spot_img
Senin 1 September 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6924

Menpan RB: ASN Harus Miliki Jiwa Kerja

Penulis
olin
-
0
Menpan RB (foto WEB)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Asman Abnur menekankan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki jiwa kerja, melayani dan keramahtamahan dalam pelayanan publik.

“ASN pun harus memiliki sikap tidak ingin rugi. Artinya, anggaran yang ada harus bisa didayagunakan dengan baik,” kata Asman seusai memberikan sertifikat penilaian akuntabilitas kerja kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) di Gedung Sate Bandung, Selasa (3/4/2018).

Dia menambahkan, reformasi birokrasi harus bisa diimplementasikan secara baik. Saat ini, kata dia, sebagian aparatur negara memaknai reformasi birokrasi hanya sebatas pelaksanaan program yang diamanatkan Pemerintah Pusat. Sebagian lain memaknai reformasi birokrasi adalah media untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Padahal reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya.

“Reformasi yang sesunguhnya adalah kita mengubah r(cara berpikir) dan culture (budaya). Yang pada awalnya hanya berorientasi kepada kerja-kerja rutin, tapi kemudian berpikir menjadi bermanfaat dan lebih memuaskan masyarakat,” ucap Asman.

Untuk merealisasikan reformasi birokrasi tersebut, yakni dengan mengimplementasikan Sakip. Hal itu harus menjadi budaya kerja di kementrian dan Pemda.

Kementerian PAN-RB pun mendorong pemda-pemda agar membuat Mall Pelayanan Publik (MPP). Hal itu penting untuk mengintegrasikan pelayan publik dalam satu gedung.

“Kita akan satukan dalam Mall Pelayanan Publik. Saya minta provinsi untuk menjadi motor menggerakkan pelayanan ini. Pusat pelayanan perizinan, baik itu untuk pusat atau daerah. Jabar punya peluang besar untuk jadi model nasional,” jelas dia.

Selain itu, dalam waktu dekat Pemerintah Pusat akan mengintegraiskan e-Government secara menyeluruh. Pihaknya akan mengatur secara nasional agar belanja IT tidak terlalu tinggi dan lebih efisien. Saat ini, e-Government masih berjalan di masing-masing kementerian/lembaga.

“Kita berharap dengan sistem e-Government secara nasional ini terjadi integrasi antara satu sistem dengan sistem lain,” pungkas Asman.

(LIN)

Jabar Pertahankan Nilai ‘A’ untuk Akuntabilitas Kinerja

Penulis
olin
-
0
Aher terima sertifikat penilaian akuntabiltas kinerja dari Menpan RB (Foto IST)
Aher terima sertifikat penilaian akuntabiltas kinerja dari Menpan RB (Foto IST)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Provinsi Jawa Barat pertahankan nilai ‘A’ pada penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Kunci baiknya akuntabilitas kinerja ini adalah outcome yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Penilaian ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah dicapai dengan tepat sasaran,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat menerima sertifikat penilaian dari Menpan RB Asman Abnur di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).

Aher menjelaskan bahwa Kunci akuntabilitas kinerja tersebut tidak hanya dilihat dari output (Manfaat yang dirasakan masyarakat) sebuah program atau kebijakan. Tetapi outcome pun penting diperhatikan, bahkan hal itu menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja.

“Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari output sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan,” ungkap Aher.

Menurut dia, kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan ‘Pohon Kinerja’. Alur kinerja harus tegas, mulai dari penjabaran visi mis, penyebaran visi misi, indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah, IKU SKPD, Rincian dan Biaya Program – Unit Program – Output Program (evaluasi dan manfaat) hingga Outcome Program (manfaat jangka panjang).

“Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan outcome, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Jika itu bisa diukur dengan baik, terukur dan transparan, itu disebut akuntabel,” jelas dia.

Predikat ‘A’ yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai ‘A’, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut, termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016.

“Tetapi yang C kemudian banyak yang berubah menjadi B,” tutur Aher.

Berikut data Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat:
1. Nilai A: Kota Bandung
2. Nilai BB: Kota Sukabumi
3. Nilai B: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.
4. Nilai CC: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Nilai C: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.

“Hari ini kita akan berkomitmen kembali menata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus kita alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja,” ajak Aher di hadapan para pejabat Pemprov Jawa Barat, serta bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome.

Asman menekankan bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan. Saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran.

“Jadi bukan WTP dan serapan lagi yang jadi target. Itu kewajiban. Outcome harus menjadi ukuran. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak menjadi ukuran. Ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bermanfaat,” kata Asman.

Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pihaknya pun meminta Gubernur Jabar menajadi member tetap.

“Jadi kalau kita ada acara ini (rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sakip) di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara,” pinta Asman.

(LIN)

MDT Nurul Falah di Tasikmalaya Akhirnya Punya Ruang Belajar

Penulis
Agung
-
0
GM PLN Disjabar bersama anak-anak MDT Nurul Falah Saat Peresmian. (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Setelah kembali dibangun, ruang kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Nurul Falah di Kampung Kertawana, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya diresmikan penggunaanya.

Untuk diketahui, pembangunan ruang kelas yang sempat roboh itu didanai PT. PLN melalui program BUMN Peduli Pendidikan.

Peresmian dilakukan langsung General Manager (GM) PLN Distribusi Jawa Bara Iwan Purwana Selasa (03/04/18). Menurut dia, pendidikan agama bagi anak-anak adalah tanggung jawab bersama guna membentuk moral dan akhlak generasi.

“Sarana pendidikan keagamaan seperti RA, MTS, MA termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) adalah tempat awal pembentukan moral dan ahklak anak-anak kita, ini perlu kita bantu agar fasilitas dan sarananya memadai,” kata Iwan.

Dia pun menyakini bahwa bangunan MDT Nurul Falah yang diresmikan ini sangat dibutuhkan masyarakat Kampung Kertawana dalam proses pendidikan keagamaan generasi muda.

“Kita akan bersinergi terus dengan masyarakat untuk membantu pembangunan sarana-sarana pendidikan keagamaan, bantuan ini bagian dari program bina lingkungan PLN dalam bidang Pendidikan,” jelas dia.

(Seda/LIN)

Pemkot Bandung Buka Opsi Pengadaan PIPPK Dengan Swakelola Tipe 3?

Penulis
olin
-
0
Swakelola tipe 3 (ilustrasi LIN)
Swakelola tipe 3 (ilustrasi LIN)

BANDUNGFOKUSJabar.co. id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka opsi untuk pengadaan pada program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) melalui pola swakelola tipe 3. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

Demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Kamalia Purbani, Senin (2/4/2018).
Dia mengatakan bahwa regulasi itu diterbitkan seiring tumbuhnya aspirasi agar masyarakat semakin diberdayakan dalam proses pembangunan di kewilayahan.

Adapun yang disoroti pada peraturan baru itu, yakni pola swakelola tipe 3, pengguna anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab pada penetapan kelompok masyarakat. Termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola. Sedangkan kegiatan pembangunan, rencananya akan dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

“Di aturan itu pun disebutkan bahwa pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan ke pihak lain (subkontrak). Dengan begitu, kelompok masyarakat betul-betul melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa aturan itu hanya memberikan opsi kepada pengguna anggaran untuk menentukan pola pengadaan. Artinya, Pemkot Bandung tidak mengharuskan melakukan pengadaan dengan pola tertentu.

“Aturan ini mengakomodiasi dinamika yang tumbuh dan berkembang di kewilayahan, sehingga tidak saklek membuat norma baru. Bagi yang sudah nyaman dengan swakelola tipe 1, kami persilakan. Bagi yang sudah melaksanakan swakelola tipe 2 juga boleh. Ini ada yang baru yaitu swakelola tipe 3,” jelas dia.

Kamalia menjelaskan, peraturan tersebut adalah penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Sebagai produk baru, PIPPK harus terus dikembangkan agar keberadaannya terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“PIPPK sudah masuk tahun keempat, maka harusnya semakin matang. Jika di awal belum sempurna, dengan Perwal ini disempurnakan,” tegas dia.

(Budi/LIN)

Perkosa TKI Hampir Tiap Hari, Pria di Malaysia Ditahan

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

MALAYSIA, FOKUSJabar.id: Seorang pria pengelola kantin di Malaysia ditahan karena dilaporkan memperkosa seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hampir setiap hari sejak November 2016.

Asisten Komandan Polisi Diraja Malaysia Distrik Sibu, Sarawak, Stanley Jonathan Ringgit, mengatakan bahwa pria itu ditahan di rumahnya pada Minggu (1/4/2018). Pria itu kemudian akan ditahan selama empat hari untuk mempermudah proses penyelidikan berdasarkan Pasal 375 Hukum Pidana tentang Pemerkosaan.

Jonathan menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah kepolisian mendapatkan laporan dari TKI berusia 20 tahun tersebut.

Menurut Jonathan, TKI itu sudah tinggal dengan pengelola kantin tersebut bersama pekerja lainnya sejak Oktober 2016.

Pria itu melakukan aksinya setiap istri dan kedua anaknya sedang tidak berada di rumah. Setelah itu, pelaku akan memberikan pil untuk mencegah kehamilan kepada korban.

Dalam insiden terakhir, pelaku memanggil korban ke dalam kamarnya. Ketika TKI itu menolak berhubungan seksual, pria tersebut menamparnya. Saat itu, TKI tersebut muak dan memberanikan diri melapor ke polisi.

“Dia akhirnya muak terus ketakutan dianiaya oleh pria itu,” ucap Jonathan, seperti dikutip CNN, Selasa (3/4/2018).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI belum menjawab ketika dimintai dikonfirmasi.

(Agung)

Saat Ngobeng, Hasan Paparkan Program Imah Rempeg

Penulis
olin
-
0
Hasanah Ngobeng bersama masyarakat Banjarsari, Kabupaten Ciamis (edit foto LIN)
Hasanah Ngobeng bersama masyarakat Banjarsari, Kabupaten Ciamis (edit foto LIN)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan) ikut menangkap ikan menggunakan tangan kosong (Ngobeng) bersama masyarakat di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis Selasa, (3/4/2018).

Menggunakan sepeda motor, Hasan mengunjungi enam titik kegiatan Ngobeng. Sebelumnya, Hasan menebar ratusan kilogram ikan di enam titik tersebut untuk selanjutnya ditangkap bersama masyarakat.

Di sela kegiatan itu, Hasan tak lupa menyuampaikan tujuh program unggulan yang akan digulirkan bersama pasangannya Anton Charliyan saat terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

Dari tujuh program tersebut, salah satunya, yakni program Imah Rempeg bagi masyarakat kurang mampu di Jabar. Bentuknya memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni hingga 25 juta rupiah untuk satu rumah per tahun.

“Jangan ada lagi rumah yang bocor, rumah yang roboh dan tidak nyaman untuk ditinggali, melalui Imah Rempeg, rakyat Jabar harus punya rumah yang aman dan nyaman,” tegas Hasan di hadapan ratusan peserta Ngobeng.

Dia berharap, program Imah Rempeg nantinya mampu memenuhi kebutuhan papan masyarakat Jabar. Selain Rutilahu, dia pun akan menyediakan rumah dengan Down Payment (DP) satu persen. Rumah DP 1 persen itu nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

“Namun prioritasnya tetap kalangan menengah ke bawah,” kata dia.

Berbekal arahan dan observasi dari pemerintah pusat, pihaknya yakin akan mampu mewujudkan program tersebut. Dengan begitu, rakyat Jabar bisa memiliki rumah layak dan sesuai kemampuan.

“Kaitannya dengan rumah Dp 1 persen, Saya sudah konsultasi dengan menteri PUPR, itu bisa sekali diwujudkan di Jawa Barat,” ungkap dia.

Selain Imah Rempeg, tujuh program lainnya yang digulirkan Hasanah, yakni Bogagawe, Jabar Seubeuh, Jabar Cageur, Sakolagratis, Turkamling dan Budaya, serta Molotot. com.

(LIN)

Kadin Kota Bandung Nilai Pendidikan Entrepreneur Masih Kurang

Penulis
Agung
-
0
(FOKUSJabar/Budi)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung, Iwa Gartiwa menilai pendidikan entrepreneur di Kota Bandung masih kurang. Pasalnya, dibeberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya satu sampai dua jam pelajaran yang diberikan.

“Kita menyoroti jam pelajaran. Guru entrepreneur kekurangan jam pengajaran dan ini masih kurang,” kata Iwa di Bandung, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya, pelajaran entrepreneur harus menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan. Dimana SMK khususnya di Kota Bandung pelajaran entrepreneur harus dijadikan sebagai skala prioritas.

“Beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi kewirausahaan dengan para guru SMK, mereka sangat antusias. Harus ada kepedulian dari Pemerintah untuk mendorong program enterpreuneur bisa berjalan dengan efektif di sekolah-sekolah, ” jelasnya.

Iwa pun mengatakan, sinergitas antara Kadin dan Pemerintah setempat harus berjalan harmonis. Dia menilai, kolaborasi antar keduanya saling melengkapi.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau kotanya maju, pengusahanya juga maju, ” ujarnya

(Budi/Bam’s)

1...6,9236,9246,925...7,125Halaman 6,924 dari 7,125

Copyright © fokusjabar.id