daerah terbaik Zakat,” ujarnya.

Pola potongan gaji untuk zakat yang digunakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat itu sebelum diserahkan kepada lembaga resmi pengumpul zakat, uang zakat dikumpulkan terlebih dahulu di masing OPD setelah itu setelah itu di bagi 50:50.

“Jumlah keseluruhan di bagi 50 persen untuk dikelola oleh OPD dan 50 persen diserahkan kepad Baznas,” terangnya.

Dalam hal zakat OPD itu sendiri, lanjut Aher, juga harus bisa melakukan membagian zakat untuk fakir, kemudian untuk kesehatan, perekonomian serta pendidikan.

“Namun tetap kami juga melalui hisbat terlebih dahulu. Saya rasa dengan pola seperti ini lebih efektif. Karena selama ini hasil zakat dari ASN pemprov Jabar rata-rara memcapai Rp1 M per bulan,” pungkas Aher.

(AS/Vetra)

Bulog Sub Devisi Ciamis Sasar Ribuan Warga Miskin di Banjar

Penulis
Agung
-
0
Bulog Sub Devisi Ciamis, Sasar Ribuan Warga Miskin di Banjar. (FOKUSJabar/Boip)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Ruminah (61) warga Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar mengaku senang mendapat beras berkualitas premium dari pemerintah. Biasanya dia hanya mendapatkan beras sejahtera yang berkualitas buruk dibandingkan dengan beras yang dijual pada umumnya.

“Alhamdulilah, kami bisa menanak nasi dengan beras berkualitas premium yang biasanya kita hanya bisa makan nasi dari beras rastra yang kurang baik kualitasnya,” ungkap Ruminah, Jum’at (09/02/2018).

Setiap bulan, Ruminah bersama 8.717 sasaran Bantuan Pemerintah Non Tunai (KPN) seluruh Kota Banjar mendapat subsidi dana Rp110.000/bulan. Dana itu dikhususkan untuk dibelikan beras berkualitas medium atau premium yang dijual di agen Bulog tersebar diberbagai titik.

Kepala Bulog Sub Devisi Regional Ciamis, Sulais menerangkan, untuk program BNPT di Priangan Timur sudah berjalan sejak 2017 yakni di Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Untuk di Kota Banjar kata dia, penerima BNPT dapat dibelikan pada beras berkualitas premium yang dijual sebesar Rp12.500/8 kilogram sesuai kesepakatan dari Dinas Sosial Kota Banjar.

Sulais menjamin, BNPT yang digulirkan saat ini akan tepat sasaran diperuntukan bagi warga yang tidak mampu.

“Bedanya Rastra dan BNPT ialah dari sisi bantuanya. Kalau Rastra itu bantuan beras secara langsung kalau BNPT itu non tunai yang ditukarkan pada beras berkualitas baik. Untuk di wilayah kewenangan kami yang menerima BNPT itu hanya dua kota yaitu Banjar dan Tasikmalaya,” terangnya.

(Boip)

Aher Minta PTN di Indonesia Jadi Pengampu PTS

Penulis
Agung
-
0
Aher Minta PTN di Indonesia Jadi Pengampu PTS. (HUMAS JABAR)

PALEMBANG, FOKUSJabar.id : Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong agar semua lembaga pendidikan di Jawa Barat, termasuk perguruan tinggi bisa menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Khususnya Perguruan Tinggi Swasta atau PTS.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) tidak ingin ada keluhan fasilitas dan kualitas dari para mahasiswa yang berkuliah di PTS.

“Oleh karena itu, kita dorong perguruan tinggi swasta pun agar menjadi pilihan yang wajar, pilihan menarik, dan baik yang prestasinya dan kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri,” kata Aher saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di The Grand Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Jumat (9/2/2018).

“Dalam rangka mendorong supaya swasta punya sarana yang baik, punya kualitas yang memadai, sama atau mirip dengan negeri, ya tentu harus ada perhatian dan bantuan dari Pemerintah,” lanjutnya.

Untuk itu, Pemprov Jawa Barat berkomitmen memperhatikan perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Jawa Barat. Anggaran APBD yang dikucurkan sudah mencapai Rp 60-an Miliar. Hal ini diharapkan akan mampu membantu sarana dan prasarana, serta bisa meningkatkan kualitas PTS.

“Ada satu hal yang sedang kami perjuangkan supaya kualitasnya terjamin, maka Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Jawa Barat itu mengampu Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Jawa Barat. Kalau kemudian diampu dengan baik, kualitasnya distandardisasi oleh Perguruan Tinggi Negeri tersebut, maka kita bisa menentukan di ijazah itu setara dengan Perguruan Tinggi Negeri,” papar Aher.

“Katankanlah Unpad mengampu sejumlah Perguruan Tinggi Swasta. Nanti kalau (mahasiswanya) sudah lulus, ada tulisan bahwa di ijazahnya diakui kualitasnya sesuai atau sama dengan Perguruan Tinggi Negeri, Unpad. Kita ingin seperti itu, meskipun belum tapi ini sebuah pemikiran ya,” tambahnya.

Sementara itu, dalam paparannya yang berjudul “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia Berdaya Saing Tinggi Pada Era Revolusi Industri 4.0”, Aher menekankan paradigma baru dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Aher menjelaskan, bahwa agenda pembangunan nasional harus tertuju pada tiga hal, yaitu pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan daya dukung alam untuk keberlanjutan pembangunan.

(Vetra)

Ini Harapan Aher pada HPN 2018

Penulis
Agung
-
0
(HUMAS JABAR)

PALEMBANG,FOKUSJabar.id: Hari Pers Nasional (HPN), Gubernur Jawa Barat  Ahmad Heryawan (Aher) berharap pers semakin independen, kritis terhadap masalah-masalah sosial dan pemerintahan.

“Kita juga ingin pers semakin mendidik warga negara untuk mengetahui hak-haknya, tahu situasi negaranya. Denga begitu masyarakat bisa memberikan saran kepada para pihak terkait,” kata Aher di Palembang, Jumat (9/2/2018).

Tidak hanya itu, sebagai media, kata Aher, diharapkan pers semakin bisa memberikan hiburan berkualitas untuk bangsa ini, selain itu harus ada keseimbangan antara sikap kritis atau mendidik, membangun dan menghibur.

“Jangan sampai terlalu berat dikritiknya, tetapi juga dari sisi informasi tentang pembangunan, harus memberikan informasi lengkap tentang sesuatu yang memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat, juga menghadirkam berita-berita yang menghibur sekaligus mendidik,” kata dia.

Kemudian kaitannya dengan maraknya berita bohong (hoax), Aher mengajak masyarakat untuk bersikap tidak peduli atau klarifikasi yang benar (Tabayyun).

“Hoax itu kan nggak mungkin dibuat oleh media mainstream. Hoax itu pasti dibuat oleh orang-orang yang iseng lewat medsos. Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat untuk bersikap tepat terhadap hoax tersebut. Sikapnya adalah membiarkan atau klarifikasi yang benar atau Tabayyun. Jangan alih-alih mengklarifikasi malah menyebarluaskan,” kata Aher.

Tugas media mainstream ketika ada ujaran hoax, lanjut Aher, yakni harus menjelaskan. Karena pada akhirnya berita-berita yang disampaikan media mainstream tersebut seringkali mudah dipercaya oleh masyarakat.

“Para wartawan di berbagai tempat berfungsi sebagai kelompok yang mengklarifikasi berita-berita hoax. Dicari sumbernya, kemudian diteliti dengan cover all side, kemudian hasil penelitian dan cover all side tersebut diberitakan ulang lewat media mainstream, dijelaskan bahwa berita itu hoax,” ungkap Aher.

(LIN)

KPU Kota Tasikmalaya Siap Tampung Usulan Tambah Dapil untuk Pileg 2019

Penulis
Agung
-
0
Rakor Uji Publik Penataan Dapil 2019 Mendatang. (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: KPU Kota Tasikmalaya menerima ssulan berbagai pihak, termasuk Partai Politik (Parpol) dan pemerintah agar Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dibagi menjadi lima daerah pemilihan (Dapil) di Kota Tasikmalaya dari sebelumnya hanya empat.

Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Divisi Teknis Ade Zaenul Mutaqin mengatakan bahwa pada prinsipnya semua keinginan itu akan ditampung.

Menurut dia, selama ini ada dua parpol dan stakholder pemerintahan yang mengusulkan penambahan dapil dari empat menjadi lima pada Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya

Berdasarkan usulan dan keinginannya dari berbagai pihak termasuk Parpol juga Pemerintah agar pemilihan legislatif 2019 mendatang ditambah jadi 5 (lima) yang selama ini hanyab 4 (empat) di Kota Tasikmalaya.

Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Divisi Teknis Ade Zaenul Mutaqin mengatakan, pada prinsipnya KPU akan menampung semua keinginan dari berbagai unsur terutama Parpol untuk mengusulkan penambahan dapil menjadi lima dapil di Kota Tasikmalaya.

“Kita mengacu pada prinsip kesetaraan nilai suara, profesionalitas, kohesifitas, integralitas wilayah, cakupan yang lebih luas dan prinsip kesinambungan,” kata Ade saat Rakor uji publik usulan pendataan Dapil Kota Tasikmalaya pada Pileg dan Pemilu 2019 di Ballroom Hotel Santika, Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Jumat (9/2/2018).

Hasil rakor nanti akan menjadi pembahasan untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Pusat dan diputuskan.
Menurut dia, pada dasarnya prinsip penambahan dapil hanya bisa dilakukan jika ada penambahan penduduk dan menyebabkan melebihi keterwakilan 12 kursi.

“Selain itu karena adanya pemekaran wilayah. Untuk Kota Tasikmalaya, sejauh ini belum ada pemekaran, sehingga akan tetap menggunakan empat dapil,” kata dia.

(Seda/LIN)

1...6,9256,9266,927...6,945Halaman 6,926 dari 6,945

Copyright © fokusjabar.id